Jakarta | Pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya bergantung pada teknologi dan pendanaan, tetapi juga pada keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat yang akan hidup berdampingan dengan proyek. Hal ini berlaku untuk pemanfaatan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kalimantan Utara, maupun penyediaan listrik bagi desa-desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setiap lokasi memiliki kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan lingkungan yang berbeda. Karena itu, keputusan mengenai lokasi, rancangan, akses, serta manfaat proyek perlu mempertimbangkan pengetahuan dan kebutuhan warga setempat. Pelibatan sejak awal membantu memastikan pembangunan menjawab kebutuhan energi sekaligus mendapat dukungan masyarakat.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada 10 November 2026. Pertemuan itu membahas pengembangan panas bumi, pembangunan PLTA, elektrifikasi wilayah 3T, serta pengawasan pertambangan. Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa transisi energi berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya dan pemerataan manfaat pembangunan. Pemerintah daerah dapat menyampaikan prioritas wilayah, membantu koordinasi antarlembaga, dan mengidentifikasi kendala yang mungkin tidak terlihat dalam perencanaan dari pusat. Sementara itu, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai akses lahan, mata pencaharian, serta perlindungan sumber air dan lingkungan sekitar.
Pelibatan daerah dan warga perlu dirancang sejak tahap perencanaan, lalu berlanjut dalam pelaksanaan dan pemantauan. Konsultasi yang terbuka dapat membantu menjelaskan dampak, jadwal, peluang kerja, serta mekanisme penyampaian keluhan. Masukan masyarakat juga dapat menjadi dasar penyesuaian desain agar proyek lebih sesuai dengan kondisi setempat. Pada wilayah 3T, misalnya, ketersediaan listrik harus disertai pertimbangan tentang keandalan layanan, biaya, dan kemampuan pemeliharaan setelah pembangunan selesai. Untuk proyek panas bumi maupun PLTA, perhatian terhadap ekosistem dan hak masyarakat menjadi bagian penting dari keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, percepatan energi bersih dapat berjalan seiring dengan kepentingan warga, akuntabilitas, dan perlindungan lingkungan.
Yuliot menekankan bahwa ketahanan energi perlu diwujudkan secara andal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keandalan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan pasokan, tetapi juga menjaga agar kebutuhan energi dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat bergantung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik untuk beraktivitas. Karena itu, upaya memperkuat ketahanan energi perlu memberi perhatian pada kesinambungan pasokan serta dampaknya bagi warga di berbagai daerah.
Pencegahan kelangkaan BBM dan terjaganya ketersediaan listrik menjadi bagian penting dari perhatian tersebut. Gangguan pasokan dapat menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan, sehingga kesiapan dalam menjaga distribusi dan ketersediaan energi perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sektor ini. Penekanan Yuliot menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan semata persoalan sumber daya atau sistem penyediaan, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan publik. Energi yang tersedia secara andal membantu masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan dan menjalankan kegiatan dengan lebih pasti.
Perhatian terhadap kepentingan masyarakat juga perlu berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, sekaligus memperhatikan warga yang hidup dan beraktivitas di wilayah terkait. Dengan demikian, pengelolaan energi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya dan kualitas lingkungan. Keseimbangan ini penting agar upaya menjaga pasokan tidak mengabaikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, keandalan pasokan, pencegahan kelangkaan BBM, dan ketersediaan listrik perlu dipahami sebagai bagian dari agenda yang saling berkaitan. Pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dapat mendukung ketahanan energi, selama pelaksanaannya memperhatikan lingkungan serta kepentingan warga. Penekanan Yuliot menggarisbawahi perlunya melihat kebutuhan energi masyarakat bersama cara sumber daya dikelola. Pendekatan yang mempertimbangkan kedua hal itu membantu menempatkan ketahanan energi sebagai upaya yang tidak terpisah dari keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2029. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kegiatan dan jaringan kelistrikan. Masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang akan dialiri listrik. Angka tersebut menunjukkan bahwa perluasan layanan tidak cukup dilakukan dengan satu model pembangunan. Kondisi wilayah, sebaran penduduk, serta jarak dari jaringan yang sudah tersedia perlu dipertimbangkan agar pilihan infrastruktur sesuai kebutuhan dan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Yuliot menyebut beberapa pendekatan untuk menjawab tantangan tersebut. Jika jaringan utama berada dalam jangkauan, perluasan jaringan listrik dapat menjadi pilihan untuk menghubungkan permukiman yang belum memperoleh layanan. Di lokasi yang lebih sesuai untuk sistem terpisah, pemerintah dapat membangun mini-grid berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sistem ini menyediakan pasokan bagi kelompok warga tanpa harus menunggu sambungan dari jaringan utama. Sementara itu, daerah yang sulit dijangkau jaringan dapat dilayani dengan PLTS individual yang dilengkapi baterai. Penyimpanan energi membantu rumah tangga memanfaatkan listrik saat matahari tidak menghasilkan daya, termasuk pada malam hari.
Pendekatan yang berbeda juga diperlukan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum tersambung dengan jaringan utama. Untuk wilayah tersebut, Program Listrik Desa disiapkan sebagai salah satu upaya memperluas akses energi. Pelaksanaannya dapat memanfaatkan pembangkit energi terbarukan, lain PLTS maupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi setempat. PLTS dapat dipilih di lokasi yang mendapat paparan matahari memadai, sedangkan mikrohidro dapat digunakan apabila tersedia sumber air yang mendukung. Dengan memadukan perluasan jaringan, mini-grid, dan sistem individual, target elektrifikasi dapat dikejar melalui solusi yang menyesuaikan karakter geografis, bukan melalui pembangunan yang seragam di seluruh daerah.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebelum melelang wilayah panas bumi. Langkah komunikasi awal ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang diajak terlibat sebelum proses lelang dimulai, bukan hanya diberi informasi setelah keputusan atau tahapan lelang berjalan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyiapan lelang akan didahului koordinasi kementerian dan pemerintah daerah terkait.
Eniya juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan dilibatkan dalam kepanitiaan lelang. Dengan demikian, keterlibatan daerah tidak berhenti pada komunikasi awal, tetapi mencakup partisipasi dalam kepanitiaan yang menangani proses lelang. Pernyataan ini menegaskan adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk hadir dalam proses tersebut, sejalan dengan rencana Kementerian ESDM untuk berkomunikasi sebelum wilayah panas bumi dilelang.
Menurut penjelasan Eniya, pelibatan pemerintah daerah juga mencakup tahapan setelah proses lelang. Artinya, cakupan keterlibatan yang disampaikan tidak dibatasi hanya pada persiapan dan pelaksanaan lelang, melainkan berlanjut pada tahapan selanjutnya. Penjelasan ini menyebut lingkup keterlibatan secara umum, tanpa merinci bentuk partisipasi daerah pada setiap tahap. Karena itu, yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut adalah komunikasi akan dilakukan lebih dahulu, pemerintah daerah akan masuk dalam kepanitiaan lelang, dan keterlibatan itu mencakup proses lelang serta tahapan setelahnya.
Rangkaian pernyataan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra yang dilibatkan dalam proses pelelangan wilayah panas bumi. Komunikasi awal, keikutsertaan dalam kepanitiaan, serta keterlibatan pada tahap berikutnya menjadi unsur yang disebut Eniya dalam menjelaskan rencana Kementerian ESDM. Penekanan pada keseluruhan rangkaian itu penting untuk memahami bahwa pelibatan daerah dimaksudkan berlangsung melampaui satu titik kegiatan. Namun, keterangan yang tersedia tidak menjelaskan rincian mekanisme, jadwal, kewenangan, ataupun tugas khusus pemerintah daerah.
Baca juga: Hasyim Asy’ari Jelaskan Rapat Pembahasan PKPU 19/2023 dan Keterlibatan Pimpinan Lembaga | Industri Motor Listrik Didorong Membuka Lebih Banyak Lapangan Kerja bagi Warga Lokal | Siap Jaga Keandalan Listrik Selama MotoGP Mandalika, Direktur Pembangkitan PLN Pantau Lewat Control Room
5 kunjungan
