Malang | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun menjadi 0,29 persen. Angka tersebut merujuk pada data per Maret 2026 dan menjadi salah satu capaian penting pemerintah provinsi dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Menurut Khofifah, penurunan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan intervensi yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad melanjutkan berbagai kebijakan agar kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga mencapai nol persen. Upaya itu mencakup penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat rentan.
Khofifah juga menekankan pentingnya menempatkan desa sebagai episentrum pembangunan. Pendekatan tersebut dinilai strategis karena sebagian masyarakat yang membutuhkan dukungan berada di wilayah perdesaan, dengan tantangan yang berkaitan dengan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur. Dengan menjadikan desa sebagai pusat penggerak pembangunan, pemerintah dapat memperluas pemerataan kesejahteraan sekaligus memastikan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0,29 persen dipandang sebagai hasil dari sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta berbagai unsur masyarakat. Koordinasi antarlembaga tetap diperlukan untuk memutakhirkan data penerima manfaat dan menghindari adanya warga rentan yang terlewat dari program bantuan. Pemerintah Jawa Timur akan melanjutkan pemantauan berbasis data agar setiap kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Target nol persen, menurut Khofifah, bukan sekadar angka, melainkan komitmen untuk memastikan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih layak dan kesempatan berkembang secara adil.
Penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur menjadi 0,29 persen dipandang Khofifah Indar Parawansa sebagai capaian penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Hasil tersebut tidak hanya menunjukkan perbaikan indikator kesejahteraan, tetapi juga mencerminkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan. Menurut Khofifah, capaian ini perlu dijaga melalui kebijakan yang konsisten, tepat sasaran, dan mampu menjangkau kelompok rentan secara berkelanjutan.
Dalam periode 2025-2029, arah pembangunan Jawa Timur akan berpedoman pada Nawa Bhakti Satya. Program tersebut memuat sembilan pengabdian mulia yang berfungsi sebagai kompas prioritas pembangunan provinsi. Kesembilan agenda itu menjadi dasar untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Khofifah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan juga harus ditempatkan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Masyarakat tidak cukup hanya mengenang jasa mereka melalui upacara atau peringatan, melainkan perlu meneruskan semangat perjuangan dengan bekerja keras, menjaga persatuan, dan membangun daerah secara berkualitas. Semangat tersebut diharapkan mendorong setiap elemen masyarakat untuk mengambil peran sesuai kapasitasnya dalam menciptakan Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera.
Arah pembangunan selanjutnya ditujukan untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus mendorong transformasi di berbagai sektor. Pengembangan industri, pertanian, perdagangan, pariwisata, teknologi, pendidikan, dan layanan kesehatan perlu dilakukan secara inovatif agar mampu menjawab perubahan zaman. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan peningkatan produktivitas, pemerataan manfaat, perlindungan sumber daya alam, dan pengurangan risiko bencana. Dengan pendekatan tersebut, Nawa Bhakti Satya diharapkan menjadi landasan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.
Pembangunan berbasis desa menjadi salah satu fondasi penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Pemerintah provinsi mencatat sebanyak 4.716 desa telah berstatus desa mandiri. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kemampuan desa dalam mengelola potensi, memperkuat pelayanan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Penguatan desa juga dinilai penting agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Sejalan dengan arah tersebut, pemerintah provinsi terus mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi setempat. BUMDes diharapkan mampu mengolah sumber daya unggulan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah produk desa. Perluasan desa devisa juga menjadi perhatian, terutama untuk membuka akses produk lokal ke pasar global. Melalui pendampingan, peningkatan kualitas, serta penguatan jejaring pemasaran, komoditas unggulan desa dapat memiliki daya saing yang lebih baik sekaligus memperluas peluang pendapatan masyarakat.
Perkembangan positif turut terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran Jawa Timur disebut turun menjadi 3,42 persen pada Mei 2026. Khofifah menilai angka tersebut mencerminkan resiliensi ekonomi daerah dalam menghadapi berbagai perubahan dan tekanan. Penurunan pengangguran menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih mampu menyerap tenaga kerja, meskipun upaya memperluas kesempatan kerja berkualitas tetap perlu dilanjutkan melalui penguatan industri, usaha mikro, dan sektor produktif lainnya.
Di bidang transportasi publik, layanan Trans Jatim kini telah beroperasi di delapan koridor. Tujuh koridor di antaranya melayani kawasan Gerbangkertosusila, sehingga mendukung konektivitas antarkota dan mobilitas masyarakat di kawasan strategis tersebut. Pemerintah juga merencanakan penambahan layanan di Malang Raya pada 30 Oktober 2026. Perluasan ini diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap transportasi yang terjangkau, aman, dan terintegrasi, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Sektor pertanian menjadi salah satu penopang capaian Jawa Timur sepanjang 2025. Dalam keterangannya, Khofifah menyebut produksi gabah kering giling (GKG) di Jawa Timur mencapai capaian tertinggi selama periode 2020–2025. Kinerja tersebut mencerminkan kuatnya peran daerah ini dalam mendukung ketersediaan pangan nasional, khususnya melalui produksi padi.
Selain gabah, Jawa Timur juga disebut mencatat posisi penting pada sejumlah komoditas pangan dan peternakan. Produksi susu, daging, dan telur disebut menempati peringkat pertama secara nasional. Capaian serupa juga disampaikan untuk produksi jagung dan perikanan, yang disebut berada di posisi teratas nasional. Pernyataan tersebut menempatkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian penting dari kinerja ekonomi daerah sepanjang 2025.
Data dan capaian itu menjadi bagian dari gambaran pembangunan Jawa Timur yang disampaikan Khofifah. Peningkatan produksi berbagai komoditas menunjukkan besarnya kapasitas daerah dalam menghasilkan bahan pangan, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan terus memperkuat sektor pertanian melalui program Jatim Agro Hub.
Program Jatim Agro Hub direncanakan menjadi bagian dari upaya penguatan sektor pertanian Jawa Timur. Melalui program tersebut, pemerintah provinsi menempatkan pengembangan pertanian sebagai agenda yang perlu terus didorong. Khofifah berharap produktivitas pertanian dapat meningkat secara berkelanjutan pada tahun berikutnya. Harapan itu mencakup keberlanjutan capaian produksi gabah, penguatan komoditas peternakan, peningkatan hasil jagung, serta pengembangan sektor perikanan. Pemerintah provinsi juga menegaskan perhatian terhadap potensi pertanian sebagai salah satu kekuatan utama Jawa Timur dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah.
Baca juga: Buku ‘Islam Ala Prabowo’ Menjadi Sorotan: Suara dari Pengamat Politik | Mengapa WNA Kerap Menjadi Korban Penjambretan | Berita Terkini Mengenai Hukum dan Kriminalitas di Jawa Timur
