Kota Makassar | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi sinyal dukungan kepada Munafri Arifuddin untuk menjadi bakal calon Ketua DPD I Demokrat Sulawesi Selatan. Sinyal itu disampaikan saat AHY membuka Musyawarah Daerah (Musda) V Demokrat Sulawesi Selatan melalui konferensi video dari Makassar pada Jumat malam. Dalam sambutannya, AHY menyapa Munafri dengan hangat dan menyebut namanya secara langsung. Sapaan tersebut menjadi sorotan karena Munafri tengah mengikuti proses penjaringan calon pemimpin partai di tingkat provinsi. Namun, pernyataan dalam acara pembukaan itu belum dapat dipandang sebagai keputusan resmi mengenai siapa yang akan memimpin kepengurusan Demokrat Sulawesi Selatan.
Munafri muncul sebagai calon tunggal setelah menjadi satu-satunya pendaftar yang mengembalikan formulir pencalonan. Dengan demikian, ia ditetapkan sebagai bakal calon tunggal dalam proses menuju pemilihan Ketua DPD I. Kondisi tersebut membuat namanya menjadi satu-satunya yang dibahas dalam penjaringan, tetapi status itu tetap berada dalam tahapan organisasi yang berlaku. Penetapan sebagai calon tunggal tidak dengan sendirinya menandakan bahwa keputusan akhir telah diambil. Mekanisme Musda dan proses internal partai masih menjadi bagian penting sebelum kepemimpinan baru ditetapkan secara definitif. Karena itu, dukungan atau sinyal politik yang muncul di forum perlu dibedakan dari hasil akhir proses tersebut.
AHY juga menyampaikan komentar ringan mengenai perubahan warna baju Munafri menjadi biru, warna yang identik dengan Partai Demokrat. Ucapan itu disampaikan dalam suasana pembukaan Musda dan memperkuat kesan kedekatan serta sambutan positif terhadap kehadiran Munafri. Meski demikian, komentar tersebut tidak menggantikan keputusan formal partai. Pernyataan AHY dapat dibaca sebagai sinyal dukungan, bukan pengumuman bahwa Munafri telah dipastikan menjadi ketua. Hingga proses Musda menghasilkan keputusan resmi, posisi Munafri tetap sebagai bakal calon yang maju sebagai satu-satunya pengembali formulir. Dengan demikian, perkembangan ini menunjukkan kuatnya peluang Munafri, sekaligus menyisakan ruang bagi mekanisme partai untuk menetapkan hasil akhir secara definitif.
Mekanisme pemilihan ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Sulawesi Selatan kali ini berbeda dari pemilihan langsung. Forum tidak menetapkan ketua definitif melalui pemungutan suara untuk memilih satu kandidat. Sebaliknya, peserta Musda mengusulkan nama calon yang dinilai memenuhi persyaratan, lalu meneruskan usulan tersebut ke tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dengan demikian, Musda menjadi tahap penjaringan dan penetapan calon, bukan forum yang memutuskan secara final siapa yang akan memimpin partai di tingkat provinsi.
Dalam proses penjaringan, terdapat 27 pemilik suara. Mereka berasal dari 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, unsur sayap partai, serta perwakilan DPP. Setiap calon harus memperoleh dukungan sedikitnya tujuh suara, atau setara dengan ambang 20 persen, agar dapat memenuhi syarat untuk diusulkan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi forum dalam menilai kelayakan nama yang muncul dan memastikan calon yang diteruskan memperoleh dukungan minimum dari pemilik suara. Komposisi pemilih itu juga mencerminkan keterlibatan unsur organisasi daerah dan pusat dalam tahapan Musda.
Setelah proses pengusulan, nama calon yang memenuhi ketentuan ditetapkan dalam Musda dan diserahkan kepada DPP. Tahap berikutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan di tingkat pusat. Melalui proses tersebut, DPP menilai calon sebelum mengambil keputusan mengenai ketua definitif Demokrat Sulawesi Selatan. Dalam Musda kali ini, para pemilik suara menyatakan dukungan secara aklamasi kepada Munafri Arifuddin. Dukungan bulat itu membuat Munafri menjadi satu-satunya nama yang diusulkan dari forum, tetapi tidak serta-merta berarti penetapan kepemimpinan telah selesai. Hasil akhir tetap menunggu keputusan DPP setelah seluruh tahapan penilaian dan prosedur organisasi dijalankan. Karena itu, perbedaan dukungan Musda dan keputusan final perlu diperhatikan: aklamasi menunjukkan sikap para pemilik suara, sedangkan kewenangan menetapkan ketua definitif berada di DPP. Keputusan resmi baru berlaku setelah proses tersebut dituntaskan.
Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPD I dan DPC Partai Demokrat di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Ia menilai dedikasi para pengurus selama ini menjadi bagian penting dari kerja organisasi untuk menjaga keberadaan partai dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kerja politik, menurutnya, tidak hanya ditentukan kepemimpinan di tingkat provinsi, tetapi juga konsistensi kader di daerah dalam menjalankan tugas, mendengar aspirasi warga, serta memperkuat struktur partai. Apresiasi itu sekaligus menjadi pengakuan atas kontribusi kolektif para pengurus dalam menjaga soliditas Demokrat di Sulawesi Selatan di tengah dinamika politik yang terus berubah.
AHY juga menyampaikan penghormatan kepada Ni’matullah Erbe atas pengabdiannya selama 22 tahun di Partai Demokrat, termasuk saat memimpin Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode. Ia menyebut Ni’matullah sebagai kader senior yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga untuk membesarkan partai. Pengalaman panjang tersebut, kata AHY, mencerminkan komitmen terhadap organisasi sekaligus pemahaman mendalam atas perjalanan Demokrat di daerah. Ni’matullah juga pernah menghadapi ujian berat ketika kedaulatan pimpinan partai berupaya dirampas secara inkonstitusional pada masa sebelumnya. AHY menilai pengalaman itu menunjukkan keteguhan kader dalam menjaga prinsip, konstitusi partai, dan kewenangan kepemimpinan yang sah. Penghormatan tersebut menegaskan bahwa sumbangsih seorang kader tetap memiliki arti dalam perjalanan dan penguatan organisasi.
Dalam pandangan AHY, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Provinsi ini berperan penting sebagai barometer pembangunan di Pulau Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Perkembangan di wilayah tersebut dapat memberi pengaruh luas terhadap konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta dinamika sosial di daerah sekitarnya. Karena itu, penguatan organisasi dan kepemimpinan Demokrat di Sulawesi Selatan dinilai penting, bukan hanya bagi partai, melainkan juga bagi upaya memahami aspirasi masyarakat setempat. Apresiasi kepada para pengurus dan penghormatan kepada Ni’matullah, dalam konteks itu, berkaitan dengan kesinambungan kerja politik di wilayah yang strategis. AHY menempatkan pengalaman para kader dan peran daerah sebagai modal untuk menghadapi tantangan berikutnya.
Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa musyawarah daerah (musda) tidak semata-mata menjadi forum untuk menentukan kepemimpinan, tetapi juga ajang konsolidasi internal. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat barisan kader di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Pengurus Anak Cabang (PAC). Soliditas antartingkatan dinilai penting agar organisasi memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai agenda politik mendatang. Karena itu, hasil musda diharapkan menjadi pijakan untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, serta menjaga kerja organisasi tetap berjalan setelah proses pemilihan kepemimpinan selesai.
Pesan konsolidasi itu sejalan dengan imbauan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, yang meminta seluruh kader memperkuat kerja bersama dan membangun jaringan organisasi secara berjenjang. Penguatan struktur, menurut imbauan tersebut, perlu menjangkau hingga tingkat ranting dan anak ranting, bukan berhenti pada kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Jaringan yang kuat di tingkat bawah diharapkan membantu partai menjaga komunikasi dengan masyarakat serta memastikan kader dapat bergerak lebih terkoordinasi. Dengan struktur yang tersambung dari pusat hingga lingkungan warga, Demokrat dapat menyiapkan organisasi secara lebih menyeluruh untuk menjalankan agenda partai berikutnya.
Setelah musda, agenda yang disampaikan adalah pelaksanaan musyawarah cabang di tingkat kabupaten dan kota. Tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan pembentukan kepengurusan yang lebih dekat dengan masyarakat, hingga tingkat kelurahan, desa, RT, dan RW.
Baca juga: Atlet Taekwondo TNI Raih Medali Perak Kategori Poomsae Tingkat Dunia di Korea Selatan | Prajurit TNI Turun Langsung, Jembatan Aramco Wasile Selatan Terus Dikerjakan
