Jakarta | Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyebut pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bagian dari upaya Indonesia mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih adil. Pernyataan tersebut disampaikan Arrmanatha dalam konferensi pers pertamanya setelah menerima serah terima jabatan menteri luar negeri dari Sugiono di Jakarta, Senin.
Menurut Arrmanatha, pencalonan itu tidak semata-mata diarahkan untuk menempatkan seorang kandidat asal Indonesia pada posisi tertinggi di WHO. Langkah tersebut juga mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap ketimpangan yang masih mewarnai sistem kesehatan internasional. Negara-negara berkembang kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap obat, vaksin, teknologi kesehatan, pembiayaan, serta tenaga medis, terutama ketika terjadi krisis kesehatan lintas negara.
Karena itu, Indonesia memandang proses pemilihan Direktur Jenderal WHO sebagai momentum untuk memperkuat agenda pembenahan arsitektur kesehatan dunia. Pencalonan Budi diharapkan dapat membawa perspektif negara berkembang ke dalam pengambilan keputusan global dan mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai kawasan. Arrmanatha menegaskan bahwa tujuan pencalonan tersebut adalah memperjuangkan sistem kesehatan dunia yang lebih setara, inklusif, dan mampu memberikan manfaat bagi semua negara.
Posisi ini sejalan dengan pengalaman Indonesia dalam memperjuangkan kerja sama kesehatan internasional, termasuk penguatan kemandirian produksi vaksin, pemerataan akses layanan kesehatan, dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Dengan mengusung kandidat nasional, Indonesia berupaya berkontribusi secara lebih langsung dalam menentukan arah organisasi kesehatan global, sekaligus menyuarakan kepentingan negara-negara yang selama ini memiliki pengaruh lebih terbatas dalam tata kelola internasional.
Arrmanatha menilai sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada negara-negara berkembang. Berbagai aturan, mekanisme pengambilan keputusan, dan representasi dalam organisasi internasional masih dinilai belum mencerminkan kepentingan seluruh negara secara seimbang. Dalam kondisi tersebut, negara-negara berkembang kerap menghadapi keterbatasan dalam memengaruhi penetapan agenda global, termasuk pada isu kesehatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas.
Situasi itu mendorong Indonesia untuk mengupayakan reformasi sekaligus memperkuat sistem multilateral. Upaya tersebut tidak berhenti pada penyampaian pandangan mengenai perlunya perubahan, tetapi diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai organisasi internasional. Dengan berpartisipasi secara aktif, Indonesia berupaya membuka ruang bagi pembahasan yang lebih inklusif, memperjuangkan keseimbangan kepentingan, serta mendorong agar tata kelola global dapat merespons kebutuhan negara-negara berkembang secara lebih adil.
Pendekatan yang disampaikan Arrmanatha menegaskan perbedaan menyuarakan aspirasi dari luar dan terlibat dalam proses perbaikan dari dalam. Indonesia tidak hanya menyampaikan tuntutan atau mengkritik kelemahan sistem yang ada, tetapi juga berusaha mengambil bagian dalam proses, forum, dan kelembagaan yang membentuk keputusan internasional. Keterlibatan tersebut dipandang penting karena perubahan memerlukan kehadiran, konsistensi, dan kontribusi langsung di dalam struktur multilateral.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal WHO menjadi contoh konkret dari strategi tersebut. Melalui pencalonan itu, Indonesia menunjukkan keinginan untuk berkontribusi lebih besar terhadap arah dan kepemimpinan organisasi kesehatan dunia. Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya memperkuat suara negara berkembang melalui partisipasi institusional, bukan sekadar melalui pernyataan politik. Dengan demikian, pencalonan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperbaiki sistem multilateral dari dalam dan mendorong tata kelola kesehatan global yang lebih mewakili kepentingan bersama.
Agenda perbaikan tata kelola yang didorong Indonesia tidak hanya ditempuh melalui pencalonan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Indonesia juga berupaya memperkuat tata kelola organisasi internasional melalui keterlibatannya sebagai anggota badan auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peran tersebut menjadi ruang penting untuk mendorong pengawasan yang lebih kuat terhadap pengelolaan sumber daya, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan mandat organisasi internasional.
Langkah itu diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi internasional. Melalui kontribusi dalam badan auditor PBB, Indonesia dapat ikut memastikan bahwa tata kelola kelembagaan berjalan berdasarkan prinsip efisiensi, integritas, dan pertanggungjawaban yang jelas. Upaya ini memiliki semangat yang sejalan dengan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030, meskipun masing-masing peran memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda. Keterlibatan di berbagai forum tersebut mencerminkan keinginan Indonesia untuk berkontribusi secara konstruktif dalam pembenahan sistem multilateral.
Dalam konteks Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengaspirasikan lembaga yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Aspirasi tersebut berangkat dari kebutuhan agar keputusan internasional dapat mencerminkan kepentingan masyarakat dunia secara lebih luas, bukan hanya kepentingan negara atau kelompok tertentu. Indonesia ingin mendorong PBB dan lembaga multilateral lain, termasuk WHO, agar bekerja lebih efektif, efisien, dan representatif sesuai dengan aspirasi masyarakat global. Pada saat yang sama, seluruh lembaga tersebut diharapkan menerapkan hukum serta kesepakatan internasional secara adil, konsisten, dan setara bagi semua negara.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin menempatkannya dalam persaingan untuk memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada periode berikutnya. Ia disebut akan bersaing dengan enam kandidat lain dalam proses pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2027. Agenda tersebut menjadi tahapan penting bagi WHO karena akan menentukan arah kepemimpinan organisasi setelah berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal saat ini.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, pemilihan pada Mei 2027 akan berlangsung beberapa bulan sebelum pergantian kepemimpinan secara resmi. Proses ini akan menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota untuk menentukan figur yang akan memimpin organisasi kesehatan global dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk penguatan sistem kesehatan, pemerataan akses layanan, dan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat kesehatan.
Selain Budi Gunadi Sadikin, sumber mencantumkan sejumlah kandidat lain dalam daftar persaingan tersebut. Salah satunya adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa, yang diusulkan oleh Belgia. Kandidat lainnya ialah Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar. Nama berikutnya adalah Hanan Balkhy, yang menjabat sebagai Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur.
Keberadaan kandidat dengan pengalaman di pemerintahan nasional maupun struktur regional WHO menunjukkan beragam latar belakang yang dibawa ke dalam pemilihan. Masing-masing pencalonan merepresentasikan dukungan negara pengusul serta pengalaman dalam mengelola kebijakan dan program kesehatan pada tingkat nasional atau internasional. Daftar kandidat, jadwal pemilihan pada Mei 2027, serta berakhirnya masa jabatan Tedros pada Agustus tahun yang sama menjadi rangkaian utama dalam proses penentuan kepemimpinan WHO periode selanjutnya.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Meningkatkan Literasi Keuangan melalui Program Bulan Dana Pensiun | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method
