Kota Denpasar | Tri Tito Karnavian mendorong agar rapat kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diselenggarakan secara bersamaan. Penggabungan agenda tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat efisiensi anggaran, sekaligus menjaga agar pembahasan dan koordinasi antarlembaga tetap berjalan dengan baik. Tri menjabat sebagai Ketua Harian Dekranas serta Ketua Umum TP PKK dan Tim Pembina Posyandu, sehingga memiliki peran dalam mendorong koordinasi ketiga organisasi tersebut.
Rapat penguatan tata kelola bagi Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu di wilayah Indonesia bagian tengah berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (22/10). Dalam forum itu, ketiga lembaga membahas agenda kerja dan penguatan tata kelola secara bersama. Format pertemuan terpadu memungkinkan para peserta mengikuti pembahasan lintas lembaga dalam satu rangkaian, tanpa perlu menyelenggarakan rapat terpisah untuk masing-masing organisasi.
Tri menyebut penyatuan rapat kerja tersebut sebagai pelaksanaan pertama yang melibatkan ketiga lembaga sekaligus. Menurutnya, penyelenggaraan dalam satu forum diharapkan dapat membuat penggunaan waktu dan anggaran lebih efisien, tanpa mengurangi makna pembahasan. Efisiensi, dalam hal ini, bukan berarti memangkas substansi agenda, melainkan mengatur pelaksanaan kegiatan agar lebih terkoordinasi. Setiap lembaga tetap memiliki ruang untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian dan tanggung jawabnya.
Penggabungan agenda juga membuka kesempatan bagi para pengurus untuk memahami keterkaitan program Dekranas, TP PKK, dan Posyandu. Ketiganya memiliki lingkup kerja yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam kegiatan yang menyentuh masyarakat. Dengan koordinasi dalam satu pertemuan, pertukaran informasi dan penyelarasan rencana dapat dilakukan secara lebih terarah. Pendekatan ini sekaligus menjadi upaya untuk memperkuat tata kelola, sehingga pelaksanaan program dan komunikasi antarorganisasi dapat berlangsung secara efektif. Forum di Bali menjadi langkah awal penerapan pola rapat bersama tersebut bagi ketiga lembaga di Indonesia bagian tengah.
Penggabungan rapat Dekranas, PKK, dan Posyandu bertolak dari hubungan kelembagaan yang telah ada. Di berbagai tingkatan pemerintahan, tanggung jawab dalam ketiga organisasi tersebut diemban secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Karena pengampu perannya saling beririsan, forum bersama dapat menjadi cara untuk menata koordinasi secara lebih efisien. Para pengurus dan pendamping memiliki ruang untuk menyelaraskan agenda tanpa harus mengulang pembahasan yang berkaitan, sekaligus memanfaatkan waktu pertemuan secara lebih terarah.
Meski berlangsung dalam satu rangkaian, rapat terpadu tidak dimaksudkan untuk melebur mandat atau menghapus kekhasan masing-masing lembaga. Dekranas, PKK, dan Posyandu tetap memiliki tanggung jawab, sasaran, serta ruang pembahasan yang berbeda sesuai fungsi masing-masing. Karena itu, penyelarasan perlu dilakukan dengan menjaga substansi agenda setiap organisasi. Dalam praktiknya, bagian yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga dapat dibahas bersama, sementara isu khusus tetap ditangani melalui pembahasan yang relevan. Dengan cara tersebut, efisiensi forum berjalan seiring dengan kejelasan peran dan kesinambungan program.
Tri mengharapkan penataan rapat ini membantu pelaksanaan program menjadi lebih selaras dan koordinasi antarpihak semakin kuat. Kesamaan waktu dan ruang untuk berkomunikasi dapat memudahkan pengurus mengenali keterkaitan kegiatan, menyampaikan kebutuhan, serta menindaklanjuti hal-hal yang memerlukan kerja bersama. Namun, keberhasilan integrasi tidak semata-mata diukur dari berkurangnya jumlah pertemuan. Ukuran pentingnya adalah apakah koordinasi yang lebih baik mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai mandat tiap lembaga. Pada akhirnya, harapan Tri ialah manfaat program Dekranas, PKK, dan Posyandu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tanpa mengubah tanggung jawab kelembagaan yang telah melekat pada masing-masing organisasi.
Dalam forum yang sama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi untuk memperkuat regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu memperoleh dukungan yang diperlukan agar keberlangsungannya terjaga. Kehadiran kementerian dan lembaga tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan program melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk perhatian terhadap kerangka regulasi dan peran anggaran di tingkat daerah. Penyampaian strategi itu menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, tanpa mengesampingkan kebutuhan untuk menjaga keterkaitan kebijakan nasional dan pelaksanaan di berbagai wilayah.
Penguatan regulasi dan penganggaran daerah ditujukan untuk menunjang keberlanjutan ketiga program tersebut. Dukungan yang memadai diharapkan membantu Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu berjalan secara optimal di berbagai daerah, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan masing-masing. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menyoroti penyelenggaraan program, tetapi juga prasyarat kebijakan dan dukungan daerah yang menopang pelaksanaannya. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan arah dukungan, sehingga keberlanjutan program dapat diperhatikan dalam pembahasan pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang terkait.
Dalam konteks ini, regulasi dan penganggaran dipandang sebagai unsur pendukung bagi pelaksanaan program secara berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program dapat berlangsung di wilayahnya, sementara dukungan dari kementerian dan lembaga terkait memberikan landasan bagi penguatan tersebut. Pembahasan bersama diharapkan mendorong perhatian yang konsisten terhadap kebutuhan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Tujuannya adalah agar program-program itu dapat berjalan optimal di berbagai daerah dan tidak terputus karena kurangnya dukungan kebijakan maupun penganggaran. Strategi yang disampaikan berfokus pada penguatan regulasi dan dukungan anggaran daerah, tanpa merinci bentuk langkah maupun besaran anggaran. Rincian tersebut tidak disampaikan dalam bahan yang tersedia, sehingga pokok bahasannya tetap pada tujuan menjaga kesinambungan dan mendukung pelaksanaan program di daerah.
Tri Tito menegaskan bahwa penyatuan rapat kerja Dekranas, PKK, dan Posyandu tidak semata-mata ditujukan untuk menghemat anggaran ataupun menyederhanakan koordinasi organisasi. Lebih dari itu, forum bersama tersebut diharapkan menjadi ruang untuk bertukar gagasan, menyelaraskan agenda, dan merancang langkah yang lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dengan mempertemukan unsur-unsur yang selama ini berperan dalam pemberdayaan, berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas secara lebih menyeluruh, sehingga program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri atau saling tumpang tindih.
Tri juga mengharapkan pertemuan tersebut mendorong lahirnya inovasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi setiap daerah. Program yang baik, menurut arah yang ia tekankan, perlu berangkat dari kebutuhan warga dan memberi manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, hasil rapat sebaiknya diterjemahkan menjadi kegiatan yang terukur, memiliki sasaran jelas, dan memperhatikan keberlanjutan. Sinergi antarlembaga dapat membantu menghubungkan potensi perajin, keluarga, kader, dan layanan masyarakat, sekaligus membuka ruang untuk berbagi pengalaman mengenai pendekatan yang telah terbukti efektif.
Dalam kesempatan itu, Tri menyampaikan apresiasi kepada para pengurus dan kader di daerah yang terus berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Peran mereka dinilai penting karena berhadapan langsung dengan warga dan memahami tantangan yang dihadapi keluarga maupun pelaku usaha setempat. Dedikasi tersebut menjadi modal bagi pelaksanaan program, sekaligus penghubung kebijakan dan kebutuhan di tingkat komunitas. Ia berharap semangat kolaborasi dapat menjaga keterlibatan para kader serta memperkuat dukungan bagi kegiatan yang bermanfaat.
Melalui kerja bersama Dekranas, PKK, dan Posyandu, Tri mengharapkan dampak yang lebih luas daripada efisiensi penyelenggaraan rapat. Kolaborasi diharapkan mendorong kemajuan perajin, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Baca juga: Komandan Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Kalsel dalam Rapat Evaluasi | Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan | Panglima TNI Resmikan KRI Sriwijaya-100, Perkuat Pertahanan Maritim
