Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi pada 1 Oktober 2026 dipastikan tidak mengalami perubahan dibandingkan harga yang berlaku sepanjang September 2026. Pertalite dan Biosolar tetap dijual dengan harga yang sama, sehingga masyarakat tidak menghadapi kenaikan biaya bahan bakar pada awal Oktober. Kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa harga BBM subsidi akan dipertahankan hingga akhir 2026.
Stabilitas harga Pertalite dan Biosolar merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat. Pertalite sebagai BBM penugasan dan Biosolar sebagai BBM subsidi tetap mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk mekanisme pengaturan harga serta penyalurannya. Dengan tidak adanya perubahan pada Oktober, pola harga yang berlaku sejak September tetap berlanjut tanpa penyesuaian baru.
Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi tidak terlepas dari pertimbangan terhadap daya beli masyarakat. Harga bahan bakar memiliki pengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga, biaya transportasi, dan ongkos distribusi barang. Karena itu, kestabilan harga diharapkan dapat membantu menjaga beban pengeluaran tetap terkendali sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah juga memastikan kebijakan ini berlaku sampai penghujung 2026, sehingga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan selama periode tersebut, kecuali terdapat perubahan kebijakan resmi di kemudian hari.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi masih mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dalam ketentuan tersebut, harga Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap berlaku sesuai keputusan pemerintah hingga penghujung 2026. Keterangan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat masih dapat mengacu pada harga yang telah ditetapkan untuk kedua jenis BBM tersebut selama periode kebijakan berlangsung.
Penetapan harga Pertalite dan Biosolar tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengelola BBM subsidi. Karena itu, perubahan harga maupun keberlanjutan kebijakan perlu dipahami berdasarkan keputusan resmi dan pertimbangan yang berlaku. Pernyataan Pertamina Patra Niaga tersebut menegaskan status harga BBM subsidi tanpa menyimpulkan adanya keputusan lain di luar informasi yang telah disampaikan.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi memiliki dasar pertimbangan yang berbeda. Menurut keterangan Kitty, penetapan harga untuk produk nonsubsidi masih mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan kondisi yang memengaruhi masyarakat. Dengan demikian, peninjauan atau penetapan harga nonsubsidi tidak dapat disamakan secara langsung dengan harga Pertalite dan Biosolar yang mengikuti kebijakan pemerintah.
Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM subsidi dan nonsubsidi memiliki ruang pertimbangan masing-masing. Harga subsidi dipastikan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah hingga akhir 2026, sedangkan harga nonsubsidi tetap dinilai dengan memperhatikan berbagai faktor serta kondisi masyarakat. Informasi ini menjadi dasar untuk memahami arah kebijakan harga BBM secara proporsional, tanpa menarik kesimpulan tambahan yang tidak tercantum dalam keterangan sumber.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, merupakan langkah yang penting bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai relevan di tengah gejolak ekonomi global yang masih berpotensi memengaruhi harga energi, biaya distribusi, serta daya beli rumah tangga.
Menurut Faisal, harga BBM yang berlaku saat ini saja telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keterjangkauan masyarakat. Kekhawatiran itu tidak hanya dirasakan oleh pengguna BBM subsidi, tetapi juga oleh konsumen BBM nonsubsidi. Apabila harga kembali meningkat, beban pengeluaran masyarakat dapat bertambah, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk mobilitas sehari-hari.
Stabilitas harga BBM juga memiliki dampak lebih luas terhadap perekonomian. Perubahan harga bahan bakar dapat mendorong kenaikan ongkos transportasi dan biaya logistik, yang kemudian berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok. Karena itu, mempertahankan harga pada tingkat yang terjangkau dapat membantu menjaga kepastian bagi rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan terhadap konsumsi masyarakat.
Faisal juga mendukung upaya pemerintah memberikan bantuan subsidi upah kepada buruh. Menurut pandangan tersebut, bantuan itu dapat menjadi instrumen untuk menjaga kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan ketika tekanan biaya hidup meningkat. Dukungan terhadap pendapatan buruh diharapkan dapat melengkapi kebijakan stabilisasi harga energi, sehingga perlindungan daya beli tidak hanya bergantung pada pengendalian harga BBM.
Pernyataan Faisal tersebut dikutip pada Selasa (6/10). Ia menempatkan keterjangkauan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan energi. Dengan menjaga harga BBM subsidi dan nonsubsidi serta memberikan dukungan pendapatan secara terarah, pemerintah dinilai dapat membantu meredam dampak gejolak ekonomi global terhadap kehidupan sehari-hari dan aktivitas usaha.
Faisal menilai kebijakan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) memang menambah beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, langkah tersebut dipandang mendesak dan esensial dalam menjaga kestabilan perekonomian. Beban fiskal yang muncul dinilai perlu ditempatkan dalam konteks manfaatnya terhadap masyarakat serta kegiatan ekonomi yang lebih luas, terutama ketika perubahan harga energi dapat memengaruhi biaya hidup dan operasional usaha.
Menurut Faisal, terdapat dua tujuan utama yang hendak dicapai melalui kestabilan harga BBM. Pertama, kebijakan ini membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang lebih rentan terhadap kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Kedua, kestabilan tersebut diperlukan untuk mempertahankan performa sektor produksi yang bergantung pada kelompok masyarakat tersebut. Dengan daya beli yang terjaga, aktivitas konsumsi dan produksi diharapkan tetap berjalan tanpa tekanan tambahan dari perubahan harga energi.
Kepastian mengenai harga BBM subsidi juga disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot. Ia memastikan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia telah menembus USD 107 per barel. Ketentuan ini berbeda dengan BBM nonsubsidi. Harga BBM nonsubsidi akan mengalami penyesuaian mengikuti harga pasar serta rata-rata harga minyak dunia selama satu bulan. Dengan demikian, pergerakan harga minyak global menjadi acuan bagi BBM nonsubsidi, sedangkan harga Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan melalui kebijakan subsidi pemerintah.
