JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Dewan Kehormatan Depinas SOKSI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan sejarah berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi yang tidak dikelola dengan baik hampir selalu berimbas pada meningkatnya ketegangan sosial dan instabilitas politik. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik akibat konflik di berbagai kawasan, gangguan rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi dan pangan, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara harus diantisipasi Indonesia dengan memperkuat daya tahan nasional sejak dini.
Indonesia memang masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen dan inflasi yang tetap terkendali. Namun, berbagai tantangan seperti pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor padat karya, serta tekanan terhadap kelas menengah memerlukan langkah mitigasi yang terukur agar tidak berkembang menjadi persoalan politik dan keamanan yang lebih luas.
“Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, yang muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dijadikan instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (22/7/26).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menghadiri Sarasehan Senior Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dengan tema “Mitigasi Krisis Ekonomi – Mencegah Potensi Instabilitas Politik”. Hadir antara lain Ketua Dewan Kehormatan SOKSI Utoyo Usman, Ketua Dewan Pakar SOKSI Bomer Pasaribu, Ketua Dewan Pembina SOKSI Ahmadi Noor Supit, serta Ketua Dewan Pertimbangan SOKSI Thomas Suyatno dan para tokoh, senior Depinas SOKSI.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD masih memperingatkan bahwa ekonomi dunia berada dalam fase ketidakpastian tinggi akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Kondisi tersebut membuat setiap negara harus memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Indonesia memiliki peluang besar karena didukung bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun peluang tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila dibarengi tata kelola pemerintahan yang efektif, hilirisasi industri yang konsisten, penguatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.
“Yang harus dibangun adalah ekonomi yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ketika rakyat memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik yang baik, maka stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi akan selalu menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polkam KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan,
pengalaman berbagai negara harus menjadi pelajaran penting. Krisis keuangan Asia tahun 1997–1998 memicu perubahan politik besar di Indonesia setelah nilai tukar rupiah terpuruk, inflasi melonjak tajam, dan jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan. Fenomena serupa juga terlihat di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, serta demonstrasi besar yang berakhir dengan pergantian pemerintahan. Berbagai negara di Amerika Latin maupun Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering berkembang menjadi instabilitas politik apabila pemerintah terlambat melakukan langkah antisipasi.
“Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita harus membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak,” tegas Bamsoet.
Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini mengingatkan, strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, perluasan akses pembiayaan produktif serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut sejalan dengan gagasan pembangunan nasional berbasis Pancasila, yakni penguatan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera sebagai fondasi membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.
“Pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi dinikmati oleh kelompok tertentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi yang kokoh,” papar Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, tantangan ekonomi pada era digital juga diikuti ancaman penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, hingga eksploitasi keresahan masyarakat melalui media sosial. Situasi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan berbagai kelompok untuk memperbesar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Karena itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta penguatan modal sosial menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi nasional.
“Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam,” pungkas Bamsoet. (*)
Pewarta: Abdul Latif
Respon (1)