Jakarta | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana agar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dapat diikuti guru tanpa biaya mulai 2027. Rencana ini menempatkan akses terhadap tes kemahiran berbahasa sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi tenaga pendidik. Jika diterapkan, guru tidak perlu membayar biaya ujian untuk mengetahui tingkat kemahiran mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kebijakan tersebut masih berupa rencana yang disiapkan pemerintah, dengan pelaksanaan yang ditargetkan mulai tahun 2027.
Cakupan yang disampaikan Abdul Mu’ti adalah seluruh guru, bukan hanya guru atau pengajar bahasa Indonesia. Dengan demikian, rencana pembebasan biaya ini ditujukan kepada pendidik lintas mata pelajaran dan jenjang, sehingga kesempatan mengikuti UKBI tidak dibatasi oleh bidang ajar. Penegasan ini penting karena kemampuan berbahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan pendidikan, mulai dari penyampaian materi dan komunikasi dengan peserta didik hingga penyusunan perangkat pembelajaran. Namun, rincian teknis seperti tata cara pendaftaran, jadwal tes, kuota, serta mekanisme pelaksanaan belum dijelaskan dalam pernyataan tersebut.
Menurut Abdul Mu’ti, rencana itu telah dibicarakan dengan sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada guru. Penyediaan tes secara gratis dipandang sebagai cara memberi pengakuan sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pendidik untuk mengikuti pengukuran kemahiran bahasa. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks puncak perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 yang berlangsung di Kemendikdasmen, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Karena masih berupa rencana, perkembangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UKBI tanpa biaya perlu menunggu kebijakan dan informasi resmi dari kementerian. Bagi guru, rencana ini memberi gambaran bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan akses yang setara untuk seluruh pendidik, terlepas dari mata pelajaran yang mereka ajarkan. Pemahaman mengenai tujuan dan cakupan rencana tersebut membantu membedakan pengumuman awal dari ketentuan teknis yang nantinya diperlukan untuk mengikuti tes.Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dalam konteks pendidikan, informasi semacam ini relevan karena guru menyampaikan pengetahuan, menjelaskan konsep, memberi instruksi, serta berinteraksi dengan peserta didik melalui bahasa. Kemampuan berbahasa yang memadai membantu guru menyampaikan materi secara jelas dan memahami respons siswa. Karena itu, pengukuran yang terarah dapat memberi gambaran mengenai kemampuan berbahasa seorang guru, bukan sekadar mengandalkan penilaian umum atau kesan pribadi.
Harapan terhadap kemahiran berbahasa berlaku secara khusus bagi guru bahasa Indonesia. Mereka mengajarkan kaidah, penggunaan, dan pemahaman bahasa, sehingga tingkat kemahirannya diharapkan sesuai dengan standar tertentu. Pengukuran dapat membantu memperlihatkan apakah kemampuan seorang guru telah memenuhi tingkat yang diharapkan, sekaligus menjadi bahan untuk memahami aspek yang masih perlu dikembangkan. Namun, kebutuhan akan standar pengukuran tidak terbatas pada pengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru bidang lain juga menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran dan komunikasi profesional. Adanya ukuran yang dapat diterapkan secara konsisten karena itu berguna untuk mengetahui kemampuan mereka, meskipun kebutuhan berbahasa setiap mata pelajaran dapat berbeda.
Abdul Mu’ti mengaitkan gagasan pengukuran tersebut dengan tes kemampuan bahasa Inggris, seperti TOEFL dan IELTS. Perbandingan itu menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa dapat dinilai melalui suatu instrumen dan hasilnya dapat menunjukkan tingkat kemahiran peserta tes. Dalam konteks ini, UKBI dibicarakan sebagai alat untuk memperoleh gambaran mengenai kemahiran berbahasa Indonesia, termasuk di kalangan guru. Perbandingan tersebut tidak dengan sendirinya berarti UKBI memiliki fungsi, tujuan, atau ketentuan yang sama dengan TOEFL maupun IELTS; masing-masing tes perlu dipahami berdasarkan peran dan aturan yang ditetapkan untuknya. Dengan adanya pengukuran, pembicaraan tentang kemahiran guru dapat merujuk pada standar yang lebih jelas. Hasilnya berpotensi menjadi informasi yang berguna dalam melihat kesiapan berbahasa, sementara makna dan penggunaan hasil tetap bergantung pada kebijakan yang berlaku.
UKBI mengukur kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Pengukuran ini tidak hanya menilai pengetahuan tentang aturan bahasa, tetapi juga kemampuan memahami informasi, menerapkan kaidah bahasa sesuai konteks, serta menyampaikan gagasan dengan jelas. Karena itu, hasil tes dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kecakapan berbahasa peserta dalam berbagai situasi komunikasi. Bagi guru, pemahaman atas cakupan tes membantu mempersiapkan diri secara terarah, tanpa menganggap UKBI semata-mata sebagai ujian tata bahasa atau hafalan istilah kebahasaan.
UKBI adaptif terdiri atas lima seksi yang menguji keterampilan berbeda. Seksi mendengarkan menilai kemampuan menangkap dan memahami informasi dari tuturan atau rekaman. Pada seksi merespons kaidah, peserta mengidentifikasi penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan konteks. Seksi membaca mengukur pemahaman terhadap isi, maksud, dan informasi dalam teks. Dua seksi berikutnya menilai keterampilan produktif: menulis menguji kemampuan menyusun gagasan secara tertulis, sedangkan berbicara menilai kemampuan mengungkapkan gagasan secara lisan. Kelima seksi tersebut memberi ruang bagi pengukuran kemampuan reseptif dan produktif, sehingga profil kemahiran peserta tidak hanya bertumpu pada satu keterampilan.
Tes UKBI adaptif dilaksanakan secara daring. Peserta mengikuti instruksi dan mengerjakan setiap seksi melalui perangkat yang terhubung dengan internet, sesuai ketentuan teknis penyelenggaraan. Setelah mengikuti ujian, peserta memperoleh laporan hasil berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sertifikat tersebut mencantumkan hasil pengukuran kemahiran berbahasa Indonesia dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung sesuai keperluan. Masa berlaku sertifikat adalah dua tahun, sehingga pemegangnya perlu memperhatikan tanggal penerbitan apabila hasil UKBI diminta untuk keperluan tertentu. Dengan mengetahui lima seksi, sistem daring, dan ketentuan sertifikat, peserta dapat memahami alur tes serta arti hasil yang diterima.Sebelum rencana pembebasan biaya bagi guru diterapkan, tarif UKBI yang tercantum dalam sumber dapat menjadi gambaran mengenai biaya tes untuk kategori peserta lain. Masyarakat umum dikenai biaya sebesar Rp300.000, sementara mahasiswa membayar Rp100.000. Adapun pelajar dapat mengikuti tes secara gratis. Perbedaan tarif ini menunjukkan bahwa biaya mengikuti UKBI tidak sama untuk semua kelompok; kategori peserta menentukan ketentuan yang berlaku. Karena itu, informasi biaya sebaiknya dibaca dengan memperhatikan status peserta dan kebijakan yang secara khusus ditujukan kepada kelompok tersebut. Tarif untuk masyarakat umum dan mahasiswa bukan tarif yang otomatis berlaku bagi setiap peserta, sedangkan ketentuan gratis bagi pelajar merupakan kategori tersendiri.
Ketiga ketentuan tersebut perlu dibedakan dari rencana kebijakan untuk guru. Informasi yang menjadi dasar pembahasan menyebutkan bahwa guru direncanakan dapat mengikuti UKBI tanpa biaya mulai 2027. Artinya, pembebasan tersebut merupakan kebijakan yang direncanakan berlaku pada waktu mendatang, bukan ketentuan yang sudah berlaku saat ini. Guru yang hendak mengikuti tes sebelum kebijakan itu mulai berlaku tidak dapat menganggap dirinya otomatis memperoleh pembebasan hanya berdasarkan rencana tersebut. Mereka perlu merujuk pada informasi resmi terbaru mengenai persyaratan peserta, jadwal penerapan, dan mekanisme pendaftaran, termasuk apakah terdapat ketentuan lain yang diumumkan menjelang pelaksanaan kebijakan.
Dengan demikian, tarif Rp300.000 untuk masyarakat umum, Rp100.000 untuk mahasiswa, dan akses gratis bagi pelajar menjadi gambaran tarif yang disebutkan sebelum rencana khusus untuk guru diterapkan. Angka-angka itu tidak seharusnya dicampuradukkan dengan kebijakan pembebasan biaya guru mulai 2027, karena sasaran dan waktu berlakunya berbeda.
