Jakarta | Hingga 26 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat 127 penindakan yang berkaitan dengan upaya penyelundupan emas. Angka tersebut merujuk pada penanganan yang telah dilakukan sampai tanggal itu, bukan gambaran untuk keseluruhan tahun setelahnya atau ukuran yang dapat diterapkan pada periode lain. Dalam rangkaian penindakan tersebut, petugas mengamankan emas dengan total berat 402,31 kilogram. Barang yang diamankan itu memiliki nilai mencapai Rp1,02 triliun, menurut catatan DJBC. Data tersebut menunjukkan besaran hasil penindakan dalam periode yang disebutkan, baik dari sisi jumlah kasus maupun berat dan nilai barang.
Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Priyono Triatmojo, menyatakan bahwa rangkaian penindakan itu turut menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp183 miliar. Keterangan tersebut melengkapi catatan mengenai emas yang diamankan dan nilai barangnya. Potensi kerugian negara itu disampaikan sebagai dampak yang berhasil dicegah melalui penindakan, bukan sebagai nilai tambahan yang perlu dijumlahkan dengan nilai emas sebesar Rp1,02 triliun. Pemisahan nilai barang dan potensi kerugian negara membantu menjelaskan dua ukuran berbeda yang dicantumkan dalam informasi tersebut.
Secara keseluruhan, catatan sampai 26 Oktober 2026 memuat tiga angka utama: 127 penindakan, 402,31 kilogram emas yang diamankan, serta nilai barang mencapai Rp1,02 triliun. DJBC juga menyebut potensi kerugian negara yang terselamatkan lebih dari Rp183 miliar. Seluruh angka itu menggambarkan capaian dalam rentang waktu yang dinyatakan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan jumlah penindakan atau nilai penyelundupan pada bulan-bulan berikutnya, ataupun membandingkannya dengan tahun lain tanpa data pembanding. Penyajian terbatas pada periode tersebut menjaga konteks informasi dan membedakan angka penindakan, berat emas, nilai barang, serta potensi kerugian negara.
Selama Oktober 2026, Bea Cukai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas dengan total berat 25,88 kilogram. Barang yang hendak dikirim ke luar negeri tersebut diperkirakan bernilai Rp61,95 miliar. Pengungkapan ini merupakan bagian dari penindakan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan ekspor, sekaligus menunjukkan pengawasan yang dilakukan petugas terhadap pergerakan barang di sejumlah pintu keberangkatan. Angka berat dan nilai taksiran itu merujuk pada penindakan selama Oktober, sehingga perlu dibedakan dari akumulasi kasus dan barang bukti yang dihimpun dalam catatan sepanjang 2026. Dengan demikian, data bulanan tersebut memberi gambaran tersendiri mengenai hasil pengawasan pada periode itu.
Penindakan berlangsung di lima lokasi, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Yogyakarta, Bandara Kertajati, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Penyebutan lokasi-lokasi tersebut menjelaskan tempat upaya ekspor ilegal berhasil digagalkan pada Oktober, bukan berarti seluruh penindakan sepanjang tahun hanya berlangsung di lima bandara itu. Setiap lokasi menjadi titik pengawasan dalam rangkaian pemeriksaan terhadap barang yang dibawa atau dikirim melalui jalur udara. Rincian tersebut juga memperlihatkan bahwa temuan pada bulan itu tersebar di beberapa bandara, tanpa mengubah cakupan yang dinyatakan untuk periode Oktober. Informasi tentang lokasi menjadi bagian penting dari catatan penindakan, sementara berat dan nilai taksiran menggambarkan besaran barang yang diamankan.
Seluruh barang bukti emas beserta pihak-pihak yang terlibat telah diamankan untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Tahap penanganan selanjutnya dilakukan melalui prosedur yang berlaku, termasuk pemeriksaan terhadap barang dan pihak terkait guna menentukan tindak lanjut perkara. Pengamanan tersebut memungkinkan proses penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti dan kewenangan yang ada. Hingga penanganan perkara dilakukan, informasi mengenai berat, nilai taksiran, dan lokasi penindakan menjadi keterangan utama mengenai penggagalan ekspor ilegal selama Oktober 2026. Penindakan ini dicatat secara terpisah dari angka akumulasi tahunan, sehingga pembaca dapat membedakan capaian pada bulan tersebut dari keseluruhan pengungkapan sepanjang tahun. Penjelasan periode ini membantu menghindari penafsiran bahwa kelima bandara tersebut mencakup semua lokasi penindakan pada 2026.
Priyono mengimbau masyarakat yang hendak membawa atau mengekspor emas ke luar negeri agar memahami dan mematuhi ketentuan kepabeanan sebelum melakukan perjalanan maupun pengiriman. Emas yang dibawa melintasi perbatasan tetap harus diperlakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga pemilik atau eksportir perlu memastikan kewajiban administratifnya telah dipenuhi. Memeriksa ketentuan sejak awal dapat membantu mencegah kendala saat pemeriksaan, keterlambatan proses, atau tindakan penegakan hukum akibat prosedur yang tidak dijalankan. Imbauan ini berlaku bagi pihak yang membawa emas sendiri maupun pelaku usaha yang mengirimkannya sebagai ekspor.
Dalam pelaksanaan ekspor, dokumen yang dipersyaratkan perlu disiapkan dan dilengkapi secara benar. Eksportir juga harus memberitahukan barang yang dibawa kepada Bea Cukai sesuai tata cara kepabeanan. Pemberitahuan tersebut penting agar petugas dapat mengetahui jenis dan jumlah barang yang melintasi wilayah pabean serta memeriksa kesesuaiannya dengan dokumen. Karena itu, pelaku ekspor sebaiknya tidak menganggap emas sebagai barang yang dapat dibawa ke luar negeri tanpa pelaporan. Apabila terdapat keraguan mengenai dokumen atau prosedur, eksportir perlu mencari informasi dari Bea Cukai sebelum keberangkatan atau pengiriman, bukan menunggu sampai barang diperiksa.
Selain kelengkapan dokumen dan pemberitahuan, eksportir wajib memperhatikan kemungkinan adanya bea keluar atas emas yang diekspor. Jika barang tersebut termasuk objek yang dikenai bea keluar, pembayaran harus dipenuhi sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Besaran maupun penerapan kewajiban itu perlu dirujuk pada aturan resmi yang relevan, sebab ketentuan dapat bergantung pada klasifikasi dan kondisi barang. Dengan demikian, prosedur dasar yang ditekankan Priyono mencakup menyiapkan dokumen ekspor, memberitahukan emas kepada Bea Cukai, serta membayar bea keluar apabila memang diwajibkan. Kepatuhan terhadap ketiga hal tersebut membantu memastikan kegiatan membawa atau mengekspor emas berlangsung tertib dan sesuai aturan.
Masyarakat yang belum memahami prosedur kepabeanan atau masih memiliki keraguan terkait ketentuan yang berlaku dapat menghubungi kantor Bea Cukai setempat untuk meminta penjelasan. Langkah ini dapat ditempuh sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasukan, pengeluaran, atau pengangkutan barang, termasuk komoditas yang memiliki aturan khusus. Dengan memperoleh informasi dari petugas, masyarakat dapat mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi serta memahami tata cara yang sesuai dengan ketentuan. Konsultasi juga menjadi sarana untuk mengklarifikasi informasi yang belum jelas, sehingga keputusan dapat diambil dengan dasar pemahaman yang lebih tepat. Apabila terdapat perubahan atau perbedaan ketentuan untuk jenis barang tertentu, kantor Bea Cukai dapat menjadi tempat untuk menanyakan prosedur yang relevan. Warga tidak perlu menunggu sampai proses pemeriksaan berlangsung untuk mencari tahu kewajiban yang berlaku, karena pertanyaan dapat disampaikan lebih awal kepada unit pelayanan setempat.
Menurut Priyono, konsultasi membantu masyarakat memahami ketentuan dan menghindari penindakan yang dapat terjadi akibat ketidakpatuhan. Karena itu, apabila terdapat keraguan mengenai dokumen, izin, atau kewajiban lain, masyarakat dapat meminta arahan sebelum melanjutkan kegiatan. Pemahaman terhadap prosedur memungkinkan setiap pihak mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memastikan kewajibannya dijalankan sesuai aturan. Keterangan yang diperoleh melalui konsultasi juga dapat membantu mencegah kekeliruan dalam memenuhi persyaratan. Imbauan ini ditujukan agar masyarakat tidak mengabaikan ketentuan hanya karena belum mengetahui prosesnya. Dengan bertanya langsung kepada kantor Bea Cukai, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami informasi yang diperlukan berdasarkan kondisi dan jenis barang yang ditanyakan. Penjelasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya mendorong kepatuhan terhadap aturan kepabeanan.
Dalam konteks penindakan terhadap penyelundupan, langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan sumber daya alam. Bea Cukai juga menegaskan komitmennya untuk menutup celah pelarian kekayaan negara.
Baca juga: Dukungan Pemprov Jakarta dalam Penyelidikan Penyelundupan Kacang Tanah | Fluktuasi Harga Emas Perhiasan di Jakarta pada 14 September 2026 | Dukungan Pemprov Jakarta Terhadap Penyelidikan Polda Metro Jaya atas Penyelundupan Kacang Tanah
