Jakarta | Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta jajarannya turun langsung untuk meninjau kondisi peternak ayam broiler mandiri yang menghadapi ancaman kebangkrutan. Ia menginstruksikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar melakukan pemeriksaan di lapangan. Peninjauan tersebut diharapkan memberikan gambaran langsung mengenai keadaan para peternak, sehingga pemerintah dapat memahami persoalan yang mereka hadapi sebelum menentukan langkah penanganan.
Amran menyampaikan pernyataan itu di kantornya di Jakarta, Senin (19/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemeriksaan perlu dilakukan untuk melihat kondisi peternak secara langsung, bukan hanya mengandalkan laporan. Dengan turun ke lapangan, jajaran terkait dapat memperoleh informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam merespons ancaman kerugian dan kebangkrutan yang disampaikan para peternak broiler mandiri.
Instruksi kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menempatkan peninjauan sebagai tahap awal untuk mengetahui situasi secara lebih jelas. Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah yang tepat. Dengan demikian, keputusan mengenai penanganan belum ditetapkan sebelum kondisi di lapangan diperiksa dan hasilnya dipelajari.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah meminta jajarannya mengumpulkan informasi langsung mengenai persoalan yang dialami peternak. Namun, pernyataan Amran belum merinci bentuk bantuan, kebijakan, atau tindakan khusus yang akan diberikan. Fokus yang disampaikan saat itu adalah memastikan pemeriksaan dilakukan dan menjadikan temuannya sebagai bahan untuk mempertimbangkan respons berikutnya.
Bagi peternak broiler mandiri, peninjauan tersebut menjadi langkah untuk membawa situasi mereka ke perhatian pemerintah. Ancaman kebangkrutan menjadi persoalan yang perlu dipahami melalui pemeriksaan, sebelum pemerintah menetapkan jalan keluar. Sejauh ini, arahan yang disampaikan Amran adalah agar direktorat terkait turun langsung, menilai keadaan peternak, lalu menggunakan hasil penilaian itu sebagai dasar dalam menentukan penanganan. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai kapan pemeriksaan berlangsung ataupun keputusan yang akan diambil setelahnya. Karena itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada temuan lapangan dan pertimbangan pemerintah setelah menerima hasil peninjauan tersebut.
Ancaman kebangkrutan peternak broiler mandiri sebelumnya disampaikan Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo). Organisasi tersebut menilai tekanan yang dihadapi peternak mandiri kian berat dan dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Situasi ini menjadi perhatian karena peternak rakyat menjalankan usaha dengan sumber daya yang terbatas, sehingga perubahan kondisi usaha dapat berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk terus berproduksi.
Asep Saepudin, peternak broiler dari Permindo, memperingatkan bahwa peternak berpotensi gulung tikar dalam waktu dua bulan apabila keadaan yang menekan usaha terus berlangsung. Pernyataan itu menggambarkan besarnya kekhawatiran di kalangan peternak terhadap prospek usaha mereka. Bagi pelaku usaha mandiri, tekanan yang berlanjut dapat menyulitkan mereka mempertahankan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.
Meski demikian, peringatan mengenai potensi tutup dalam dua bulan tersebut tidak berarti bahwa seluruh usaha peternak mandiri pasti akan berhenti beroperasi pada tenggat yang sama. Pernyataan Asep perlu dipahami sebagai gambaran risiko dan kecemasan yang dirasakan peternak apabila kondisi tidak membaik, bukan sebagai kepastian bahwa semua peternakan akan gulung tikar. Perkembangan setiap usaha dapat berbeda, bergantung pada keadaan yang dihadapi masing-masing peternak.
Penyampaian kekhawatiran ini juga menunjukkan perlunya melihat persoalan dari sudut pandang pelaku di lapangan. Ketika tekanan usaha semakin berat, keberlanjutan peternakan mandiri menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Suara Permindo dan peternak seperti Asep memberi gambaran tentang risiko yang mereka rasakan serta alasan mereka meminta perhatian terhadap keadaan tersebut. Namun, peringatan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebangkrutan telah terjadi atau akan menimpa setiap peternak.
Dengan menempatkan pernyataan tersebut secara proporsional, publik dapat memahami bahwa ancaman penutupan merupakan peringatan mengenai kemungkinan yang dikhawatirkan, bukan hasil yang sudah pasti. Peternak berharap tekanan yang mereka hadapi mendapat perhatian sebelum berdampak lebih jauh terhadap keberlangsungan usaha. Kejelasan mengenai kondisi yang mereka alami penting agar persoalan ini dapat dibahas berdasarkan keluhan yang disampaikan, tanpa mengubah kekhawatiran mereka menjadi klaim bahwa semua usaha broiler mandiri akan tutup dalam dua bulan.
Permindo menyebut harga ayam hidup sempat berada di kisaran Rp20.000–Rp25.000 per kilogram. Pada tingkat harga tersebut, peternak broiler mandiri menghadapi tekanan terhadap hasil usaha, dengan kerugian yang dilaporkan sekitar Rp4.000–Rp5.000 per ekor. Angka itu menggambarkan kondisi yang tidak ringan bagi peternak yang harus terus menjalankan kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan operasional. Harga jual ayam hidup menjadi salah satu unsur penting dalam penerimaan peternak, sementara pengeluaran untuk pakan tetap harus diperhitungkan selama pemeliharaan berlangsung.
Di sisi lain, biaya pakan berada pada kisaran Rp9.700–Rp10.000 per kilogram. Permindo menyoroti perbedaan kondisi harga jual ayam yang rendah dan biaya pakan yang masih tinggi. Pakan merupakan komponen biaya yang harus ditanggung peternak, sehingga tingkat pengeluarannya berpengaruh pada ruang yang tersedia bagi margin usaha. Ketika harga ayam hidup berada pada kisaran yang disebutkan, sementara biaya pakan tetap berada pada rentang tersebut, jarak penerimaan dan kebutuhan biaya menjadi persoalan bagi peternak mandiri.
Hubungan yang disampaikan Permindo menunjukkan bahwa rendahnya harga jual dan tingginya biaya pakan sama-sama menekan margin peternak. Kerugian sekitar Rp4.000–Rp5.000 per ekor memperlihatkan dampak yang dirasakan dalam kondisi itu, tanpa mengubah atau menambahkan perhitungan di luar data yang disampaikan. Tekanan pada margin kemudian menyulitkan peternak untuk mempertahankan operasional secara berkelanjutan. Mereka tetap perlu mengelola usaha di tengah harga jual yang belum mengimbangi beban pakan, sehingga ruang untuk menjaga kegiatan produksi menjadi terbatas. Data tersebut menjadi gambaran tantangan yang dihadapi peternak broiler mandiri: harga ayam hidup dapat berada pada tingkat yang rendah, tetapi biaya pakan tetap menyerap pengeluaran dalam jumlah besar. Selama kedua kondisi itu berlangsung bersamaan, kemampuan peternak untuk menutup kebutuhan operasional dan mempertahankan usahanya akan terus tertekan. Permindo menempatkan kondisi harga dan biaya tersebut sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai keberlanjutan peternak mandiri.Permindo berharap pemerintah memberi perhatian pada dua komponen utama yang menekan keberlangsungan usaha peternak broiler mandiri, yakni harga pakan dan harga jual ayam hidup. Organisasi tersebut mengusulkan agar harga pakan dapat ditekan ke kisaran Rp8.000–Rp8.500 per kilogram. Pada saat yang sama, peternak mengharapkan harga ayam hidup meningkat hingga setidaknya Rp24.000 per kilogram. Angka-angka itu merupakan harapan dan usulan Permindo, bukan ketetapan harga yang telah diputuskan pemerintah. Bagi peternak, perbaikan pada kedua sisi tersebut penting agar pendapatan dari penjualan lebih seimbang dengan besarnya biaya produksi yang harus ditanggung.
Kepastian menjadi kebutuhan mendesak bagi peternak mandiri, terutama ketika ongkos pakan tinggi sementara harga ayam di tingkat peternak dinilai rendah. Ketimpangan itu dapat menggerus margin usaha dan menyulitkan peternak memenuhi berbagai kebutuhan operasional. Jika tekanan biaya berlanjut tanpa perbaikan harga jual, kemampuan mereka untuk mempertahankan kegiatan produksi semakin terbatas. Peternak berharap situasi tersebut tidak berujung pada penutupan usaha secara massal, yang dapat mengurangi jumlah pelaku mandiri dan memperberat tantangan dalam menjaga keberlanjutan usaha broiler. Karena itu, Permindo meminta pemerintah mencari jalan keluar yang dapat memberi kepastian dan ruang usaha yang lebih layak.
Harapan tersebut perlu dibedakan dari langkah pemerintah yang telah disampaikan.
Baca juga: Komentar Prabowo Soal Pakar yang Sering Kritik Pemerintah | Pemerintah Jakarta Cabut Kebijakan PJJ, Sekolah Kembali Normalkan Aktivitas Belajar | Kualitas Udara Jambi Memburuk: Pemerintah Ambil Tindakan
