Probolinggo, Jatim, Selasa (12/11/24) — Kabar mengejutkan datang dari beberapa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, terkait pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menuai kontroversi. Para wali murid mulai membicarakan adanya syarat yang cukup kontroversial untuk memperoleh bantuan pendidikan ini, yakni dukungan politik terhadap calon tertentu, Zulmi-Rasit. Fenomena ini dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat, memicu berbagai tanggapan dan keresahan.
Menurut keterangan salah seorang wali murid, pihak sekolah mengundang mereka dalam sebuah rapat yang diadakan di sekolah. Dalam rapat tersebut, wali murid diminta membawa Kartu Keluarga (KK) untuk kemudian didaftarkan ke Bank BRI sebagai salah satu persyaratan agar bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, ada satu hal yang mengejutkan: syarat tak tertulis yang disampaikan secara implisit, yakni bahwa para wali murid harus memilih pasangan calon Zulmi-Rasit agar dana PIP sebesar Rp450 ribu dapat dicairkan.
Hal ini jelas mengundang kecurigaan dan kegelisahan di kalangan warga. Program yang seharusnya bersifat netral dan ditujukan untuk membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak justru dipolitisasi demi mendulang dukungan dalam pemilihan calon tertentu. Beberapa wali murid pun mulai mempertanyakan, mengapa program bantuan dari pemerintah yang seharusnya tidak berhubungan dengan politik justru dijadikan alat untuk tujuan tersebut.
Fenomena ini mengingatkan sebagian warga kepada praktik serupa yang terjadi pada masa pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Saat itu, Kartu Indonesia Pintar hanya dicairkan sekali, yakni pada masa kampanye calon tertentu. Kejadian serupa yang terjadi di Wonomerto kini membuat banyak pihak merasa bahwa program bantuan pemerintah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu menjelang Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.
Menanggapi hal ini, banyak warga yang berharap agar kejadian serupa tidak terulang, terlebih di tingkat pendidikan dasar yang seharusnya bebas dari pengaruh politik. Mereka mengingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat merusak citra baik dari program pemerintah dan berisiko merugikan anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan pendidikan tersebut.
Kondisi ini menjadi sorotan publik, dan masyarakat berharap ada langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan agar program-program bantuan sosial, seperti PIP, tidak disalahgunakan demi kepentingan politik praktis. (Tim/Red/**)