Jakarta, Senin, 5 Oktober—Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan agar narapidana kasus narkotika mendapatkan rehabilitasi dan reedukasi sebagai salah satu langkah untuk menangani kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan tersebut menempatkan penanganan narapidana narkotika tidak semata-mata melalui pemenjaraan, tetapi juga melalui pemulihan dan pendidikan yang dapat mendukung perubahan perilaku.
Arahan itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta. Menurut penjelasan kementerian, rehabilitasi menjadi bagian dari upaya menata kembali penanganan perkara narkotika sekaligus merespons tekanan terhadap daya tampung lapas. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas selama ini berdampak pada kondisi hunian, layanan pembinaan, serta kemampuan petugas dalam memberikan pendampingan secara optimal.
Melalui rehabilitasi, narapidana yang memenuhi kriteria diharapkan memperoleh layanan untuk mengatasi ketergantungan dan memulihkan kondisi fisik maupun psikologis. Sementara itu, reedukasi diarahkan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan pembinaan yang dapat membantu mereka menjalani proses reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut perlu dilaksanakan secara terukur, dengan mempertimbangkan kondisi setiap narapidana serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kementerian Hukum selanjutnya perlu menerjemahkan arahan Presiden ke dalam mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk penentuan sasaran, proses asesmen, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pemantauan hasil rehabilitasi. Penanganan yang terintegrasi diharapkan tidak hanya mengurangi kepadatan lapas, tetapi juga memperkuat tujuan pemasyarakatan. Dengan demikian, narapidana tetap memperoleh pembinaan yang layak, sementara sistem pemasyarakatan dapat bekerja lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan.
Sasaran utama program rehabilitasi dan reedukasi ini adalah narapidana yang tersangkut kasus narkotika dan masih berada pada usia produktif. Kelompok tersebut dinilai perlu memperoleh penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan, pembentukan keterampilan, serta persiapan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Penetapan sasaran secara lebih terukur diharapkan dapat membuat pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan para peserta.
Proses penentuan peserta akan menggunakan data yang dimiliki Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Data itu menjadi dasar untuk memetakan jumlah narapidana kasus narkotika, rentang usia, kondisi pembinaan, serta kemungkinan kebutuhan rehabilitasi dan reedukasi masing-masing kelompok. Dengan pendataan yang akurat, pemerintah dapat menyusun prioritas sekaligus menyesuaikan kapasitas program dengan jumlah warga binaan yang memenuhi kriteria.
Koordinasi dalam pelaksanaan pendataan dan persiapan program akan dilakukan oleh Kementerian Hukum. Peran koordinatif ini penting untuk menyelaraskan kebijakan antarlembaga, memastikan pertukaran informasi berjalan baik, dan menghubungkan kebutuhan pemasyarakatan dengan layanan rehabilitasi. Mekanisme tersebut juga dapat membantu mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penetapan sasaran maupun penyelenggaraan kegiatan.
Hingga tahap ini, lokasi pusat rehabilitasi dan reedukasi belum dijelaskan secara rinci. Pemerintah baru mengarahkan pelaksanaan program ke pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi yang akan ditentukan sesuai kesiapan serta kebutuhan. Jumlah peserta nantinya mengikuti data dari kementerian terkait, sehingga skala pelaksanaan tidak ditetapkan secara terpisah dari kondisi faktual di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mendukung pengelolaan program yang lebih terarah, bertahap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Supratman bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga menyepakati pembentukan tim kecil untuk mempercepat penyusunan kebijakan rehabilitasi narapidana narkotika. Tim tersebut diberi waktu selama satu minggu untuk merumuskan langkah yang lebih konkret dan terukur, sehingga program tidak berhenti pada gagasan umum. Pembahasan akan mencakup sasaran peserta, tahapan pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta bentuk evaluasi setelah rehabilitasi selesai.
Salah satu tugas utama tim adalah menentukan lokasi yang dapat digunakan untuk menjalankan rehabilitasi dan reedukasi. Tempat pelaksanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan keamanan, kapasitas, ketersediaan tenaga pendamping, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Rumusan kebijakan yang dihasilkan kemudian akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan arah pelaksanaan program secara nasional.
Dalam penyusunan program, tim juga akan merancang kurikulum khusus bagi narapidana yang mengikuti proses rehabilitasi. Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi akan dilibatkan bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk memastikan materi reedukasi disusun berdasarkan kebutuhan peserta dan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kurikulum tersebut diharapkan tidak hanya membahas pemulihan perilaku, tetapi juga membangun keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan peserta untuk kembali ke masyarakat.
Pelaksanaan aspek kesehatan akan dikerjakan bersama Menteri Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional. Keduanya berperan dalam menyiapkan standar pemeriksaan, pendampingan medis, pemulihan ketergantungan, serta pemantauan perkembangan peserta. Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan turut dilibatkan dalam tim karena bidang pertanian, perikanan, dan kelautan dapat menjadi bagian dari pelatihan produktif. Keterlibatan lintas sektor ini ditujukan untuk membentuk kebijakan rehabilitasi yang terpadu, realistis, dan memiliki dukungan setelah peserta menyelesaikan masa pembinaan.
Reedukasi bagi narapidana narkotika dirancang bukan untuk menghapus kedudukan mereka sebagai warga binaan maupun kegiatan pembinaan yang sedang dijalani. Program ini menempatkan proses pemulihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas sebagai bagian dari pembinaan yang tetap berlangsung dalam kerangka pemasyarakatan. Dengan demikian, narapidana tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang menjalani hukuman, tetapi juga sebagai individu yang perlu dipersiapkan agar mampu kembali menjalankan peran sosial secara lebih baik.
Arah kebijakan tersebut mencakup pemberdayaan warga binaan selama proses pembinaan. Mereka dapat diarahkan untuk bekerja sambil tetap menjalani program yang telah ditetapkan. Pengaturan semacam ini memungkinkan kegiatan produktif berjalan berdampingan dengan pembinaan, tanpa menghilangkan status mereka sebagai warga binaan. Pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, kebutuhan pembinaan, serta tujuan rehabilitasi narapidana narkotika.
Pemberdayaan juga berkaitan dengan persoalan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi tantangan. Ketika warga binaan mengikuti proses yang lebih terarah dan memiliki kegiatan selama masa pembinaan, pengelolaan lapas dapat didukung oleh pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penempatan, tetapi juga pada perubahan perilaku dan kesiapan menjalani kehidupan setelah masa pidana. Kebijakan ini perlu dilaksanakan secara terukur agar manfaat pembinaan dapat dirasakan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pengawasan.
Persoalan tersebut sebelumnya juga disampaikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto ketika menjabat Kepala BNN. Ia menyebut lapas telah mengalami overcapacity, dengan hampir 80 persen tahanan merupakan tahanan kasus narkotika. Fakta itu menunjukkan kuatnya hubungan penanganan perkara narkotika, kebutuhan rehabilitasi, dan beban kapasitas lapas. Karena itu, reedukasi serta pemberdayaan warga binaan perlu dipandang sebagai bagian dari upaya pembinaan yang lebih menyeluruh, sekaligus respons terhadap kepadatan lapas. Program tersebut tetap harus menjaga hak, tanggung jawab, dan status warga binaan sepanjang proses pemasyarakatan.
