Jakarta | Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak telah mendekati tuntas. Hampir seluruh rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kini kembali beroperasi penuh. Perkembangan tersebut menandai pulihnya sebagian besar layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat setelah bencana. Namun, masih ada sejumlah fasilitas yang belum sepenuhnya kembali berfungsi, sehingga pemulihan belum dapat dinyatakan selesai secara menyeluruh. Informasi itu disampaikan Tito dalam keterangan tertulis pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Tito menjelaskan bahwa enam puskesmas pembantu (pustu) masih menjadi pengecualian di tengah beroperasinya rumah sakit daerah dan puskesmas utama. Menurutnya, fasilitas-fasilitas tersebut belum mencapai kondisi operasional penuh. Pernyataan itu menunjukkan bahwa capaian pemulihan mencakup mayoritas sarana kesehatan, tetapi pekerjaan di tingkat layanan penunjang masih perlu dilanjutkan. Keberadaan pustu penting untuk mendekatkan pelayanan kepada warga, khususnya di lingkungan yang jauh dari fasilitas kesehatan utama. Karena itu, pemulihan keenam fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan akses layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Pemulihan fasilitas kesehatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang ditargetkan berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026–2028. Kerangka waktu tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan perbaikan, mengembalikan fungsi sarana, serta mendukung pemulihan layanan secara bertahap. Beroperasinya kembali hampir semua rumah sakit umum daerah dan puskesmas menjadi perkembangan penting dalam pelaksanaan program, sementara kondisi enam pustu menjadi pekerjaan yang masih tersisa. Dengan demikian, laporan Tito menggambarkan kemajuan yang signifikan sekaligus menegaskan bahwa pemulihan tetap berjalan dalam agenda yang lebih luas. Fokus berikutnya adalah menuntaskan pemulihan fasilitas yang belum berfungsi penuh agar layanan kesehatan pascabencana semakin lengkap dan dapat diakses oleh warga terdampak.
Tito menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan atas upaya mengoptimalkan penanganan sektor kesehatan di wilayah yang terdampak bencana di Sumatra. Menurutnya, pengerahan berbagai kekuatan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kebutuhan pemulihan layanan kesehatan. Apresiasi tersebut juga mencerminkan pengakuan atas pentingnya koordinasi dan kerja intensif dalam menghadapi dampak bencana, terutama ketika masyarakat membutuhkan layanan yang dapat kembali berjalan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sektor kesehatan memperoleh perhatian dalam proses pemulihan, seiring dengan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak. Tito menilai upaya itu penting bagi percepatan pemulihan, tanpa mengabaikan kondisi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Penanganan sektor kesehatan pascabencana memerlukan komitmen yang berkelanjutan agar layanan dapat pulih dan masyarakat kembali memperoleh akses yang dibutuhkan. Dalam konteks itu, langkah intensif pemerintah pusat dipandang dapat mendukung proses pemulihan di wilayah terdampak. Tito berharap perhatian dan upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dapat terus mendorong penanganan yang optimal. Apresiasi yang disampaikan juga menegaskan bahwa pemulihan kesehatan merupakan bagian penting dari pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Karena itu, kesinambungan upaya pemerintah diperlukan sampai layanan kesehatan di daerah terdampak dapat kembali berfungsi dengan baik. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan mempercepat pemulihan, sekaligus menjaga agar kebutuhan kesehatan masyarakat tetap menjadi perhatian.
Tito juga berharap upaya intensif pemerintah dalam memulihkan layanan kesehatan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah diharapkan terdorong untuk mempercepat pemulihan di wilayah masing-masing, dengan memperhatikan kondisi yang dihadapi masyarakat terdampak. Semangat untuk bergerak cepat dan memberi perhatian pada sektor kesehatan dinilai perlu diteruskan dalam proses pemulihan daerah. Dengan demikian, langkah yang dilakukan pemerintah pusat tidak hanya mendukung pemulihan layanan, tetapi juga dapat mendorong daerah mengambil peran aktif dalam mempercepat proses tersebut. Harapan ini menempatkan kerja pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya yang saling mendukung, sehingga pemulihan kesehatan pascabencana di Sumatra dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tambahan dukungan anggaran bagi daerah-daerah yang terdampak bencana di Sumatra. Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan penanganan dan mempercepat pemulihan layanan serta aktivitas masyarakat. Bentuk bantuan yang disalurkan mencakup tambahan belanja tidak terduga, bantuan keuangan melalui transfer ke daerah, dan dukungan anggaran lain dengan skema transfer ke daerah. Dengan beberapa jalur pendanaan ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih luas untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan di lapangan, termasuk ketika proses pemulihan berlangsung di berbagai wilayah terdampak.
Pertama, pemerintah memberikan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp4 miliar kepada masing-masing dari 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak. Selain itu, setiap provinsi memperoleh tambahan sebesar Rp20 miliar. Alokasi ini dapat mendukung penanganan kebutuhan mendesak dan kegiatan pemulihan yang memerlukan respons cepat. Belanja tidak terduga memberi pemerintah daerah fleksibilitas untuk menghadapi kondisi darurat, sekaligus membantu menjaga agar pelayanan publik dapat berangsur pulih. Penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan prioritas daerah dan ketentuan pengelololaan anggaran yang berlaku.
Kedua, terdapat tambahan bantuan keuangan Presiden melalui transfer ke daerah sebesar Rp10,64 triliun pada Februari. Ketiga, pemerintah menyalurkan bantuan melalui skema transfer ke daerah senilai Rp1,4 triliun bagi provinsi, kabupaten, dan kota yang terdampak bencana Sumatra. Kedua dukungan tersebut melengkapi tambahan belanja tidak terduga, sehingga pemerintah daerah memperoleh sokongan pendanaan dari beberapa jalur. Tito berharap keseluruhan bantuan itu dapat dimanfaatkan secara tepat dan sesuai kebutuhan pemulihan di masing-masing wilayah. Ia juga berharap dukungan Presiden mendorong pemerintah daerah mempercepat pemulihan, termasuk dalam memulihkan layanan dasar dan memastikan masyarakat terdampak kembali memperoleh pelayanan yang diperlukan. Percepatan tersebut bergantung pada koordinasi pemerintah daerah, penentuan prioritas yang jelas, serta penyaluran anggaran secara efektif agar manfaat bantuan dapat dirasakan oleh warga terdampak.
Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa penyaluran tambahan transfer ke daerah belum sepenuhnya diikuti realisasi penggunaan anggaran yang optimal. Sejumlah daerah masih mencatat realisasi di bawah 50 persen. Angka tersebut menjadi perhatian karena dukungan anggaran ditujukan untuk membantu mempercepat pemulihan layanan dan fasilitas yang terdampak bencana di Sumatra.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti adanya daerah dengan realisasi yang bahkan masih di bawah 10 persen, padahal kalender telah memasuki pertengahan Oktober. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak ketersediaan dana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan berjalan tepat waktu, sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat penggunaan anggaran.
Tito berharap para kepala daerah dapat mempercepat pemanfaatan tambahan transfer tersebut sesuai kebutuhan pemulihan di wilayah masing-masing. Percepatan tetap perlu dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah pusat, kata Tito, siap memberikan pendampingan agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan hambatan administratif maupun teknis. Koordinasi yang terbuka penting supaya dukungan yang tersedia benar-benar berubah menjadi layanan, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemulihan bukan tanggung jawab satu pihak saja. Pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah perlu menjalankan perannya secara bersamaan dan bekerja paralel. Langkah tersebut mencakup dukungan kebijakan dan anggaran dari pusat, koordinasi lintas sektor oleh kementerian dan lembaga, serta pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan lokal oleh daerah.
Baca juga: Keterhubungan Layanan KRL dan KA Bandara Soetta | Temuan BPOM: 31 Obat Herbal dan Suplemen Kesehatan Ilegal | Pentingnya Perawatan Luka yang Tepat untuk Pemulihan Optimal
