Jakarta | Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat bahwa mayoritas masyarakat menyatakan percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menjalankan tugas dengan baik. Tingkat kepercayaan itu mencapai 67 persen responden, menjadikannya temuan utama dalam gambaran penilaian publik terhadap pemerintahan tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden memiliki keyakinan terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hasil survei tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Di sisi lain, survei yang sama mencatat 24,4 persen responden tidak percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas dengan baik. Sementara itu, 8,6 persen responden tidak memberikan jawaban. Kedua kelompok ini memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat tidak sepenuhnya seragam, meskipun jumlah responden yang menyatakan percaya lebih besar. Perbedaan tersebut menjadi bagian penting untuk membaca hasil survei secara utuh, tanpa mengabaikan pandangan responden yang belum yakin maupun yang belum menyampaikan sikap.
Komposisi jawaban itu memberikan gambaran mengenai tingkat keyakinan publik pada saat survei dilakukan. Persentase 67 persen menggambarkan optimisme yang relatif dominan dalam penilaian responden terhadap kemampuan pemerintah, sedangkan angka 24,4 persen menandakan adanya kelompok yang masih meragukannya. Adapun responden yang tidak menjawab dapat mencakup mereka yang belum menentukan sikap atau memilih tidak menyampaikan pendapat; hasil yang disampaikan tidak merinci alasan di balik jawaban tersebut. Karena itu, angka-angka ini sebaiknya dipahami sesuai kategori jawaban yang tersedia, bukan sebagai penjelasan tentang penyebab kepercayaan atau keraguan masyarakat.
Dalam menyampaikan hasil tersebut, Adi Prayitno mengatribusikan temuan kepada survei PPI. Informasi yang tersedia dalam pemaparan ini menitikberatkan pada proporsi kepercayaan, ketidakpercayaan, dan responden yang tidak menjawab. Rincian lain, seperti periode pengumpulan data, jumlah responden, metode penelitian, serta margin of error, tidak disebutkan dalam keterangan tersebut. Tanpa informasi metodologis itu, angka survei memberikan potret atas jawaban responden, tetapi belum cukup untuk menjelaskan faktor yang membentuk penilaian mereka atau menggeneralisasi hasil di luar cakupan survei. Dengan demikian, temuan utamanya adalah mayoritas responden percaya pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjalankan tugas dengan baik, sementara sebagian lainnya menyatakan tidak percaya atau tidak memberikan jawaban.
Hasil survei PPI menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Tingkat kepuasan tercatat sebesar 65,2 persen, sementara 32,5 persen responden menyatakan tidak puas. Angka tersebut menggambarkan penilaian publik terhadap kinerja presiden secara khusus, bukan tingkat kepercayaan kepada pemerintahan secara keseluruhan. Dengan demikian, kedua jenis ukuran itu perlu dibaca secara terpisah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai pandangan masyarakat.
Untuk Wakil Presiden Gibran, tingkat kepuasan responden tercatat 49 persen. Di sisi lain, 38,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya. Dibandingkan dengan penilaian terhadap Presiden Prabowo, porsi kepuasan kepada wakil presiden lebih rendah, sedangkan tingkat ketidakpuasannya lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang tidak seragam kepada masing-masing pemimpin. Hasil tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan di balik penilaian itu, maupun aspek kinerja tertentu yang dianggap memengaruhi jawaban para responden.
Angka kepuasan dan ketidakpuasan yang disampaikan merupakan bagian dari gambaran evaluasi publik terhadap kedua pejabat. Untuk Prabowo, selisih responden yang puas dan tidak puas mencapai 32,7 poin persentase. Pada Gibran, selisihnya sebesar 10,5 poin persentase. Perbandingan ini memperlihatkan jarak yang lebih besar dua kelompok penilaian dalam evaluasi terhadap presiden. Namun, angka tersebut tetap perlu dipahami sesuai indikator yang diukur: kepuasan atas kinerja masing-masing pemimpin. Tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan ukuran berbeda dan tidak dapat disamakan ataupun dipertukarkan dengan hasil kepuasan individual tersebut.
Karena itu, pembacaan hasil survei sebaiknya mempertahankan pemisahan evaluasi terhadap presiden, evaluasi terhadap wakil presiden, serta penilaian terhadap pemerintahan secara umum. Ketiganya dapat memberikan konteks yang saling melengkapi, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda. Data yang tersedia menunjukkan bahwa mayoritas responden puas terhadap kinerja Prabowo, sedangkan penilaian terhadap Gibran lebih berimbang. Tanpa informasi tambahan mengenai waktu survei, metode, dan karakteristik sampel, angka-angka ini paling tepat diperlakukan sebagai potret respons responden dalam survei tersebut, bukan sebagai gambaran yang berlaku tanpa batas bagi seluruh masyarakat.
Adi Prayitno menilai bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih dapat ditingkatkan. Untuk mencapai kembali angka di atas 70 persen, menurutnya, diperlukan peningkatan kinerja secara bersama. Pandangan tersebut menempatkan kinerja sebagai hal yang perlu mendapat perhatian apabila pemerintah ingin mendorong kepuasan masyarakat ke tingkat yang pernah dicapai. Dengan demikian, optimisme publik yang tercermin dalam survei tetap perlu diikuti upaya untuk memperbaiki kinerja, sehingga penilaian positif masyarakat dapat terjaga dan berkembang.
Pernyataan itu juga menekankan unsur kebersamaan dalam proses peningkatan tersebut. Adi tidak menyebut upaya itu sebagai tanggung jawab satu pihak saja, melainkan sebagai kebutuhan bersama. Ukuran yang disampaikan cukup jelas: kepuasan diharapkan dapat kembali melampaui 70 persen. Angka itu menjadi sasaran yang menunjukkan bahwa capaian kepuasan bukan sesuatu yang dianggap otomatis, tetapi berkaitan dengan bagaimana kinerja pemerintahan ditingkatkan. Pesan utamanya adalah perlunya langkah bersama agar tingkat kepuasan publik dapat bergerak menuju sasaran tersebut.
Dalam konteks hasil survei, pandangan Adi memberi penekanan bahwa sikap optimistis publik tidak menghilangkan kebutuhan untuk bekerja lebih baik. Tingkat kepuasan dapat menjadi perhatian yang perlu dijaga, dan peningkatan kinerja bersama dipandang penting untuk mengangkatnya kembali hingga lebih dari 70 persen. Pernyataan tersebut tidak merinci bidang atau bentuk peningkatan yang dimaksud. Karena itu, inti pandangannya terletak pada perlunya perbaikan kinerja secara kolektif, bukan pada rincian langkah tertentu. Dengan penekanan tersebut, Adi mengaitkan harapan terhadap tingkat kepuasan yang lebih tinggi dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Survei PPI mengenai pandangan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran melibatkan responden yang memenuhi kriteria usia dan status perkawinan tertentu. Peserta survei adalah penduduk berusia minimal 17 tahun atau mereka yang sudah menikah. Dengan ketentuan tersebut, kelompok yang dapat diwawancarai mencakup warga yang telah mencapai batas usia tersebut, serta penduduk yang sudah menikah meskipun belum berusia 17 tahun. Kriteria ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk berpartisipasi, sehingga hasil survei menggambarkan jawaban dari kelompok yang sesuai dengan definisi responden yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Informasi mengenai kriteria ini membantu pembaca memahami siapa saja yang termasuk dalam cakupan pengumpulan data.
Dalam menentukan responden, PPI menggunakan metode multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertahap. Target sampel yang ditetapkan berjumlah 1.200 responden. Penyebarannya mencakup 38 provinsi, 116 kabupaten atau kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan. Rancangan bertahap tersebut menempatkan cakupan wilayah pada beberapa tingkat administrasi, dari provinsi hingga desa atau kelurahan. Dengan demikian, pelaksanaan survei tidak hanya berfokus pada satu wilayah, tetapi menjangkau daerah-daerah dalam cakupan yang telah direncanakan. Jumlah serta sebaran tersebut menjelaskan rancangan pengumpulan data, sedangkan proses pemilihan akhir responden mengikuti metode yang digunakan dalam setiap tahap. Data ini penting ketika menilai konteks hasil survei.
Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara tatap muka. Wawancara berlangsung pada 26 September hingga 6 Oktober 2026, sesuai periode kerja lapangan yang ditetapkan.
Baca juga: Refleksi Ultah ke-28 Partai Amanat Nasional: Ucapan Prabowo yang Menggugah | Komentar Prabowo Soal Pakar yang Sering Kritik Pemerintah | Tanggapan Terhadap Usulan Car Free Day di Jakarta
