Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di enam provinsi. Perkembangan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat itu menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi lapangan, langkah pengendalian, serta kebutuhan penanganan lanjutan di wilayah yang terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima paparan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Berdasarkan laporan yang disampaikan, total wilayah yang masih terbakar tercatat mencapai 639,23 hektare. Area tersebut tersebar di enam provinsi yang hingga kini masih memerlukan pemantauan dan penanganan oleh pemerintah bersama unsur terkait.
Angka itu menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibandingkan kondisi beberapa minggu sebelumnya. Pada periode tersebut, luas area terbakar masih mencapai ratusan ribu hektare. Penyusutan wilayah terdampak mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemadaman dan pengendalian api, meskipun potensi kebakaran tetap perlu diantisipasi, terutama di daerah yang memiliki kondisi kering dan rawan titik panas.
Laporan BNPB menjadi dasar bagi pemerintah untuk memastikan penanganan berlangsung secara terkoordinasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus memperkuat pemantauan, mempercepat respons terhadap titik api, serta menjaga kesiapan personel dan peralatan. Langkah tersebut penting agar sisa kebakaran tidak meluas kembali dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta kualitas udara dapat ditekan.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi. Total area yang tercatat dalam laporan tersebut mencapai 639,23 hektare. Data ini menggambarkan luas lahan yang telah terdampak sekaligus masih memerlukan penanganan, pemadaman, pendinginan, serta pemantauan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan area karhutla terbesar. BNPB mencatat kebakaran meliputi 10,89 hektare lahan gambut dan 513,89 hektare lahan mineral. Area lahan mineral tersebut berada secara khusus di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Rincian ini menunjukkan bahwa sebagian besar luasan karhutla dalam laporan terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, terutama pada kawasan yang memiliki nilai penting bagi ekosistem, keanekaragaman hayati, dan fungsi perlindungan lingkungan.
Provinsi lain juga masih tercatat sebagai lokasi penanganan. Sumatra Selatan memiliki area terdampak seluas 6,90 hektare, sedangkan Kalimantan Selatan mencapai 8,80 hektare. Di Jambi, luas karhutla tercatat 81,50 hektare. Kalimantan Barat menyumbang 16,34 hektare, sementara Riau mencatat 1,00 hektare. Dengan demikian, keseluruhan angka yang dilaporkan BNPB tersebut membentuk total 639,23 hektare di enam provinsi. Rincian berdasarkan provinsi dan karakteristik lahannya menjadi dasar penting bagi penentuan prioritas operasi, pengerahan personel, distribusi peralatan, serta pengawasan lanjutan, khususnya pada lahan gambut dan kawasan konservasi yang membutuhkan penanganan lebih cermat.
Presiden Prabowo Subianto menilai penurunan luas wilayah yang terbakar menjadi 639,23 hektare di enam provinsi menunjukkan hasil besar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Capaian tersebut dipandang sebagai bukti bahwa langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah mampu menekan dampak kebakaran secara signifikan. Namun, Presiden mengingatkan agar keberhasilan itu tidak membuat kewaspadaan menurun, sebab kondisi lapangan tetap berpotensi berubah dan kebakaran dapat kembali meluas apabila mitigasi serta pengawasan tidak diperkuat.
Prabowo menyampaikan bahwa sebelumnya ia memperkirakan area yang terbakar masih mencapai ratusan ribu, bahkan puluhan ribu hektare. Karena itu, ia menyebut perkembangan terbaru sebagai hasil yang menggembirakan, mengingat luas wilayah terdampak kini telah berada di bawah seribu hektare. Meski demikian, angka tersebut tetap membutuhkan perhatian serius melalui pencegahan berkelanjutan, pemantauan kawasan rawan, serta kesiapan aparat dan pemerintah daerah dalam merespons titik api sejak tahap awal.
Dalam upaya memperkuat penjagaan kawasan hutan, Prabowo meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengetahui rencananya untuk meminta 70 ribu polisi hutan. Penambahan personel tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Polisi hutan tidak hanya berperan dalam patroli, tetapi juga dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran dan memberikan respons awal terhadap ancaman kebakaran.
Presiden juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ikut mendidik polisi hutan. Pendidikan dan pelatihan dinilai penting agar personel memiliki kemampuan penanganan lapangan, koordinasi, serta penegakan hukum yang memadai. Menurut Prabowo, penanganan dalam skala besar diperlukan untuk mendukung mitigasi ke depan. Pendekatan ini mencakup penguatan sumber daya manusia, teknologi pemantauan, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan rutin, sehingga penurunan luas kebakaran dapat dipertahankan sekaligus mencegah munculnya kembali bencana serupa.
Perhatian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting perlu terus dipertahankan. Dari rincian laporan yang disampaikan, kawasan tersebut mencatat area terbakar paling luas, yakni 513,89 hektare lahan mineral. Angka ini menjadikan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan pemantauan dan pemadaman secara berkelanjutan, terutama untuk mencegah api meluas ke bagian kawasan lain.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar upaya pemadaman di kawasan konservasi tersebut tetap menjadi perhatian bersama. Pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan penghentian titik api, tetapi juga perlindungan terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur penanggulangan bencana dinilai penting untuk memastikan setiap perkembangan dapat ditangani dengan cepat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemadaman. Penghargaan itu ditujukan, lain, kepada para panglima, kapolda, serta pejabat di daerah yang telah mengerahkan personel dan sumber daya untuk menghadapi kebakaran. Kerja sama lintas lembaga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan, mulai dari pemantauan lapangan, pengiriman peralatan, hingga upaya melindungi warga dari dampak kebakaran.
Prabowo juga menyinggung persoalan asap yang muncul akibat karhutla. Ia meminta masukan dari para profesor dan kalangan ahli mengenai langkah penanganan asap yang paling efektif, sehingga dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat dapat ditekan. Meski berbagai upaya teknis terus dilakukan, ia menyatakan bahwa pada akhirnya hujan air menjadi faktor penting dalam membantu mengatasi asap dan memadamkan sisa-sisa kebakaran. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan perlunya kesiapsiagaan sampai kondisi di Taman Nasional Tanjung Puting dan wilayah terdampak lainnya benar-benar aman.
Baca juga: Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
