Jakarta | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung menyatakan lembaganya menampung masukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak yang meminta DPD memprakarsai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pernyataan tersebut disampaikan setelah audiensi yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Tamsil menegaskan, aspirasi itu akan dicatat dan dipelajari sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Usulan pemakzulan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Putusan atau pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Denny dan pihak-pihak lain untuk menyampaikan pandangan mengenai kelayakan proses politik terhadap Wakil Presiden.
Dalam audiensi itu, para pengusul meminta DPD mengambil peran dengan memprakarsai langkah pemakzulan. Mereka menilai persoalan terkait persyaratan pendidikan perlu mendapat perhatian dalam kerangka ketatanegaraan. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai masukan kepada lembaga perwakilan daerah, bukan sebagai keputusan final bahwa proses pemakzulan telah dimulai.
Tamsil menyebut DPD memiliki kewajiban untuk menerima setiap aspirasi masyarakat, termasuk usulan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi. Namun, penerimaan masukan tidak serta-merta berarti lembaga tersebut menyetujui seluruh substansi atau memastikan tindak lanjut tertentu. DPD masih perlu menelaah dasar hukum, kewenangan institusional, serta prosedur yang dapat ditempuh.
Langkah selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian internal dan pembahasan dengan unsur-unsur terkait. Proses pemakzulan pejabat negara memiliki tahapan konstitusional yang melibatkan lembaga negara lain, sehingga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan satu audiensi atau tuntutan politik. Sikap DPD dalam merespons usulan ini menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pembahasan lebih lanjut mengenai status Wakil Presiden dan implikasi pernyataan Mahkamah Konstitusi.
Masukan yang disampaikan Denny Indrayana dan rekan-rekannya kepada Tamsil Linrung tidak serta-merta diposisikan sebagai keputusan untuk memakzulkan Gibran. Tamsil menempatkan masukan tersebut sebagai usulan yang perlu ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penerimaan aspirasi itu belum dapat dimaknai sebagai sikap final DPD terhadap isu pemakzulan, melainkan sebagai bagian dari proses pembahasan di lingkungan lembaga tersebut.
Tamsil menyebutkan bahwa usulan tersebut dapat dibicarakan melalui diskusi atau focus group discussion. Forum semacam itu dipandang sebagai ruang untuk membahas persoalan secara lebih mendalam dengan melibatkan para ahli. Melalui pembahasan tersebut, materi yang disampaikan Denny dan rekan-rekannya dapat dipertimbangkan secara lebih terukur sebelum terdapat sikap atau keputusan lebih lanjut. Pernyataan itu menegaskan bahwa pembahasan masih berada pada tahap pengkajian, bukan penetapan terhadap hasil tertentu.
Ketika menyatakan bahwa berbagai masukan tersebut akan dicatat sebagai bahan pembahasan di lingkungan DPD, Tamsil menunjukkan bahwa aspirasi itu tetap diterima dan tidak diabaikan. Pencatatan tersebut menjadi cara untuk membawa materi yang disampaikan ke dalam ruang pembicaraan internal. Namun, maknanya tetap terbatas pada penyediaan bahan untuk dikaji bersama. Tidak ada pernyataan bahwa pencatatan itu otomatis mengubah masukan menjadi keputusan kelembagaan. Karena itu, posisi Tamsil dapat dipahami sebagai keterbukaan terhadap usulan sekaligus kehati-hatian dalam menilai persoalan yang dibawa. Opsi diskusi atau focus group discussion dengan para ahli menjadi jalur yang disebutkan untuk memperdalam telaah, sementara arah pembahasan selanjutnya tetap bergantung pada proses di lingkungan DPD.
Dalam audiensi yang membahas usulan pemakzulan Gibran, Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung menyampaikan bahwa pimpinan lembaga telah berkoordinasi untuk menghimpun serta mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para peserta. Koordinasi tersebut dilakukan agar setiap pandangan, alasan, dan masukan yang muncul dalam pertemuan dapat terdokumentasi secara tertib dan menjadi bahan bagi pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme kelembagaan.
Tamsil menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPD lainnya, termasuk Ketua DPD. Komunikasi itu disebut sebagai bagian dari upaya menyamakan pemahaman mengenai perkembangan aspirasi yang disampaikan dalam audiensi. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak dipandang hanya sebagai informasi yang diterima oleh satu pimpinan, melainkan sebagai isu yang telah diketahui dan dibicarakan di lingkungan pimpinan DPD.
Sikap lembaga, sebagaimana disampaikan Tamsil, adalah tidak akan diam terhadap perkembangan usulan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa DPD akan terus memperhatikan dinamika, mencermati masukan yang masuk, dan mengikuti proses yang berjalan. Namun, sikap untuk tidak tinggal diam tidak serta-merta berarti bahwa lembaga telah mengambil keputusan mengenai pemakzulan atau menyatakan dukungan terhadap tuntutan tertentu.
Menurut Tamsil, pencatatan aspirasi menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh keterangan dan pandangan yang disampaikan dalam audiensi tidak diabaikan. Pimpinan DPD masih perlu melihat perkembangan informasi serta menempatkan setiap masukan dalam kerangka tugas dan kewenangan lembaga. Karena itu, koordinasi internal dan komunikasi dengan pimpinan lainnya menjadi penting sebelum ada langkah atau sikap kelembagaan lebih lanjut.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa DPD menerima dan mencatat aspirasi yang disampaikan, sekaligus memantau perkembangan isu secara aktif. Meski demikian, belum ada keterangan bahwa koordinasi pimpinan tersebut merupakan keputusan resmi untuk memakzulkan Gibran. Posisi DPD pada tahap ini lebih berkaitan dengan penghimpunan masukan, pembahasan internal, dan pengamatan terhadap proses yang berkembang sesuai aturan yang berlaku.
Usulan mengenai pemakzulan Gibran sebelumnya disampaikan oleh Denny Indrayana kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Denny mendorong DPD untuk mengambil inisiatif, bukan hanya menunggu apabila proses pemakzulan berkembang dan pada akhirnya sampai ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut pandangan tersebut, DPD memiliki ruang untuk menyampaikan sikap serta mendorong pembahasan ketika terdapat persoalan yang dinilai berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan konstitusional.
Denny menilai sikap menunggu tidak cukup apabila isu pemakzulan kemudian bergulir menuju MPR. Karena itu, ia meminta DPD berperan lebih aktif dalam merespons persoalan tersebut sejak awal. Dorongan itu menjadi latar belakang mengapa aspirasi mengenai pemakzulan Gibran disampaikan kepada lembaga perwakilan daerah. Usulan Denny pada dasarnya merupakan permintaan agar DPD mempertimbangkan langkah kelembagaan dan tidak bersikap pasif terhadap kemungkinan proses yang lebih lanjut.
Dalam perkembangannya, DPD menyatakan telah menampung aspirasi tersebut. Penerimaan aspirasi menunjukkan bahwa pandangan Denny telah diterima untuk dicatat atau dipertimbangkan dalam ruang kerja kelembagaan DPD. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti DPD menyetujui usulan pemakzulan, mengambil keputusan untuk mendorongnya, atau memulai tahapan resmi menuju MPR. Ketiga hal tersebut perlu dibedakan agar posisi masing-masing pihak tidak tercampur.
Dengan demikian, usulan Denny merupakan dorongan politik dan konstitusional agar DPD mengambil inisiatif. Respons DPD sejauh ini adalah menampung aspirasi yang disampaikan, sementara bahan yang tersedia belum memuat keterangan mengenai keputusan akhir lembaga tersebut. Belum ada pula keterangan bahwa proses pemakzulan Gibran telah resmi dimulai atau telah bergulir sampai ke MPR. Perkembangan berikutnya masih bergantung pada sikap dan langkah kelembagaan yang akan diambil sesuai mekanisme yang berlaku.
