Jakarta | Enam stasiun metro di Delhi ditutup pada Senin, 12 Oktober 2026, ketika ketegangan politik meningkat akibat protes oposisi terhadap revisi kontroversial daftar pemilih. Penutupan tersebut dilakukan otoritas sebagai langkah keamanan untuk mengantisipasi gangguan selama aksi berlangsung, sekaligus membatasi akses menuju area yang menjadi titik berkumpulnya massa. Keputusan itu berdampak langsung pada mobilitas warga di pusat kota, terutama pengguna yang biasanya mengandalkan jaringan metro untuk bepergian.
Sejalan dengan penutupan stasiun, ribuan personel keamanan dikerahkan di kawasan pusat Delhi. Kehadiran aparat diperkuat untuk menjaga situasi tetap terkendali ketika para demonstran menyuarakan penolakan terhadap proses revisi daftar pemilih. Otoritas juga memberlakukan pembatasan dan pengalihan arus lalu lintas di lebih dari 20 ruas jalan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi kepadatan, menjaga akses tetap teratur, serta mencegah pergerakan massa dan kendaraan bercampur di tengah meningkatnya aktivitas unjuk rasa.
Situasi semakin tegang ketika massa berupaya melakukan pawai menuju Mahkamah Agung. Aparat berusaha menghentikan pergerakan tersebut sebagai bagian dari pengamanan dan penerapan pembatasan yang telah ditetapkan. Penutupan stasiun serta pengaturan lalu lintas menunjukkan bahwa otoritas mengambil pendekatan pencegahan untuk menghadapi potensi gangguan keamanan di pusat kota. Pada saat yang sama, protes oposisi terus menempatkan revisi daftar pemilih sebagai isu utama, sehingga perkembangan di Delhi menjadi perhatian publik. Rangkaian tindakan itu menandai respons keamanan yang luas terhadap aksi politik yang berlangsung pada hari tersebut, dengan fokus pada pengendalian kerumunan, perlindungan area penting, dan pengaturan mobilitas warga tanpa menambahkan rincian mengenai lokasi yang tidak diumumkan.
Partai-partai oposisi di India berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung untuk memprotes kebijakan revisi daftar pemilih. Aksi tersebut juga akan melibatkan pendukung gerakan pemuda Cockroach, yang menilai proses pemutakhiran data berlangsung tanpa transparansi dan pengawasan yang memadai. Rencana demonstrasi itu muncul ketika enam stasiun metro di Delhi ditutup menjelang aksi, sebagai bagian dari langkah pengamanan di sekitar pusat pemerintahan dan lokasi-lokasi strategis.
Selain menuntut perubahan kebijakan, oposisi mendesak pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar. Mereka menilai keputusan dan pelaksanaan revisi daftar pemilih berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Menurut oposisi, penghapusan nama dalam jumlah besar dapat memengaruhi komposisi pemilih di sejumlah daerah pemilihan dan mengurangi kesempatan kelompok tertentu untuk menggunakan hak politiknya.
Revisi tersebut dimulai tahun lalu dan disebut telah menghapus sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih. Rinciannya mencakup sekitar 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang berpindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak. Oposisi menuding pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain terdampak secara tidak proporsional, terutama di wilayah yang persaingan politiknya ketat. Mereka meminta Mahkamah Agung meninjau dasar hukum, metode verifikasi, serta mekanisme pengajuan keberatan bagi warga yang namanya dihapus.
Komisi Pemilihan Umum membantah tudingan tersebut dan menyatakan revisi dilakukan untuk membersihkan data dari nama-nama yang tidak lagi memenuhi syarat, sekaligus meningkatkan keakuratan daftar pemilih. BJP juga menolak klaim bahwa proses itu diarahkan untuk menguntungkan partainya. Pemerintah dan penyelenggara pemilu menegaskan bahwa setiap warga yang memenuhi persyaratan tetap memiliki jalur untuk memperbaiki atau mendaftarkan kembali datanya. Oposisi, bagaimanapun, berpendapat bahwa prosedur tersebut belum cukup menjamin perlindungan hak pilih seluruh masyarakat.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama di India, berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung. Dalam aksi tersebut, partai itu akan menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung Surya Kant. Langkah ini menjadi bagian dari tekanan politik dan hukum yang mereka bangun terkait revisi daftar pemilih, yang dinilai berpotensi memengaruhi integritas pemilu serta hak warga untuk menentukan pilihan secara bebas.
Memorandum tersebut memuat tuntutan agar tindakan yang oleh Partai Kongres disebut sebagai “pencurian suara” dihentikan. Selain itu, mereka menuntut pengunduran diri Gyanesh Kumar. Bagi oposisi, persoalan daftar pemilih bukan sekadar perbedaan administratif, melainkan isu yang berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu dan keberlangsungan demokrasi India. Karena itu, mereka berupaya membawa keberatan tersebut ke perhatian lembaga peradilan tertinggi.
Rahul Gandhi menyatakan bahwa pawai itu tidak hanya akan diikuti oleh anggota Partai Kongres. Kaum muda, seluruh partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta pihak-pihak yang percaya pada demokrasi dan mendukung Konstitusi India disebut akan turut berjalan dalam aksi tersebut. Pernyataan itu menggambarkan upaya Kongres memperluas dukungan terhadap tuntutan mereka sekaligus menempatkan isu pemilih dalam kerangka perlindungan konstitusional.
Namun, rencana pertemuan dengan Surya Kant tidak memperoleh tanggapan yang diharapkan. Berdasarkan keterangan dari sumber di Partai Kongres, Ketua Mahkamah Agung menolak permintaan pertemuan melalui surat elektronik. Ia meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum, dengan alasan persoalan tersebut telah ditangani pengadilan dan harus diselesaikan melalui proses peradilan. Penolakan itu membuat aksi Kongres berlangsung tanpa pertemuan langsung dengan pimpinan Mahkamah Agung, sementara partai tersebut tetap berencana menyampaikan keberatannya melalui mekanisme hukum dan politik yang tersedia.
Situasi politik di Delhi semakin memanas setelah polisi menahan ribuan demonstran sepanjang akhir pekan. Aksi tersebut digelar untuk memprotes revisi daftar pemilih yang dinilai berpotensi menghapus hak warga untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP) turut ditahan dalam rangkaian pengamanan itu. Penahanan massal tersebut memicu kritik dari oposisi, yang menilai tindakan aparat dapat mempersempit ruang bagi penyampaian aspirasi secara damai.
CJP menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal dan ketentuan demonstrasi damai berikutnya. Partai itu memberi batas waktu 24 jam bagi kepolisian untuk memberikan jawaban. Apabila tidak memperoleh kepastian dalam tenggat tersebut, CJP mengancam akan mengumumkan aksi baru. Pernyataan itu menambah tekanan kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menjelaskan dasar pembatasan aksi serta memastikan bahwa ketertiban umum tidak digunakan untuk menghambat kritik politik.
Di tengah perselisihan tersebut, surat kabar The Indian Express melaporkan bahwa dua deputi Gyanesh Kumar disebut menyampaikan kekhawatiran internal mengenai pelaksanaan revisi daftar pemilih. Kekhawatiran itu dilaporkan mencakup prosedur pendaftaran, kemungkinan kesalahan dalam pemutakhiran data, serta keandalan sistem digital yang digunakan. Laporan tersebut belum secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran, tetapi memperkuat tuntutan agar proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan dapat diperiksa oleh pihak independen.
Komisi Pemilihan Umum membantah keberpihakan kepada partai politik mana pun dan menegaskan bahwa seluruh prosedur dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku. Komisi juga menyatakan pemilih yang keliru dihapus dari daftar masih dapat mendaftar kembali melalui mekanisme yang tersedia. Sementara itu, BJP menuduh oposisi berusaha merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi India dengan memperbesar kontroversi tersebut. Perbedaan sikap ini membuat transparansi, akses pendaftaran ulang, dan penjelasan mengenai sistem digital menjadi faktor penting untuk meredakan ketegangan.
Baca juga: Indeks Harga Saham Gabungan Ditutup Turun Signifikan
