Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana peningkatan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027. Angka tersebut menggambarkan target pembiayaan berskala besar yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber modal. Dalam penyampaiannya, perhatian utama diberikan kepada kelompok yang perlu memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengakses layanan keuangan. Rencana ini menempatkan pembiayaan sebagai salah satu upaya penting agar kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dan sektor penghidupan dapat masuk dalam agenda perluasan akses keuangan. Target Rp400 triliun itu disampaikan sebagai sasaran penyaluran pada 2027, sekaligus penanda arah rencana pemerintah untuk memperluas jangkauan kredit rakyat.
Kelompok penerima yang disebut mencakup petani dan nelayan, yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan produksi di sektor pertanian dan perikanan. Masyarakat pedesaan juga menjadi sasaran, bersama warga di daerah terpencil dan tertinggal. Cakupan ini menunjukkan bahwa rencana pembiayaan tidak hanya menyasar kawasan perkotaan atau kelompok yang telah dekat dengan layanan keuangan. Masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan turut masuk dalam kelompok yang hendak dijangkau. Dengan menyebut penerima dari beragam wilayah dan latar penghidupan, Presiden menegaskan luasnya sasaran kredit rakyat. Rencana tersebut menaruh perhatian pada kebutuhan akses pembiayaan di berbagai komunitas, dari desa hingga kota, serta dari wilayah yang mudah dijangkau sampai daerah dengan keterbatasan akses.
Presiden menyampaikan angka dan sasaran tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Acara itu berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi tempat penyampaian target penyaluran kredit rakyat pada 2027 beserta kelompok masyarakat yang disasar. Penyebutan target, penerima, dan waktu penyampaian memberi konteks yang jelas mengenai rencana tersebut: perluasan pembiayaan ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Nilai Rp400 triliun merupakan angka yang disampaikan Presiden dalam forum itu, dengan horizon penyaluran pada 2027. Rencana ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai perluasan akses keuangan daerah dan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rencana kredit Rp400 triliun untuk 2027 diarahkan agar masyarakat memiliki bekal keuangan yang lebih memadai. Dalam keterangannya kepada awak media di kantornya pada Jumat, 23 Oktober 2026, ia menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan mempunyai literasi keuangan, dana untuk memenuhi pengeluaran, serta simpanan di rekening bank masing-masing. Penjelasan tersebut menempatkan pemahaman dan pengelolaan keuangan sebagai bagian penting dari program.
Literasi keuangan membantu masyarakat memahami pilihan pembiayaan dan mengelola uang sesuai kebutuhan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, penerima pembiayaan dapat mengenali kewajiban yang menyertai kredit serta mempertimbangkan penggunaannya. Namun, tujuan yang disampaikan Airlangga juga mencakup kebutuhan sehari-hari: masyarakat perlu memiliki uang yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran. Artinya, perhatian program tidak hanya pada tersedianya akses terhadap kredit, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga menghadapi kebutuhan belanja.
Airlangga turut menyebut pentingnya simpanan yang tercatat di rekening bank masing-masing. Simpanan memberi masyarakat tempat untuk menyimpan sebagian dana, sementara rekening menyediakan sarana perbankan atas nama pemiliknya. Dalam konteks rencana pembiayaan ini, ketiga unsur yang disebutkan—literasi keuangan, dana untuk pengeluaran, dan simpanan—merupakan aspek yang perlu dimiliki masyarakat menurut penjelasan pemerintah. Masing-masing berkaitan dengan cara masyarakat memahami serta mengatur uang dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan itu memberi gambaran tentang alasan program dari sudut pandang pemerintah, tanpa mengubahnya menjadi klaim mengenai hasil yang telah tercapai. Rencana kredit tersebut dikaitkan dengan harapan agar masyarakat tidak hanya berhadapan dengan pembiayaan, tetapi juga memiliki pemahaman keuangan, uang untuk memenuhi pengeluaran, dan simpanan pada rekening bank masing-masing. Airlangga menyampaikan harapan tersebut kepada wartawan di kantornya pada Jumat, 23 Oktober 2026. Keterangan itu menjelaskan sasaran yang ia sebut, bukan menambahkan tujuan lain di luar pernyataannya.
Rencana pembiayaan senilai Rp400 triliun pada 2027 tidak hanya akan disalurkan melalui satu skema. Pemerintah menyiapkan sejumlah jalur agar dukungan kredit dapat menjangkau kelompok masyarakat dan kegiatan ekonomi yang beragam. Salah satu instrumen yang disebut ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang selama ini menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan akses modal.
Untuk tahun ini, alokasi anggaran KUR ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Di samping jumlah tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan Rp50 triliun untuk KUR sektor perumahan. Penambahan ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang direncanakan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan modal usaha, tetapi juga dapat mendukung kegiatan ekonomi di bidang perumahan. Rincian pelaksanaan serta sasaran penerima tetap perlu mengacu pada kebijakan dan ketentuan program yang berlaku.
Besarnya rencana kredit tidak berarti seluruh dana akan dibagikan dengan porsi yang sama kepada setiap bidang. Menurut Airlangga, tambahan alokasi kredit akan dibagi sesuai sektor masing-masing. Dengan pendekatan itu, penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan sasaran pembiayaan pada tiap sektor. KUR menjadi salah satu jalur, sementara alternatif lain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak seluruhnya cocok dengan skema kredit usaha rakyat.
Pembagian berdasarkan sektor juga penting untuk menjaga agar dukungan pembiayaan lebih terarah. Setiap bidang memiliki karakteristik penerima, tujuan penggunaan dana, dan kebutuhan pendanaan yang berbeda. Karena itu, penentuan alokasi perlu mempertimbangkan prioritas program serta kesiapan lembaga penyalur. Informasi mengenai rincian sektor, mekanisme pengajuan, dan persyaratan bagi penerima akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan rencana tersebut.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, beragam jalur penyaluran berpotensi membuka pilihan pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Namun, besarnya alokasi saja tidak cukup untuk memastikan manfaatnya dirasakan luas. Ketepatan sasaran, kemudahan akses, dan pengawasan penyaluran tetap diperlukan agar kredit benar-benar mendukung kegiatan produktif. Dengan demikian, KUR dan skema lainnya dapat berperan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan rakyat pada 2027.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan penyaluran kredit kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, peluang tersebut belum berarti koperasi akan otomatis menjadi penerima pembiayaan. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terlebih dahulu akan melihat kebutuhan masyarakat dan menilai bentuk dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, pembahasan mengenai koperasi masih berada pada tahap pertimbangan, bukan keputusan penyaluran yang telah ditetapkan.
Pendekatan berdasarkan kebutuhan menjadi penting agar kebijakan pembiayaan dapat menjawab persoalan di tingkat lokal. Setiap desa dan kelurahan memiliki kondisi serta prioritas yang berbeda, sehingga kebutuhan terhadap modal, layanan, maupun dukungan usaha dapat bervariasi. Pemerintah perlu mempertimbangkan keadaan tersebut sebelum menentukan sasaran dan mekanisme yang sesuai. Jika koperasi dinilai relevan, pembahasannya tetap perlu memperhatikan kesiapan dan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dan menjangkau kurang lebih dua juta warga. Angka tersebut menggambarkan besarnya jangkauan pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat. Apresiasi itu juga menyoroti pentingnya akses kredit bagi warga, terutama ketika dukungan pembiayaan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan membuka kesempatan untuk mengembangkan kegiatan produktif.
Capaian penyaluran tersebut perlu dipahami sesuai informasi yang disampaikan, tanpa mengaitkannya dengan skema tertentu yang tidak dijelaskan. Demikian pula, angka penerima tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa koperasi desa atau kelurahan telah menjadi saluran penyaluran kredit.
Baca juga: Rencana Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta untuk Hari Ozon Sedunia
