Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan laporan mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus catatan dan saran terkait penyalurannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 20 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi DEN untuk memaparkan perkembangan pelaksanaan program dan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan agar manfaatnya dapat menjangkau penerima secara lebih efektif. Pembahasan mencakup dampak program serta distribusi bantuan makanan bergizi, dua aspek yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan MBG di lapangan.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. Sejumlah anggota DEN turut mengikuti pembahasan, yakni Arief Anshory, Haryanto Adikoesoemo, Heriyawan Irawan, Mochamad Firman Hidayat, serta Septian Hario Seto. Kehadiran jajaran pimpinan dan anggota lembaga tersebut memperlihatkan bahwa laporan yang disampaikan mencakup perhatian DEN terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh, termasuk bagaimana penyaluran dapat mendukung tujuan MBG.
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat memaparkan sejumlah temuan dari pelaksanaan program. Paparan tersebut menjadi bagian dari laporan yang dibawa kepada Presiden, dengan perhatian pada hasil yang terlihat serta catatan yang muncul selama program berjalan. DEN juga menyampaikan saran mengenai distribusi, sehingga pelaksanaan tidak hanya dinilai dari keberadaan program, tetapi juga dari proses penyaluran kepada penerima. Informasi mengenai temuan dan saran itu memberi gambaran awal tentang bahan evaluasi yang dibahas dalam pertemuan, meskipun rincian setiap temuan tidak dijabarkan dalam keterangan yang tersedia.
Laporan kepada Presiden menempatkan dampak dan penyaluran sebagai pokok pembahasan yang saling terkait. Evaluasi terhadap dampak dapat membantu melihat manfaat program, sementara catatan distribusi dapat menjadi bahan untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan. Dengan menyampaikan hasil pemantauan dan saran secara langsung, DEN memberikan masukan bagi pemerintah dalam menilai keberjalanan MBG. Pertemuan tersebut juga menegaskan pentingnya menindaklanjuti temuan lapangan secara cermat, agar kebijakan dan pengaturan penyaluran dapat disesuaikan berdasarkan kondisi pelaksanaan program.
Temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai absensi menunjukkan perbedaan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan siswa yang tidak menerima program. Dalam catatan yang dipaparkan, penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan kelompok nonpenerima. Dengan kata lain, siswa yang tidak memperoleh MBG cenderung lebih sering tidak masuk sekolah, sementara siswa penerima relatif tidak absen. Perbedaan ini menjadi salah satu hal yang disoroti DEN saat menjelaskan dampak program kepada Presiden.
Firman menekankan bahwa kesenjangan tingkat absensi di kedua kelompok tersebut cukup besar. Penekanan itu menggambarkan bahwa perbedaan yang terlihat bukan sekadar catatan kecil dalam perbandingan penerima dan nonpenerima. DEN secara khusus mencatat pola absensi kedua kelompok, tanpa menyamakan kondisi siswa yang menerima MBG dengan siswa yang tidak menerima. Karena itu, temuan tersebut perlu dibaca sesuai batas keterangannya: penerima relatif lebih jarang absen, sedangkan nonpenerima cenderung lebih sering absen.
Perbedaan itu terutama tampak pada kelompok desil 1, yaitu kelompok masyarakat paling miskin. Firman menyebut kesenjangan absensi pada kelompok tersebut sebagai bagian yang menonjol dari temuan DEN. Artinya, ketika perbandingan diarahkan pada siswa dari kelompok paling miskin, catatan mengenai siswa penerima MBG yang relatif tidak absen dan siswa nonpenerima yang lebih sering absen tetap menjadi perhatian. Paparan ini menyampaikan hubungan yang tercatat status penerimaan program dan absensi, bukan penjelasan mengenai alasan siswa tidak hadir. DEN tidak memberikan angka dalam keterangan tersebut, sehingga besaran perbedaan tidak perlu diterjemahkan menjadi hitungan tertentu. Temuan ini memberi gambaran tentang pola kehadiran yang disampaikan kepada Presiden, dengan perhatian khusus pada kesenjangan di siswa paling miskin. Informasi itu menjadi bagian dari paparan dampak MBG, sekaligus dicatat bersama perhatian terhadap penyaluran program. Dengan demikian, inti temuan absensi tetap terletak pada perbandingan dua kelompok: siswa penerima lebih jarang absen, sedangkan siswa nonpenerima cenderung lebih sering tidak masuk sekolah, terutama dalam sorotan terhadap desil 1.
Selain mencatat berbagai dampak program MBG, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menemukan indikasi bahwa penerima manfaat menunjukkan semangat belajar yang meningkat. Dalam pengamatan yang disampaikan DEN, siswa penerima MBG dinilai memiliki kemampuan menyerap pembelajaran yang lebih baik dibandingkan siswa nonpenerima. Temuan ini menempatkan penyediaan makanan di sekolah bukan hanya sebagai dukungan terhadap kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat berkaitan dengan kesiapan anak mengikuti kegiatan belajar. Ketika kebutuhan makan terpenuhi, siswa berpeluang menjalani pelajaran dengan perhatian dan energi yang lebih memadai. Meski demikian, dampak tersebut tidak muncul secara seragam pada semua penerima. Catatan DEN menunjukkan bahwa pengalaman siswa turut dipengaruhi oleh mutu makanan yang disajikan, sehingga kualitas menu menjadi bagian penting dalam menilai pelaksanaan program.
Perbedaan itu terlihat dari tanggapan siswa terhadap menu yang mereka terima. Menurut catatan DEN, sebanyak 95 persen siswa penerima MBG menyatakan lebih bersemangat belajar ketika memperoleh menu dengan kualitas baik. Sebaliknya, semangat belajar tercatat turun sangat rendah saat kualitas menu dinilai buruk. Angka tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan makanan saja belum cukup untuk menjamin manfaat yang diharapkan. Rasa, kesegaran, kecukupan, dan kesesuaian menu dapat memengaruhi apakah makanan benar-benar membantu anak merasa kenyang dan siap belajar. Karena itu, pemantauan program perlu melihat pengalaman penerima secara langsung, tidak hanya menghitung jumlah porsi yang dibagikan. Penilaian berkala terhadap mutu hidangan juga dapat membantu mengidentifikasi masalah penyaluran dan menjadi dasar perbaikan di sekolah.
Atas temuan tersebut, Firman menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar mutu menu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan MBG. Menurut catatan DEN, kualitas makanan berkorelasi dengan rasa lapar yang dirasakan anak dan semangat mereka ketika mengikuti pembelajaran di sekolah. Menu yang kurang baik berisiko tidak memenuhi harapan penerima, sehingga tujuan mendukung konsentrasi dan antusiasme belajar dapat melemah. Sebaliknya, hidangan yang layak dan berkualitas berpotensi membuat siswa merasa lebih nyaman serta lebih siap menyerap materi. Perhatian terhadap standar bahan, proses pengolahan, ketepatan distribusi, dan pemeriksaan kualitas karena itu penting bagi keberlanjutan program. Rekomendasi ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak semata ditentukan oleh jangkauan penyaluran, melainkan juga oleh mutu makanan yang sampai kepada siswa setiap hari. Dengan menjaga kualitas secara konsisten, pemerintah dapat memperkuat manfaat program bagi kondisi anak sekaligus mendukung lingkungan belajar yang lebih kondusif.
Data sebaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per September menunjukkan bahwa jangkauan program belum merata. Penerima masih lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Catatan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini penting karena pemerataan akses menentukan apakah manfaat program dapat dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan. Ketimpangan geografis berisiko membuat siswa di desa, termasuk yang menghadapi keterbatasan layanan dan akses pangan, memperoleh dukungan lebih sedikit daripada siswa di kota. Karena itu, capaian jumlah penerima perlu dibaca bersama dengan lokasi dan kondisi sosial ekonomi mereka, bukan hanya sebagai angka keseluruhan.
Catatan lain berkaitan dengan latar belakang ekonomi penerima. DEN mencatat bahwa siswa dari kalangan kaya masih lebih banyak menerima MBG dibandingkan siswa miskin. Temuan tersebut menandakan perlunya penajaman sasaran agar bantuan publik menjangkau kelompok rentan secara lebih proporsional. Dalam penyaluran berikutnya, pemerintah dapat memberi prioritas lebih kuat kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah pedesaan, serta masyarakat miskin.
