Mataram | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, mengajak pelaku UMKM perempuan memahami bahwa kekayaan intelektual merupakan aset penting yang perlu dijaga sejak usaha mulai dibangun. Perlindungan tersebut bukan sekadar urusan administratif atau formalitas, melainkan langkah strategis untuk mengakui identitas produk, membedakannya dari produk lain, serta memberi pemilik usaha dasar lebih kuat dalam mengembangkan bisnis. Pesan itu disampaikan dalam podcast “Your Brand, Your Future” pada Kamis (22/10). Acara ini diselenggarakan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) bersama TGEI dan RT4D sebagai ruang berbagi informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Risman menekankan bahwa pendaftaran merek layak menjadi perhatian sejak pelaku usaha menentukan nama, logo, atau tanda yang digunakan untuk mengenalkan produk dan jasanya. Merek membantu konsumen mengenali asal produk, sementara pendaftaran memberikan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan memahami proses dan manfaatnya, pengusaha dapat mengambil keputusan yang lebih terencana, mengurangi risiko perselisihan, serta menjaga reputasi yang telah dibangun. Pengetahuan ini juga membantu pelaku usaha melihat merek bukan hanya sebagai unsur promosi, tetapi sebagai bagian dari nilai dan identitas bisnis. Karena itu, pemahaman mengenai kekayaan intelektual perlu berjalan seiring dengan pengembangan produk, pemasaran, dan pengelolaan usaha.
Kegiatan podcast tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang perlindungan kekayaan intelektual, termasuk pengusaha penyandang disabilitas. Akses terhadap informasi yang jelas dapat membantu peserta mengenali aset intelektual yang dimiliki, mengetahui langkah yang dapat ditempuh, dan memahami pentingnya mencari pendampingan ketika diperlukan. Pendekatan edukasi yang inklusif juga membuka kesempatan agar lebih banyak perempuan pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis dengan percaya diri dan memiliki perlindungan yang memadai. Melalui kolaborasi ASPPUK, TGEI, dan RT4D, pesan mengenai pendaftaran merek diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan UMKM. Pemahaman sejak dini menjadi bekal agar identitas usaha terjaga dan peluang berkembang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Risman menjelaskan bahwa kekayaan intelektual tidak sepatutnya dipandang hanya sebagai identitas yang membedakan suatu produk dari produk lain. Di balik nama, tanda, atau unsur khas yang digunakan dalam kegiatan usaha, terdapat nilai ekonomi yang dapat mendukung perkembangan bisnis. Bagi pelaku UMKM perempuan, merek yang melekat pada produk dapat membantu pelanggan mengenali asal produk, mengingat kualitasnya, dan membangun kepercayaan terhadap usaha. Karena itu, merek bukan sekadar pelengkap kemasan atau materi promosi, melainkan bagian dari aset usaha yang perlu dikelola secara serius. Pengelolaan tersebut mencakup pemilihan nama yang tepat, penggunaan secara konsisten, serta upaya memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.
Perlindungan kekayaan intelektual memberi pelaku usaha dasar yang lebih kuat untuk menjaga identitas bisnisnya. Pendaftaran merek dapat membantu mengurangi risiko pihak lain menggunakan tanda yang sama atau membingungkan konsumen, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini juga memperjelas kepemilikan atas merek dan membuat pelaku usaha memiliki pijakan ketika ingin mengembangkan kerja sama atau memperkenalkan produk kepada mitra baru. Perlindungan hukum tidak otomatis menjamin keberhasilan usaha, tetapi dapat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepastian dan menjaga nilai yang telah dikembangkan. Perlu dibedakan bahwa pendaftaran merek berhubungan dengan perlindungan tanda pembeda usaha, bukan dengan hak cipta; keduanya merupakan ranah kekayaan intelektual yang memiliki objek dan mekanisme perlindungan berbeda.
Bagi UMKM perempuan, keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjaga pelanggan sekaligus memperluas jangkauan penjualan. Merek yang dikenal dan terlindungi dapat memperkuat kepercayaan pasar, termasuk ketika produk mulai dipasarkan melalui kanal digital, mengikuti pameran, atau memasuki wilayah penjualan baru. Identitas yang konsisten memudahkan calon konsumen menemukan produk dan membedakannya dari pilihan lain. Dengan demikian, perlindungan merek dapat menjadi bekal ketika usaha bertumbuh, bukan hanya urusan administratif setelah bisnis besar. Pelaku usaha dapat menilai sejak awal apakah nama yang digunakan tersedia, menyiapkan dokumen yang diperlukan, lalu mengajukan pendaftaran melalui prosedur resmi. Dengan memahami kekayaan intelektual sebagai aset bernilai ekonomi, perempuan pelaku UMKM dapat lebih siap menjaga hasil kerja, merencanakan pengembangan produk, dan membuka peluang akses pasar secara berkelanjutan.
Risman mengingatkan bahwa produk yang sudah dikenal luas dan memiliki banyak pelanggan belum otomatis menjadikan pelaku usaha sebagai pemilik sah atas merek yang digunakan. Popularitas menunjukkan bahwa konsumen mengenali produk, tetapi tidak dengan sendirinya memberikan hak eksklusif atau perlindungan hukum. Jika merek belum didaftarkan, usaha dapat berada dalam posisi rentan ketika pihak lain lebih dahulu mengajukan pendaftaran atas nama atau tanda yang sama maupun serupa. Karena itu, tingkat penjualan dan lamanya suatu produk beredar tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti pendaftaran merek.
Pemahaman ini penting bagi pelaku usaha, termasuk perempuan yang sedang membangun dan mengembangkan bisnis, karena merek merupakan aset usaha yang bernilai. Nama, logo, atau unsur pembeda lain membantu pelanggan mengenali produk dan membedakannya dari pilihan di pasar. Namun, keterkenalan tersebut perlu diikuti langkah yang tepat untuk memperoleh perlindungan. Pendaftaran memberi dasar hukum bagi pemilik untuk menggunakan merek dalam lingkup barang atau jasa yang didaftarkan serta mengambil tindakan apabila haknya dilanggar. Tanpa langkah itu, pemilik usaha mungkin menghadapi kesulitan mempertahankan identitas bisnis yang telah dibangun dengan waktu, biaya, dan kepercayaan pelanggan.
Pelaku usaha sebaiknya tidak menunggu hingga mereknya menjadi populer atau muncul persoalan sebelum mencari informasi tentang pendaftaran. Mereka dapat memeriksa ketersediaan merek, menentukan kelas barang atau jasa yang sesuai, menyiapkan dokumen, lalu mengikuti proses permohonan melalui saluran resmi. Pemeriksaan awal juga membantu mengurangi risiko memilih nama yang sudah digunakan atau memiliki kemiripan dengan merek lain. Dengan memahami bahwa popularitas bukan bukti kepemilikan, pengusaha dapat merencanakan perlindungan sejak awal, mencatat penggunaan merek, dan menyimpan dokumen terkait. Langkah tersebut mendukung keberlanjutan usaha, menjaga kepercayaan konsumen, serta memberi kepastian lebih baik ketika bisnis berkembang ke pasar baru. Dengan demikian, promosi dan perlindungan hukum perlu berjalan berdampingan: dikenal pelanggan memang penting, tetapi status merek yang jelas juga menjadi bagian dari kesiapan usaha untuk tumbuh secara berkelanjutan.
Podcast ini dirancang sebagai ruang edukasi untuk membahas hubungan perlindungan kekayaan intelektual dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola perempuan. Dalam percakapan tersebut, perlindungan KI diperkenalkan bukan semata sebagai urusan administratif, melainkan sebagai bagian dari pertimbangan bisnis. Pemahaman tentang nilai merek, karya, atau identitas usaha dapat membantu pelaku usaha melihat aset tak berwujud yang melekat pada produk dan layanan mereka. Dengan landasan itu, podcast mengajak pendengar menempatkan KI dalam perencanaan jangka panjang, seiring upaya menjaga ciri pembeda dan membangun kesiapan menghadapi perkembangan pasar. Edukasi ini ditujukan untuk membuka pemahaman awal yang relevan bagi kebutuhan usaha perempuan.
Pembahasan tersebut juga mengaitkan perlindungan aset intelektual dengan peluang menjangkau pasar internasional. Ketika pelaku UMKM perempuan mempertimbangkan perluasan jangkauan usaha, pemahaman atas identitas dan karya yang dimiliki menjadi salah satu bagian dari kesiapan yang patut diperhatikan. Podcast memberi konteks mengenai mengapa isu ini dapat masuk ke dalam strategi pengembangan usaha, tanpa menyederhanakan proses memasuki pasar lintas negara atau menjanjikan hasil tertentu. Perspektif tersebut menempatkan perlindungan KI sebagai topik yang berhubungan dengan keberlanjutan dan pengelolaan bisnis.
Baca juga: Penyelidikan Kematian Perempuan di Serang: Kasus Bunuh Diri yang Mendalam
