Jakarta | Data registrasi perusahaan yang dikutip dalam sumber menunjukkan bahwa Pandu Sjahrir memiliki kepentingan ekonomi tidak langsung di PT Supra Sekuritas Indonesia. Kepemilikan itu tidak tercatat atas nama Pandu secara langsung di dalam struktur pemegang saham Supra. Jalurnya melalui PT Asha Artha Sehati, perusahaan yang menjadi pemilik 27,5% saham Supra. Pandu disebut memiliki hampir seluruh saham Asha Artha Sehati, sehingga ia tercatat sebagai pemegang saham tidak langsung Supra pada akhir 2023.
Struktur tersebut penting untuk membedakan kepemilikan langsung dan tidak langsung. Secara langsung, saham Supra yang dimiliki Asha Artha Sehati tercatat sebesar 27,5%; secara tidak langsung, Pandu mempunyai eksposur terhadap bagian saham itu sesuai porsi kepemilikannya di Asha. Dengan demikian, angka 27,5% merupakan porsi Asha di Supra, bukan persentase saham Supra yang secara langsung tercatat atas nama Pandu. Besaran kepentingan ekonominya pada perusahaan sekuritas tersebut perlu dibaca melalui hubungan kepemilikan berlapis ini.
Sisa 72,5% saham PT Supra Sekuritas Indonesia dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan Yonggi Tanuwidjaja, menurut data yang sama. Susunan ini menempatkan Asha Artha Sehati sebagai pemegang saham minoritas, sementara kepemilikan mayoritas berada pada perusahaan di bawah kendali Yonggi. Informasi tersebut menggambarkan komposisi kepemilikan pada waktu yang tercatat dan tidak dengan sendirinya menjelaskan hak pengendalian, perjanjian antar pemegang saham, atau perubahan yang mungkin terjadi setelah akhir 2023.
Kepentingan Pandu melalui Asha juga perlu ditempatkan dalam konteks portofolio bisnis dan investasinya yang lebih luas. Kepemilikan di Supra merupakan bagian yang relatif kecil dibanding keseluruhan aktivitas investasi maupun kepentingan bisnis yang dikaitkan dengannya. Karena itu, keterlibatan tersebut tidak tepat diperlakukan sebagai gambaran menyeluruh atas portofolio Pandu, ataupun sebagai bukti bahwa ia mengendalikan Supra. Penjelasan yang cermat perlu mempertahankan perbedaan memiliki eksposur ekonomi secara tidak langsung dan memegang kendali atas perusahaan. Berdasarkan catatan yang tersedia, deskripsi paling spesifik adalah bahwa Pandu, yang menjabat CIO Danantara Indonesia, tercatat memiliki saham tidak langsung melalui Asha Artha Sehati pada akhir 2023.
Juru bicara Pandu Sjahrir menyatakan bahwa kepemilikan saham Pandu di Supra Sekuritas dilakukan dalam kapasitas pribadi. Investasi tersebut, menurut keterangan yang disampaikan, bersifat pasif dan tidak menempatkan Pandu dalam peran pengelolaan perusahaan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk membedakan posisi seorang pemegang saham dari pihak yang menjalankan kegiatan usaha atau mengambil keputusan operasional. Kepemilikan saham, dengan demikian, tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan dalam setiap tindakan, kebijakan, maupun aktivitas perusahaan yang bersangkutan.
Juru bicara juga menegaskan bahwa Pandu tidak pernah menjabat sebagai direksi atau komisaris Supra Sekuritas, dan tidak menjadi bagian dari jajaran manajemen perusahaan. Ia disebut tidak terlibat dalam operasional harian, aktivitas perdagangan, ataupun keputusan yang berkaitan dengan kepatuhan. Menurut keterangan tersebut, Pandu tidak menjalankan fungsi yang mengarahkan transaksi atau mengawasi pelaksanaan kebijakan internal. Karena itu, juru bicara meminta agar status kepemilikan saham minoritas tidak disamakan begitu saja dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan, terutama tanpa memperhatikan kewenangan dan peran masing-masing pihak.
Dalam pernyataannya, juru bicara menyampaikan bahwa Pandu menghormati Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan proses pengawasan yang berlaku. Ia juga mendukung penegakan aturan pasar modal yang tegas, konsisten, dan adil bagi seluruh pelaku. Sikap tersebut, menurut juru bicara, sejalan dengan pentingnya menjaga integritas pasar serta memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang semestinya. Pada saat yang sama, Pandu disebut berkomitmen pada transparansi, penerapan tata kelola yang baik, dan pemeliharaan kepercayaan investor. Keterangan ini menempatkan investasi pribadi dan pasif sebagai konteks dalam memahami hubungannya dengan Supra, sembari membedakannya dari tanggung jawab pengurus atau manajemen. Penilaian atas suatu peran, menurut penjelasan tersebut, perlu merujuk pada fakta, kewenangan, dan keterlibatan nyata, bukan hanya pada keberadaan kepemilikan saham. Pernyataan juru bicara itu merupakan penjelasan mengenai posisi Pandu; hal tersebut tidak menggantikan proses pemeriksaan atau penilaian otoritas terhadap kegiatan perusahaan maupun pihak lain yang terkait.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengumumkan nama lengkap anggota bursa yang dikenai sanksi dalam perkara pelanggaran pasar modal yang diumumkan pada Oktober 2026. Berdasarkan keterangan regulator yang dikutip sumber, identitas pihak-pihak terkait baru akan dibuka setelah masa pengajuan banding berakhir. Karena itu, informasi mengenai perusahaan atau individu yang terlibat masih perlu diperlakukan secara hati-hati, terutama selama proses tersebut belum selesai.
Seorang sumber anonim mengaitkan Supra Sekuritas dengan salah satu entitas dalam pengumuman sanksi OJK. Namun, regulator tidak secara khusus menyebut pemilik Supra dalam pengumuman itu. OJK juga tidak menyatakan bahwa Pandu Sjahrir melakukan pelanggaran. Dengan demikian, pengaitan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai konfirmasi resmi mengenai keterlibatan Supra maupun Pandu dalam perkara. Status Pandu sebagai pemegang saham minoritas perlu dibedakan dari dugaan atau temuan pelanggaran yang ditujukan kepada pihak lain, sampai informasi resmi dan proses pemeriksaan memberikan kejelasan.
Dalam siaran pers tertanggal 21 Oktober 2026, OJK menyatakan sanksi ditetapkan pada 16 Oktober 2026 dan berkaitan dengan perdagangan saham DSSA, BREN, serta CUAN. Total denda yang diumumkan mencapai Rp2,1 triliun. OJK mengenakan denda administratif kepada sembilan anggota bursa dalam perkara DSSA dan dua anggota bursa dalam perkara CUAN, serta menjatuhkan peringatan tertulis kepada delapan tenaga pemasaran anggota bursa. Menurut regulator, manipulasi saham DSSA dilakukan oleh nasabah melalui beberapa anggota bursa secara terencana dan terstruktur. Rincian tersebut menjelaskan cakupan penindakan, tetapi tidak dengan sendirinya mengungkap identitas semua pihak yang dikenai sanksi. Sampai OJK membuka nama-nama setelah periode banding, hubungan Supra, Pandu, dan entitas dalam perkara tetap harus disampaikan sebagai informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi, bukan sebagai kesimpulan tentang tanggung jawab atau kesalahan.
Data perdagangan yang dicatat dalam sumber menempatkan Supra Sekuritas sebagai salah satu broker dengan nilai transaksi terbesar untuk saham DSSA selama setahun terakhir. Catatan tersebut menggambarkan besarnya aktivitas perdagangan melalui perusahaan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa yang mengambil keputusan atau memperoleh manfaat dari transaksi itu. Sumber yang sama menyatakan tidak ada indikasi bahwa Pandu Sjahrir meraih keuntungan dari investasinya di Supra, ataupun mengetahui aktivitas perdagangan saham DSSA oleh perusahaan tersebut. Karena itu, kepemilikan Pandu sebagai pemegang saham minoritas perlu dibedakan dari kegiatan operasional broker dan keputusan transaksi yang dilakukan atas nama perusahaan. Pembedaan ini penting agar data perdagangan tidak diperlakukan sebagai bukti langsung keterlibatan pribadi, tanpa informasi pendukung yang menunjukkan hubungan tersebut.
Informasi mengenai aktivitas Supra muncul ketika otoritas dan pelaku pasar menghadapi sorotan atas tata kelola pasar modal. Rangkaian sanksi finansial yang dimaksud disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah OJK, menandai besarnya perhatian terhadap kepatuhan dan transparansi. Perkembangan itu juga bertepatan dengan upaya Indonesia memperkuat kerangka pasar modal setelah MSCI memperingatkan kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Isu tersebut menjadikan kualitas data, likuiditas, keterbukaan kepemilikan, dan praktik perdagangan sebagai perhatian penting bagi investor domestik maupun global. Dalam konteks demikian, penilaian atas peran individu dan perusahaan sebaiknya bertumpu pada bukti yang tersedia, sembari menempatkan catatan transaksi, sanksi, dan respons kebijakan dalam konteksnya masing-masing.
Pandu sendiri termasuk figur yang mendorong reformasi, perbaikan likuiditas, dan peningkatan transparansi pasar.
