Jakarta | Menteri Perindustrian M. Sarmuji berencana mengajukan usulan insentif bagi kendaraan elektrifikasi kepada Menteri Keuangan. Skema yang ingin dibahas mencakup kendaraan hybrid, plug-in hybrid, serta range extended electric vehicle (REEV), yakni kendaraan yang memadukan penggerak listrik dengan sumber tenaga tambahan untuk memperluas jangkauan. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas dukungan bagi berbagai teknologi kendaraan rendah emisi, tidak hanya kendaraan listrik berbasis baterai penuh. Menurut Sarmuji, pembahasan diperlukan agar kebijakan yang disiapkan dapat menjangkau pilihan teknologi yang tersedia di pasar sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan industri otomotif nasional. Rencana itu disampaikan setelah ia menerima kunjungan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Sarmuji menargetkan pertemuan dengan Menteri Keuangan dapat berlangsung sebelum Oktober 2026 berakhir. Ia menyampaikan keinginan agar pembahasan tidak tertunda dan dapat segera masuk ke agenda lintas kementerian. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membicarakan bentuk dukungan, cakupan teknologi yang berhak memperoleh insentif, serta pertimbangan kebijakan fiskal yang perlu diselaraskan. Namun, usulan itu masih berada pada tahap rencana pembahasan; rincian mengenai besaran, mekanisme, maupun waktu penerapan insentif belum dipaparkan. Karena itu, keputusan akhir akan bergantung pada proses koordinasi dan pertimbangan pemerintah, termasuk kajian terhadap dampaknya bagi pasar kendaraan serta industri dalam negeri. Percepatan dialog dinilai penting untuk memberi kejelasan arah kebijakan kepada pelaku industri dan calon konsumen.
Momentum kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu pertimbangan yang ingin dimanfaatkan Sarmuji dalam mendorong pembahasan. Ia berharap dukungan bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV dapat membantu memperkuat minat terhadap teknologi yang lebih efisien, sembari mendukung perkembangan industri kendaraan berbasis baterai. Pendekatan dengan beragam teknologi juga mencerminkan bahwa transisi kendaraan dapat berlangsung melalui lebih dari satu jalur, sesuai kesiapan pasar dan industri. Bagi pemerintah, tantangannya ialah merancang insentif yang efektif, terukur, dan selaras dengan tujuan pengembangan manufaktur nasional. Jika usulan dibahas bersama Kementerian Keuangan, pemerintah dapat menilai pilihan kebijakan secara lebih menyeluruh sebelum menentukan tindak lanjut. Hingga ada keputusan resmi, dukungan tersebut masih berupa usulan yang menunggu pembahasan antarkementerian.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mendukung kendaraan hybrid dipertimbangkan sebagai bagian dari kategori kendaraan listrik. Menurutnya, teknologi hybrid tetap memiliki kontribusi terhadap upaya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), meskipun kendaraan ini masih menggunakan mesin pembakaran internal dan tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga listrik. Dukungan tersebut berangkat dari pandangan bahwa transisi menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa teknologi, bukan hanya satu jenis kendaraan.
Kendaraan hybrid menggabungkan mesin berbahan bakar dengan motor listrik dan baterai. Pada kondisi tertentu, motor listrik dapat membantu menggerakkan kendaraan sehingga kebutuhan BBM berkurang dibandingkan penggunaan mesin konvensional. Penghematan yang dicapai bergantung pada teknologi, pola berkendara, kondisi jalan, dan karakteristik kendaraan. Pengurangan konsumsi BBM juga berpotensi menekan emisi karbon dioksida (CO2), meski tingkat dampaknya dapat berbeda antarmodel. Bagi Moeldoko, kontribusi itu menjadi alasan untuk memasukkan hybrid dalam pembahasan kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi.
Ia juga menyebut insentif fiskal maupun nonfiskal sebagai langkah konkret untuk mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Dukungan dapat membantu membentuk minat konsumen dan mendorong perkembangan pasar, sementara kebijakan nonfiskal dapat berkaitan dengan kemudahan atau fasilitas bagi pengguna. Dalam konteks tersebut, Moeldoko menyinggung kebijakan zona khusus bagi pengguna kendaraan listrik sebagai salah satu bentuk dorongan yang dapat dipertimbangkan. Namun, pandangan mengenai zona khusus tidak berarti seluruh bentuk insentif telah ditetapkan atau otomatis berlaku bagi semua kendaraan hybrid. Rincian mengenai cakupan, persyaratan, dan penerapan kebijakan tetap memerlukan pembahasan pemerintah. Dengan demikian, dukungan Moeldoko menunjukkan pentingnya menilai manfaat hybrid dalam strategi transisi energi transportasi, sekaligus membedakan usulan dan pandangan industri dari keputusan resmi. Pembahasan kebijakan dapat mempertimbangkan pengurangan BBM dan emisi, serta memastikan setiap insentif memiliki dasar dan sasaran yang jelas sebelum diterapkan secara luas.
Dukungan terhadap kendaraan hybrid dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya berbentuk pemotongan pajak. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebut sejumlah insentif nonfiskal yang bisa dipertimbangkan pemerintah daerah maupun pusat. Contohnya, kendaraan hybrid dapat dikecualikan dari aturan ganjil genap di wilayah yang menerapkan pembatasan lalu lintas tersebut. Kebijakan ini berpotensi memberi kemudahan mobilitas bagi pengguna, sekaligus menjadi dorongan agar konsumen mempertimbangkan kendaraan dengan teknologi elektrifikasi.
Fasilitas kota juga dapat menjadi bagian dari paket dukungan. Pemerintah dapat menyediakan area parkir khusus bagi kendaraan hybrid, misalnya di pusat kegiatan atau lokasi tertentu yang dikelola pemerintah. Apabila dibutuhkan, fasilitas pengisian daya dapat disediakan untuk menunjang penggunaan kendaraan yang memiliki sistem elektrifikasi. Kebutuhan pengisian daya pada mobil hybrid berbeda-beda, bergantung pada teknologi yang digunakan; karena itu, sarana tersebut perlu dirancang sesuai karakter kendaraan dan kebutuhan pengguna, bukan sekadar disediakan secara seragam.
Di sisi fiskal, bentuk bantuan yang dapat dibahas ialah keringanan pajak. Skema dan cakupannya masih memerlukan pembahasan, termasuk penilaian terhadap dampak bagi penerimaan negara, minat konsumen, dan perkembangan industri. Sarmuji tidak menyatakan bahwa besaran keringanan pajak bagi kendaraan hybrid harus sama dengan insentif untuk mobil listrik berbasis baterai. Menurutnya, kebijakan dapat mempertimbangkan perbedaan teknologi serta kontribusi masing-masing jenis kendaraan, sehingga dukungan dirancang secara proporsional.
Hal yang ditekankan ialah tersedianya dukungan yang memungkinkan industri kendaraan elektrifikasi tumbuh. Insentif sebaiknya tidak berhenti sebagai keuntungan bagi produsen atau pembeli, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan negara. Pertumbuhan industri dapat membuka ruang bagi investasi, pengembangan rantai pasok, dan penciptaan lapangan kerja, sementara masyarakat memperoleh lebih banyak pilihan kendaraan. Pemerintah perlu menimbang efektivitas setiap fasilitas, menetapkan kriteria penerima yang jelas, dan mengevaluasi hasilnya secara berkala. Dengan demikian, keringanan pajak maupun kemudahan nonfiskal dapat disusun sebagai instrumen kebijakan yang terarah, bukan perlakuan khusus tanpa tolok ukur. Rangkaian insentif tersebut masih berada dalam ranah pembahasan, sehingga bentuk akhir dan penerapannya bergantung pada keputusan pemerintah serta pertimbangan teknis dan fiskal.
Sarmuji mengupayakan agar usulan pemberian insentif untuk kendaraan hybrid dapat terealisasi pada 2026. Menurutnya, dukungan kebijakan tersebut perlu dibahas secara serius agar pemerintah dapat menilai bentuk insentif yang sesuai dan kemungkinan penerapannya. Ia berharap proses pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang memungkinkan kebijakan berjalan pada tahun ini, sekaligus memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, Sarmuji juga mengakui bahwa pelaksanaan pada 2026 belum tentu dapat diwujudkan. Jika berbagai pertimbangan membuat penerapan tahun ini belum memungkinkan, pemberian insentif dapat dipertimbangkan pada awal tahun berikutnya, yakni 2027. Opsi tersebut tetap membuka jalan bagi usulan untuk dibahas lebih lanjut, tanpa mengabaikan tahapan koordinasi dan keputusan pemerintah.
Sarmuji menilai rentang pembahasan sekitar satu hingga dua bulan merupakan waktu yang berarti, terutama dengan adanya dinamika harga bahan bakar minyak serta perkembangan teknologi kendaraan elektrifikasi. Perubahan pada kedua hal tersebut dapat memengaruhi pertimbangan mengenai kebutuhan dan efektivitas insentif. Karena itu, pembahasan diharapkan tidak berlangsung tanpa batas waktu, tetapi juga perlu memberi ruang bagi kementerian terkait untuk menelaah usulan secara cermat.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Fasilitas Ibadah Baru untuk Jemaat GKPI di Rajeg | Proyeksi Insentif Pajak 2026 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi | Transformasi Energi: Dorongan untuk Kendaraan Listrik di Indonesia
