MEDAN, SUMATERA UTARA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya meminta pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana segera dipercepat dan diselesaikan. Menurutnya, penyediaan tempat tinggal permanen merupakan kebutuhan mendesak agar warga dapat meninggalkan lokasi pengungsian serta kembali menata kehidupan setelah mengalami bencana. Proses pembangunan perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang akan menempatinya.
Surya menegaskan bahwa pembangunan kembali tidak boleh berhenti pada penyediaan rumah semata. Hunian tetap harus dilengkapi infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, seperti akses jalan, jaringan air bersih, listrik, sanitasi, layanan kesehatan, serta sarana pendidikan. Ketersediaan berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kawasan permukiman dapat berfungsi secara layak dan memungkinkan masyarakat menjalani aktivitas sosial maupun ekonomi secara berkelanjutan.
Surya menilai pemulihan pascabencana tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan hunian tetap. Proses tersebut harus memulihkan rasa aman, mengembalikan harapan, dan membantu masyarakat menata kembali masa depan setelah kehilangan tempat tinggal, aset, serta sumber penghidupan. Karena itu, pembangunan perlu dipandang sebagai bagian dari pemulihan sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar penyediaan rumah pengganti.
Upaya tersebut membutuhkan koordinasi erat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan lembaga kemanusiaan. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, serta pengawasan berjalan searah. Pemerintah daerah juga didorong mempercepat penyelesaian pembangunan di lapangan, sekaligus memastikan kesiapan lahan dan kejelasan status hukumnya. Kepastian ini penting untuk mencegah sengketa, memperlancar proses pembangunan, dan memberikan rasa aman bagi penerima hunian.
Perencanaan lokasi harus memperhitungkan kemungkinan bencana berulang. Hunian tidak seharusnya dibangun di area yang memiliki tingkat kerawanan tinggi tanpa kajian memadai, terutama jika lokasi tersebut berpotensi terdampak banjir, longsor, gempa, atau ancaman lain. Selain kokoh dan memenuhi ketentuan keselamatan bangunan, rumah harus didukung akses air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase yang berfungsi. Ketersediaan fasilitas pelayanan dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan ruang publik, juga perlu dipastikan agar kawasan dapat dihuni secara layak.
Surya turut menekankan pentingnya verifikasi penerima manfaat sebelum bantuan disalurkan. Data harus diperiksa secara transparan dengan melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat, sehingga bantuan benar-benar diterima keluarga yang terdampak dan membutuhkan. Verifikasi yang baik juga memudahkan pemantauan perkembangan pembangunan, mencegah tumpang tindih bantuan, serta memastikan setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan tersebut, hunian tetap diharapkan menjadi dasar pemulihan kehidupan yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera Utara melibatkan sejumlah pihak, baik organisasi sosial maupun lembaga pemerintah. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menyediakan tempat tinggal yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan. Hunian tetap menjadi kebutuhan mendesak setelah banyak keluarga kehilangan rumah atau harus tinggal di lokasi pengungsian dalam waktu yang panjang.
Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam penyediaan hunian tetap di wilayah Sumatera Utara. Dari total 1.167 unit yang direncanakan atau tercatat dalam program pembangunan, yayasan tersebut telah membangun 1.103 unit. Pembangunan itu tersebar di sejumlah daerah dengan karakteristik kebutuhan yang berbeda. Sebanyak 441 unit berada di Tapanuli Selatan, 241 unit di Padangsidimpuan, 200 unit di Sibolga, 182 unit di Tapanuli Tengah, dan 103 unit di Tapanuli Utara.
Selain kontribusi Yayasan Buddha Tzu Chi, Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara turut membangun 100 unit hunian tetap. Peran posko tersebut menunjukkan adanya dukungan langsung dari pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan tempat tinggal warga terdampak. Pada tingkat nasional, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membangun 792 unit. Keterlibatan kementerian ini memperkuat kapasitas pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan, penyediaan dukungan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Besarnya jumlah unit yang dibangun mencerminkan komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara. Namun, percepatan pembangunan hunian tetap tidak hanya bergantung pada kemampuan konstruksi dan ketersediaan anggaran. Surya menekankan bahwa kesiapan lahan serta kejelasan status hukumnya masih menjadi tantangan utama. Lahan yang belum siap atau belum memiliki status yang jelas dapat menghambat penetapan lokasi, proses pembangunan, dan penyerahan hunian kepada masyarakat. Karena itu, penyelesaian aspek pertanahan perlu berjalan seiring dengan pembangunan fisik agar program hunian tetap dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur RI Ronny Ariuly Hutahaean menjelaskan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap menjadi bagian penting dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kawasan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan tersebut disampaikan pada Mei 2026 dengan penekanan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, terkoordinasi, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Dalam rencana awal, pembangunan hunian tetap ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Namun, sesuai arahan Presiden, target itu dipangkas menjadi dua tahun. Penyesuaian tersebut menuntut penyelarasan segera pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penetapan anggaran, ketersediaan material bangunan, serta penguatan kapasitas pelaksana di lapangan. Kecepatan pelaksanaan tetap perlu diimbangi dengan pemenuhan standar keselamatan, kualitas konstruksi, dan kesesuaian hunian dengan kebutuhan warga terdampak.
Data Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi tersebut. Dari target 57.027 unit hunian tetap, sebanyak 2.085 unit telah rampung hingga awal Oktober 2026, sementara 1.882 unit lainnya masih berada dalam tahap konstruksi. Angka itu menjadi dasar evaluasi berkala agar hambatan pengadaan, distribusi bahan, dan pekerjaan fisik dapat segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor.
BNPB turut mengawal penanganan 27.809 unit rumah dengan skema in situ, yakni pembangunan kembali di lokasi semula, sepanjang lokasi tersebut dinilai aman dan memenuhi ketentuan teknis. Skema ini diharapkan memudahkan warga mempertahankan akses terhadap lingkungan sosial, mata pencaharian, dan layanan dasar. Selain itu, sebanyak 46 dari 50 paket hunian tetap di Sumatera telah memiliki pemenang, sehingga tahap kontraktual dan mobilisasi pelaksana dapat segera dilanjutkan untuk mendukung pencapaian target dua tahun.
