SURABAYA, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 1 Oktober 2026, Muhammad Sarmuji resmi ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang baru. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober. Pengangkatan ini menjadi bagian dari reshuffle kabinet ketujuh dalam Kabinet Merah Putih yang dilakukan untuk memperbarui susunan pemerintahan.
Dalam perubahan tersebut, Muhammad Sarmuji menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian. Pergantian ini menandai perubahan kepemimpinan di Kementerian Perindustrian, salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor industri nasional. Dengan pelantikan tersebut, Sarmuji secara resmi mulai memimpin kementerian yang menangani berbagai kebijakan dan program terkait perindustrian di Indonesia.
Prosesi pelantikan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Penunjukan Sarmuji dan penggantian Agus Gumiwang menjadi bagian dari keputusan resmi Presiden dalam penataan kabinet. Momentum ini sekaligus menegaskan dimulainya kepemimpinan baru di Kementerian Perindustrian setelah Agus Gumiwang menyelesaikan masa tugasnya sebagai menteri.
Pelantikan pada Kamis, 1 Oktober tersebut menjadi inti dari perubahan jabatan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Muhammad Sarmuji kini secara resmi memegang tanggung jawab sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia, sementara posisi tersebut tidak lagi ditempati oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Pergantian ini berlangsung melalui proses pelantikan kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Muhammad Sarmuji lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 10 Juni 1974. Kota kelahirannya menjadi bagian awal dari perjalanan kehidupannya sebelum ia dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam politik nasional. Berdasarkan informasi yang tersedia, kiprahnya tidak langsung berawal dari pemerintahan. Sejak masa kuliah, Sarmuji telah terlibat dalam gerakan mahasiswa dan organisasi sosial kemasyarakatan.
Keterlibatan tersebut membentuk pengalaman awal dalam mengelola kegiatan, menyampaikan aspirasi, serta membangun kerja sama di tengah masyarakat. Aktivitas dalam gerakan mahasiswa juga memperkenalkannya pada berbagai persoalan publik dan dinamika organisasi. Pengalaman itu kemudian berkembang melalui keaktifannya di sejumlah organisasi kepemudaan di tingkat nasional. Dari lingkungan tersebut, ia menjalani proses kepemimpinan secara bertahap dan memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam agenda sosial maupun politik.
Perjalanan organisasi Sarmuji menjadi salah satu unsur penting dalam rekam jejaknya. Pengalaman berinteraksi dengan kelompok mahasiswa, komunitas sosial, dan organisasi kepemudaan memperlihatkan keterlibatannya yang telah berlangsung sejak sebelum memasuki pemerintahan. Aktivitas tersebut turut menjadi dasar bagi perjalanan politiknya, yang selanjutnya lebih banyak terlihat melalui peran di ranah legislatif dan organisasi politik.
Penunjukannya sebagai Menteri Perindustrian menandai tahap baru dalam karier eksekutif Muhammad Sarmuji. Sebelumnya, ia lebih dikenal melalui kiprah legislatif serta aktivitasnya dalam organisasi politik, sehingga tanggung jawab sebagai menteri memperluas lingkup perannya dalam pemerintahan. Posisi ini menempatkannya pada tugas yang berbeda dari pengalaman sebelumnya, sekaligus menjadi kelanjutan dari proses kepemimpinan yang telah dibangun melalui gerakan mahasiswa, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan nasional.
Dengan demikian, latar belakang Sarmuji mencakup rangkaian pengalaman yang dimulai dari keterlibatan organisasi sejak masa kuliah, berlanjut dalam kepemimpinan kepemudaan, kemudian berkembang melalui kiprah legislatif dan politik. Penunjukannya sebagai menteri menjadi babak penting yang memperkenalkan perannya secara lebih langsung dalam pemerintahan eksekutif.
Karier politik praktis Muhammad Sarmuji mulai memperoleh pijakan kuat ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014. Keberhasilannya melenggang ke Senayan menandai fase penting dalam perjalanan politiknya, sekaligus membuka ruang untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan nasional. Pada periode yang sama, Partai Golkar juga memberikan kepercayaan kepadanya sebagai wakil sekretaris jenderal bidang pemenangan pemilu untuk wilayah Jawa dan Kalimantan. Peran tersebut memperlihatkan kapasitasnya dalam mengelola strategi politik, konsolidasi organisasi, serta koordinasi pemenangan di tingkat wilayah.
Selama menjalankan tugas sebagai legislator, Sarmuji memiliki pengalaman di sejumlah komisi strategis DPR RI. Ia pernah berkegiatan di Komisi VI, komisi yang membidangi sektor industri, perdagangan, badan usaha milik negara, serta urusan terkait investasi dan perlindungan konsumen. Pengalaman di komisi ini menjadi bekal penting karena bersentuhan langsung dengan kebijakan pengembangan industri nasional, penguatan daya saing usaha, dan hubungan pemerintah dengan pelaku bisnis.
Sarmuji juga tercatat pernah menjalankan tugas di Komisi IX dan Komisi XI. Komisi IX menangani bidang kesehatan, ketenagakerjaan, serta kependudukan, sedangkan Komisi XI memiliki ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan, perpajakan, dan perbankan. Keterlibatannya di Komisi XI khususnya memperkaya pemahaman mengenai kebijakan fiskal, pembiayaan, dan ekosistem perbankan. Pengetahuan tersebut relevan dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri Perindustrian, mengingat perkembangan sektor manufaktur membutuhkan dukungan pembiayaan, kebijakan perdagangan, serta perencanaan ekonomi yang terintegrasi.
Di lingkungan parlemen, Sarmuji juga pernah dipercaya memimpin Fraksi Partai Golkar di DPR. Pengalaman itu memperkuat kemampuan kepemimpinan dan negosiasinya dalam mengoordinasikan sikap politik partai di lembaga legislatif. Setelah itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar untuk periode 2024–2029. Rangkaian pengalaman di parlemen dan struktur partai tersebut menjadi landasan penting bagi penugasannya memimpin Kementerian Perindustrian, terutama dalam menyelaraskan agenda industrialisasi dengan arah kebijakan ekonomi nasional.
Penunjukan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian membawa harapan baru bagi penguatan sektor industri nasional. Pengalaman yang diperolehnya selama menjalankan tugas di DPR, khususnya dalam isu industri, perdagangan, keuangan, dan perbankan, dinilai dapat menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan dunia usaha sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Latar belakang tersebut diharapkan membantu kementerian menghadapi berbagai persoalan struktural yang masih memengaruhi perkembangan industri dalam negeri.
Tantangan utama yang menanti Sarmuji adalah memperkuat daya saing industri manufaktur di tengah dinamika ekonomi global. Perubahan rantai pasok, persaingan antarnegara, perkembangan teknologi, serta tuntutan efisiensi membuat industri nasional perlu beradaptasi secara berkelanjutan. Kebijakan yang mendorong produktivitas, kepastian usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi akan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap kepentingan industri dalam negeri perlu berjalan seimbang dengan keterbukaan terhadap investasi dan perdagangan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gandung Pardiman, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Sarmuji setelah pelantikan. Dukungan itu mencerminkan harapan agar kepemimpinan baru di Kementerian Perindustrian mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap penguatan industri serta perekonomian nasional. Sarmuji juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, mengingat pengembangan industri berkaitan erat dengan sektor energi, perdagangan, keuangan, tenaga kerja, infrastruktur, dan investasi.
Harapan serupa datang dari Wakil Ketua Umum Kadin, Saleh Husin, yang menitipkan empat persoalan utama industri dalam negeri kepada Menteri Perindustrian yang baru. Sumber tidak merinci persoalan tersebut, sehingga penekanannya berada pada pentingnya perhatian pemerintah terhadap agenda industri yang disampaikan dunia usaha. Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi antarlembaga yang konsisten, Sarmuji diharapkan dapat menerjemahkan berbagai masukan menjadi langkah kebijakan yang memperkuat fondasi industri nasional.
