Makassar | Antrean panjang BBM yang terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dipicu oleh gangguan operasional saat kapal pengangkut Pertalite membongkar muatan. Peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh habisnya persediaan BBM di wilayah itu. Keterlambatan proses bongkar membuat pasokan yang seharusnya segera disalurkan ke depot dan selanjutnya ke SPBU belum dapat bergerak sesuai rencana. Akibatnya, pengisian di sejumlah lokasi tidak berlangsung secepat biasanya dan masyarakat menghadapi antrean.
Komite BPH Migas Fathul Nugroho menyampaikan keterangan tersebut di Makassar pada Rabu (14/10). Ia menyebut kondisi di Bali telah berangsur normal setelah kendala pada kegiatan bongkar muatan ditangani. Keterangan itu menegaskan bahwa persoalan yang terjadi berkaitan dengan kelancaran operasi kapal dan distribusi, bukan dengan ketersediaan stok Pertalite. Dengan demikian, antrean yang muncul lebih tepat dipahami sebagai dampak sementara dari tertundanya penyaluran, bukan pertanda bahwa pasokan BBM di Bali habis.
Kapal pengangkut Pertalite tersebut tiba sesuai jadwal pada Selasa (13/10). Namun, saat proses pembongkaran muatan berlangsung, jangkar kapal tersangkut sehingga kegiatan tidak bisa berjalan sebagaimana direncanakan. Kondisi itu memerlukan penanganan sebelum kapal dapat melanjutkan proses bongkar muatan dengan aman. Gangguan pada tahap ini menimbulkan jeda dalam alur pasokan: meskipun kapal sudah berada di lokasi sesuai waktu kedatangan, muatan Pertalite belum dapat segera diserahkan untuk didistribusikan ke jaringan penyaluran setempat.
Perbedaan kedatangan kapal dan tersedianya BBM di SPBU penting dipahami dalam membaca situasi ini. Kapal dapat tiba tepat waktu, tetapi hambatan teknis pada proses bongkar tetap berpengaruh terhadap tahapan distribusi berikutnya. Dalam kasus di Bali, jangkar yang tersangkut menjadi kendala operasional yang menunda penyerahan muatan. Fathul menyatakan kondisi telah berangsur normal, sehingga antrean yang sempat terjadi dipandang sebagai dampak sementara dari gangguan tersebut. Keterangan ini sekaligus membedakan masalah kelancaran distribusi dari persoalan stok: sumber kendala berada pada proses bongkar kapal, bukan karena persediaan Pertalite habis.
Pertamina menyelesaikan proses pembongkaran kapal pada 13 Oktober setelah menangani kendala pada jangkar yang sebelumnya menghambat kegiatan tersebut. Penyelesaian ini menjadi langkah penting untuk memulihkan pasokan BBM di Bali, setelah gangguan bongkar kapal berdampak pada kelancaran distribusi dan memicu antrean di sejumlah SPBU. Dengan kegiatan bongkar yang kembali terlaksana, pasokan ke terminal penyimpanan dapat dipulihkan dan penyaluran berikutnya mulai ditata kembali.
Fathul menyampaikan bahwa stok BBM di Terminal BBM (TBBM) Sanggaran dan Manggis telah kembali normal. Ketersediaan di kedua terminal tersebut menunjukkan bahwa pasokan utama untuk wilayah Bali sudah pulih. Namun, kondisi stok terminal yang normal tidak serta-merta membuat seluruh SPBU langsung menerima pasokan secara serentak. BBM masih perlu disalurkan dari terminal menuju masing-masing SPBU, sementara jadwal dan volume pengiriman harus disesuaikan agar layanan kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, perhatian berikutnya adalah pemulihan distribusi dari terminal penyimpanan ke SPBU. Pertamina melakukan normalisasi penyaluran untuk menjangkau titik-titik layanan yang terdampak dan mengurangi antrean secara bertahap. Selama proses tersebut berlangsung, kondisi di tiap SPBU dapat berbeda, bergantung pada kebutuhan, pasokan yang diterima, serta kelancaran pengiriman. Pemulihan distribusi ini menjadi tahapan penting agar ketersediaan BBM di terminal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui layanan SPBU yang lebih lancar.
Fathul memperkirakan normalisasi di SPBU membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua hari. Ia meminta masyarakat tidak khawatir, karena stok BBM tersedia dan proses pemulihan distribusi sedang berlangsung. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan dan tetap mengikuti informasi resmi mengenai layanan setempat. Dengan pasokan terminal yang telah kembali normal dan penyaluran yang terus dipulihkan, antrean diperkirakan berangsur berkurang seiring pengiriman BBM menjangkau SPBU. Pertamina juga terus mengupayakan agar pelayanan kembali normal dalam rentang waktu tersebut, sekaligus memastikan distribusi berjalan teratur selama proses pemulihan di Bali.
Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rilke Jeffri Huwae, menegaskan bahwa antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali tidak menunjukkan stok nasional sedang menipis. Menurut dia, persoalan yang terjadi berkaitan dengan distribusi dan operasional kapal pengangkut BBM menuju wilayah tersebut. Karena itu, kondisi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tanda bahwa persediaan bahan bakar di tingkat nasional mengalami kekurangan. Pemerintah melihat hambatan pada rantai penyaluran, terutama proses pengiriman dan bongkar muatan, sebagai faktor yang dapat memengaruhi kelancaran pasokan di lokasi tertentu.
Rilke menjelaskan, penyaluran BBM di Indonesia sangat bergantung pada kapal karena karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Bahan bakar perlu dikirim dari terminal atau titik pasokan melalui jalur laut sebelum dapat diteruskan ke wilayah tujuan dan disalurkan kepada masyarakat. Dengan sistem tersebut, kegiatan operasional kapal, jadwal pelayaran, serta proses bongkar muatan menjadi bagian penting dalam menjaga aliran pasokan. Apabila kapal mengalami gangguan atau proses bongkar tertunda, pengiriman ke daerah dapat ikut terlambat. Dampaknya bisa dirasakan sementara di tingkat distribusi lokal, meskipun persediaan BBM secara nasional tetap tersedia. Situasi di Bali, menurut penjelasan itu, perlu dipahami dalam konteks kelancaran logistik dan bukan sebagai gambaran menyeluruh tentang stok nasional.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan akibat antrean yang terlihat di beberapa SPBU. Pemerintah menyatakan stok tersedia, sementara keterlambatan pasokan dan antrean dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kendala manajerial dalam pengaturan distribusi maupun operasional kapal. Gangguan semacam itu membutuhkan penanganan pada proses penyaluran agar BBM dapat kembali menjangkau titik layanan secara teratur. Warga tetap dapat membeli sesuai kebutuhan, sembari menunggu distribusi ke wilayah yang terdampak berjalan lebih lancar. Penegasan mengenai ketersediaan stok ini dimaksudkan untuk membedakan persoalan logistik setempat dari kelangkaan nasional. Dengan demikian, pemantauan dan perbaikan distribusi menjadi langkah penting untuk mengurai antrean tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Komjen Pol Yudhiawan Wibisono menyatakan pemerintah akan menelusuri akar persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Bali. Menurutnya, antrean tidak cukup ditangani hanya dengan menambah pasokan atau mengatur layanan di lapangan. Penyebab yang menghambat distribusi perlu diketahui agar langkah perbaikan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan apakah masalah bersumber dari proses pengiriman, penyaluran ke stasiun pengisian, maupun faktor lain yang memengaruhi ketersediaan BBM bagi warga.
Ia menjelaskan bahwa upaya penanganan telah dilakukan sejak beberapa pekan sebelumnya, seiring munculnya laporan antrean di berbagai wilayah. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurai gangguan yang terjadi serta menjaga penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga akan menindak penimbun apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran. Yudhiawan menegaskan bahwa dugaan harus ditelusuri terlebih dahulu, sehingga tindakan dilakukan berdasarkan temuan dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata karena kabar atau kecurigaan. Penegakan terhadap pihak yang terbukti menahan atau menyalahgunakan BBM diharapkan mencegah praktik yang dapat memperburuk akses masyarakat terhadap bahan bakar.
Untuk memperjelas kondisi distribusi, pemerintah berencana berkoordinasi dengan kepolisian dan kepala daerah. Rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dijadwalkan berlangsung pada Rabu (14/10). Pertemuan itu akan menjadi ruang bagi para pihak untuk menelusuri persoalan di lapangan, bertukar informasi, dan menyelaraskan langkah penanganan.
Baca juga: Penurunan Antrean Kendaraan di SPBU Makassar | Strategi Pertamina Atasi Antrean BBM di Makassar | Antrean BBM di Makassar Menurun Berkat Strategi Pertamina
