Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut praktik mafia beras sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong harga beras tetap tinggi, meskipun stok nasional dinilai mencukupi. Pernyataan itu disampaikan saat ia ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026. Dengan demikian, ketersediaan pasokan yang memadai belum tentu langsung tercermin dalam harga yang dibayar konsumen apabila distribusi dan tata niaga tidak berjalan secara sehat.
Menurut Amran, dugaan praktik tidak wajar dalam rantai perdagangan perlu menjadi perhatian karena dapat mengganggu penyaluran beras dari sumber pasokan hingga ke pasar. Jika terdapat pihak yang menahan barang, mengatur distribusi, atau mengambil keuntungan secara berlebihan, harga di tingkat konsumen berpotensi tidak sejalan dengan kondisi stok. Namun, penyebutan praktik mafia sebagai salah satu faktor tidak berarti bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya penyebab mahalnya beras.
Harga pangan dapat dipengaruhi berbagai keadaan, termasuk biaya pengangkutan, kelancaran distribusi, kondisi pasokan di tiap wilayah, serta dinamika permintaan. Karena itu, penilaian terhadap kenaikan harga perlu mempertimbangkan kondisi pasar secara menyeluruh, bukan hanya melihat jumlah stok nasional. Ketersediaan beras secara agregat juga belum otomatis menjamin setiap daerah memperoleh pasokan dengan biaya dan waktu distribusi yang sama.
Pernyataan tersebut menempatkan pengawasan tata niaga sebagai bagian penting dari upaya menjaga keterjangkauan harga. Pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan, pemantauan arus barang, dan keterbukaan informasi stok dapat membantu pemerintah memahami titik persoalan di lapangan. Langkah-langkah itu juga perlu dilakukan secara terukur agar pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara wajar tidak disamakan dengan pihak yang terbukti melanggar aturan.
Dengan mengaitkan harga tinggi pada kemungkinan adanya praktik mafia, Amran menyoroti perlunya memastikan pasokan yang tersedia benar-benar sampai ke pasar. Upaya tersebut berjalan berdampingan dengan penanganan faktor lain yang turut membentuk harga. Dengan begitu, kecukupan stok nasional dapat memberi manfaat nyata bagi konsumen, sementara penyebab kenaikan harga ditelusuri berdasarkan kondisi distribusi dan perdagangan yang dapat diverifikasi.
Amran menyebut salah satu bentuk penyelewengan yang berkaitan dengan persoalan harga beras adalah beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dibongkar, kemudian dijual sebagai beras premium. Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan identitas produk: beras yang semula disalurkan melalui program stabilisasi dipasarkan dengan kategori berbeda. Dengan demikian, isu yang disorot bukan sekadar keberadaan beras SPHP di pasar, melainkan dugaan bahwa produk itu tidak lagi dijual sesuai peruntukan dan penanda asalnya.
Dalam penjelasan Amran, praktik pengoplosan tersebut menjadi salah satu contoh yang ia kaitkan dengan persoalan harga. Beras SPHP dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan dan harga pangan, sementara penjualan sebagai premium dapat mengaburkan perbedaan beras program dan beras dengan kategori harga lebih tinggi. Hubungan yang ia kemukakan itu menempatkan dugaan penyelewengan sebagai salah satu faktor yang patut diperhatikan ketika membahas harga beras. Namun, keterangan tersebut tidak berarti bahwa praktik itu merupakan satu-satunya penyebab harga tinggi.
Pembedaan beras SPHP dan beras premium penting bagi konsumen maupun pengawasan pasar. Informasi yang jelas mengenai jenis dan asal produk membantu pembeli memahami barang yang ditawarkan, sekaligus mendukung tujuan program stabilisasi. Jika beras program dibongkar lalu dijual dengan label premium, sebagaimana disebut Amran, tujuan penyaluran dan transparansi harga berpotensi menjadi perhatian. Karena itu, contoh pengoplosan yang ia sampaikan relevan dalam pembahasan mengenai tata niaga beras dan pembentukan harga. Penjelasan ini tetap perlu dipahami sebagai pernyataan Amran tentang bentuk penyelewengan yang ia soroti, tanpa menggeneralisasi bahwa seluruh beras SPHP atau seluruh penjualan beras premium terkait dengan praktik tersebut.
Amran menyebut praktik fortifikasi beras yang tidak sesuai ketentuan sebagai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan harga pangan. Ia membedakan produk fortifikasi yang semestinya dijual dengan harga tertentu dari produk yang diklaim sebagai beras fortifikasi, tetapi disebut palsu. Menurut keterangan Amran, beras fortifikasi semestinya dijual Rp13.000 per kilogram. Sementara itu, produk fortifikasi palsu disebut dijual hingga Rp50.000 per kilogram. Kedua angka tersebut merujuk pada konteks yang berbeda, sehingga tidak tepat dipahami sebagai kisaran harga seluruh beras fortifikasi.
Pernyataan itu menyoroti dugaan adanya produk yang menggunakan sebutan fortifikasi tanpa memenuhi standar atau ketentuan yang seharusnya. Dalam penjelasan Amran, persoalannya bukan sekadar selisih harga, melainkan juga kemungkinan konsumen membayar jauh lebih mahal untuk produk yang mutu dan klaimnya dipertanyakan. Karena itu, angka Rp50.000 per kilogram dalam keterangannya berkaitan dengan produk yang disebut fortifikasi palsu, bukan harga umum beras fortifikasi yang memenuhi ketentuan. Adapun Rp13.000 per kilogram adalah harga yang menurutnya semestinya berlaku untuk beras fortifikasi.
Keterangan tersebut perlu dicermati sebagai klaim yang disampaikan Amran, bukan kesimpulan bahwa semua produk fortifikasi dijual pada harga yang sama atau memiliki persoalan serupa. Harga aktual dapat bergantung pada jenis produk, mutu, lokasi, serta kondisi pasar. Pembedaan beras fortifikasi yang memenuhi ketentuan dan produk yang diduga palsu menjadi penting agar informasi harga tidak menyesatkan masyarakat. Pemeriksaan terhadap label, kandungan, dan kepatuhan pada standar dapat membantu memastikan klaim produk dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pengawasan distribusi dan penindakan jika ditemukan pelanggaran dapat melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Dengan konteks yang jelas, perbandingan Rp13.000 dan Rp50.000 per kilogram menjelaskan pernyataan Amran tentang dugaan fortifikasi abal-abal, tanpa menyamaratakan harga seluruh beras fortifikasi di pasaran.
Amran menyatakan bahwa para tersangka dalam perkara pengoplosan beras dan fortifikasi abal-abal telah ditindak. Ia menyampaikan bahwa proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat telah berjalan, termasuk dalam perkara fortifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Keterangan tersebut disampaikan saat membahas penanganan kasus yang berkaitan dengan mutu dan keaslian beras di pasar. Menurut Amran, tindakan terhadap para tersangka merupakan bagian dari upaya menangani dugaan praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu kepercayaan terhadap produk beras.
Dalam kesempatan yang sama, Amran mengatakan 13 tersangka kasus fortifikasi palsu ditangkap pada hari ia memberikan keterangan. Jumlah tersebut merujuk pada penindakan dalam perkara fortifikasi yang disebut palsu, dan ia menyampaikan informasi itu sebagai perkembangan penanganan kasus. Pernyataan mengenai para tersangka pengoplosan dan fortifikasi abal-abal disampaikan bersamaan dengan penjelasan tentang ketersediaan beras nasional. Ia tidak menguraikan lebih lanjut dalam keterangan tersebut rincian identitas para tersangka, proses hukum yang akan mereka hadapi, ataupun tahapan berikutnya dari penanganan perkara.
Amran juga menyatakan stok beras nasional aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk menggambarkan ketersediaan pasokan pemerintah, ia menyebut stok beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton pada November 2026. Angka itu disampaikan sebagai kondisi stok yang tersedia menjelang periode perayaan akhir tahun. Keterangan tersebut mencakup stok yang dikelola pemerintah dan menjadi bagian dari informasi mengenai persediaan beras nasional. Ia menempatkan jumlah stok tersebut sebagai gambaran pasokan pada bulan November, sebelum memasuki pergantian tahun, tanpa menyampaikan dalam pernyataan itu rincian pembagian stok berdasarkan wilayah atau jenis penyalurannya.
Lebih lanjut, Amran memperkirakan stok beras pada akhir tahun akan menjadi yang tertinggi selama Indonesia merdeka. Perkiraan tersebut ia sampaikan dengan merujuk pada kondisi persediaan yang sedang dibahas, termasuk capaian stok pemerintah pada November.
13 kunjungan
