Jakarta | Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan akan segera mengecek lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi. Rencana tersebut disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15 Oktober 2026). Ia menegaskan, respons terhadap bencana harus bergerak cepat karena penanganan tidak dapat menunggu berjam-jam.
Menurut Kristomei, penanganan bencana perlu dilakukan dengan hitungan menit, bukan jam. Pernyataan itu menempatkan kecepatan sebagai perhatian utama dalam merespons keadaan darurat, termasuk kebakaran yang dapat meluas dan berdampak pada masyarakat maupun lingkungan. Karena itu, ia menyampaikan rencana untuk melihat langsung lokasi-lokasi yang terdampak karhutla di sejumlah wilayah, setelah resmi mengemban tugas sebagai Kepala BNPB.
Rencana pengecekan tersebut belum berarti kunjungan lapangan telah berlangsung. Dalam pernyataannya di Istana Negara, Kristomei menyampaikan langkah yang akan segera dilakukan, bukan laporan bahwa ia sudah mendatangi lokasi tertentu. Ia juga tidak merinci provinsi atau titik kebakaran yang akan menjadi tujuan peninjauan. Dengan demikian, perkembangan mengenai jadwal dan wilayah yang akan dikunjungi masih menunggu tindak lanjut.
Pelantikan oleh Presiden Prabowo menandai dimulainya tugas Kristomei memimpin BNPB. Dalam kapasitas baru itu, rencana meninjau wilayah karhutla menjadi salah satu langkah awal yang ia sampaikan kepada publik. Pemeriksaan langsung di lokasi nantinya dapat memberi gambaran mengenai kondisi lapangan dan kebutuhan penanganan, meski rincian mengenai pelaksanaan maupun hasilnya belum disampaikan. Fokus yang dinyatakan saat ini adalah memastikan respons terhadap bencana berjalan cepat, dengan perhatian pada sejumlah provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi bahwa waktu menjadi faktor penting ketika menghadapi kejadian darurat. Publik masih menantikan informasi lanjutan terkait lokasi yang akan diperiksa serta langkah koordinasi BNPB dalam penanganan karhutla. Untuk sementara, yang dapat dipastikan dari keterangan itu adalah adanya rencana pengecekan segera dan penekanan pada respons dalam hitungan menit.
Sebelum menetapkan lokasi peninjauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kristomei perlu berkoordinasi dan berkonsolidasi terlebih dahulu dengan jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini diperlukan agar rencana kunjungan disusun berdasarkan informasi yang dihimpun bersama, bukan hanya pertimbangan satu pihak. Melalui komunikasi internal tersebut, pihak-pihak terkait dapat membahas perkembangan situasi, kebutuhan penanganan, serta wilayah yang memerlukan perhatian segera. Hasil pembahasan akan menjadi dasar untuk menentukan daerah prioritas yang tepat. Dengan demikian, rencana peninjauan dapat diarahkan pada lokasi terdampak yang paling membutuhkan pemantauan dan dukungan, sekaligus diselaraskan dengan upaya penanganan yang sedang berjalan di lapangan.
Koordinasi itu juga memberi ruang bagi jajaran BNPB untuk menyatukan informasi mengenai kondisi karhutla di berbagai wilayah. Sebelum tujuan perjalanan dipastikan, Kristomei perlu memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan kejadian dan prioritas penanganan. Konsolidasi internal membantu memastikan bahwa keputusan mengenai lokasi yang akan dikunjungi mempertimbangkan masukan dari unsur terkait. Proses tersebut menjadi bagian dari persiapan, sehingga pilihan daerah tidak ditetapkan secara terburu-buru. Penentuan prioritas yang terarah diharapkan membuat peninjauan dapat mendukung pemantauan kondisi serta koordinasi respons secara lebih efektif. Namun, tahapan ini perlu dibedakan dari keberangkatan itu sendiri: pembahasan lokasi masih harus dilakukan sebelum rencana kunjungan dapat dijalankan.
Kristomei menyatakan siap berangkat ke wilayah terdampak karhutla pada Jumat, 16 Oktober 2026, setelah koordinasi internal dengan jajaran BNPB dilakukan. Pernyataan tersebut menunjukkan kesiapan untuk melakukan perjalanan, bukan kepastian bahwa ia telah berangkat atau sudah berada di lokasi. Waktu keberangkatan dan daerah yang akan dituju tetap bergantung pada hasil koordinasi serta penetapan wilayah prioritas. Karena itu, informasi mengenai rencana tersebut perlu dipahami sesuai tahapannya: konsolidasi dilakukan terlebih dahulu, kemudian lokasi ditentukan, dan setelah itu perjalanan dapat dilaksanakan. Dengan alur tersebut, kesiapan Kristomei mencerminkan rencana untuk meninjau kondisi secara langsung, sementara kepastian pelaksanaan kunjungan baru dapat disampaikan setelah proses internal dan penentuan tujuan selesai.
Kristomei menargetkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi dapat segera ditangani. Penekanan pada kecepatan ini menunjukkan bahwa penanganan tidak sepatutnya ditunda ketika masyarakat masih menghadapi dampak bencana. Ia menginginkan upaya bergerak secepat mungkin agar masalah tersebut memperoleh perhatian dan respons yang diperlukan. Target itu selaras dengan arahan Presiden Prabowo agar semua pihak bergerak menangani bencana. Dalam konteks tersebut, kecepatan bukan sekadar ukuran kerja, melainkan tuntutan untuk merespons keadaan yang menyangkut keselamatan serta kehidupan masyarakat. Kristomei juga menegaskan alasan mendasar di balik dorongan itu: masyarakat tidak boleh terus terdampak karhutla. Karena itu, penanganan di enam provinsi menjadi hal yang mendesak, dengan perhatian diarahkan pada respons yang cepat, bukan menunggu sampai keadaan berlarut-larut.
Arahan Presiden Prabowo untuk bergerak menangani bencana menjadi landasan bagi target tersebut. Kristomei menempatkan respons cepat sebagai prinsip yang perlu diterapkan dalam menghadapi karhutla, sehingga upaya penanganan dapat dimulai sesegera mungkin. Dorongan ini sekaligus menegaskan bahwa dampak terhadap masyarakat harus menjadi pertimbangan utama. Selama warga masih merasakan akibat kebakaran, persoalan tersebut tidak dapat dianggap selesai atau dibiarkan tanpa respons. Pernyataan itu juga mengingatkan bahwa kecepatan perlu hadir dalam tindakan, bukan hanya menjadi harapan. Dengan bergerak cepat, pihak-pihak yang terlibat dapat menunjukkan keseriusan dalam menanggapi bencana dan mencegah masyarakat menanggung dampak lebih lama. Kristomei menyampaikan target penanganan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga, sekaligus sebagai dorongan agar arahan untuk menangani bencana diterjemahkan menjadi gerak nyata. Fokusnya tetap pada perlunya penanganan segera, tanpa mengabaikan masyarakat yang terdampak.
Prinsip respons cepat, menurut Kristomei, juga akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Evaluasi tersebut penting agar pengalaman penanganan dapat menjadi perhatian dalam upaya berikutnya, terutama ketika bencana kembali terjadi. Ia menekankan harapan agar tidak ada lagi korban yang sia-sia. Pesan ini memperkuat alasan untuk memastikan respons terhadap karhutla dilakukan sesegera mungkin dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Dengan demikian, target penanganan di enam provinsi tidak hanya berbicara tentang kecepatan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk mengurangi dampak yang ditanggung warga. Kristomei ingin prinsip tersebut diperhatikan dalam evaluasi, sehingga urgensi bertindak tidak terlewatkan. Dorongan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk bergerak menangani bencana, dan berpijak pada keyakinan bahwa masyarakat tidak boleh terus terdampak. Kecepatan respons diharapkan menjadi pelajaran penting untuk penanganan ke depan.
Dalam menghadapi bencana di Indonesia, Kristomei menekankan pentingnya kolaborasi lintas unsur sebagai prinsip utama penanggulangan. Tantangan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, maupun erupsi tidak dapat ditangani dengan mengandalkan satu lembaga saja. Setiap kejadian dapat memengaruhi warga di wilayah terdampak, sehingga langkah penanganan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. Karena itu, koordinasi harus melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Peran berbagai pihak tersebut perlu disatukan dalam kerja yang terarah, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Kristomei juga menggarisbawahi bahwa penanggulangan bencana perlu bersifat responsif, terintegrasi, dan tersinkronisasi. Responsif berarti pihak terkait harus mampu menyesuaikan langkah dengan kondisi dan perkembangan di lapangan. Integrasi dibutuhkan agar upaya dari berbagai unsur dapat dipadukan, sementara sinkronisasi membantu menyelaraskan informasi, perencanaan, dan tindakan.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Gerak Cepat Babinsa Bersama Tim Karhutla Padamkan Api
