Jakarta | Survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebaran penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata. Berdasarkan data per September 2026, penerima program masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan di pedesaan. Temuan tersebut menggambarkan bahwa jangkauan MBG belum seimbang kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan dengan karakteristik dan kebutuhan berbeda.
Ketimpangan juga terlihat jika penerima dikelompokkan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga. Siswa dari keluarga mampu tercatat menerima MBG lebih banyak daripada siswa dari keluarga miskin. Dengan demikian, kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi belum menjadi penerima terbanyak, meskipun bantuan pangan bergizi ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan siswa. Perbedaan jangkauan tersebut menjadi perhatian dalam membaca efektivitas pelaksanaan program serta menentukan kelompok yang perlu memperoleh prioritas lebih besar.
Anggota DEN M. Firman Hidayat menyampaikan paparan mengenai data dan ketimpangan distribusi itu. Jajaran DEN menyampaikan hasil survei kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Paparan tersebut memuat gambaran penerima berdasarkan lokasi tempat tinggal dan latar belakang ekonomi keluarga, termasuk perbandingan siswa di perkotaan dan pedesaan serta keluarga mampu dan miskin.
Temuan survei ini memberikan dasar untuk menilai siapa yang telah dijangkau MBG dan siapa yang masih berisiko tertinggal. Data sebaran dapat membantu pemerintah melihat apakah pelaksanaan program sudah menjangkau siswa yang paling membutuhkan, bukan hanya wilayah atau kelompok yang lebih mudah tercatat sebagai penerima. Perhatian terhadap kondisi geografis dan kemampuan ekonomi rumah tangga juga penting agar evaluasi tidak berhenti pada jumlah penerima secara keseluruhan. Dengan melihat pola distribusi secara terperinci, pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan jangkauan dan menyusun langkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa di setiap wilayah.
Menanggapi temuan survei mengenai sebaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum merata, Firman menekankan pentingnya memperbaiki penentuan sasaran distribusi. Menurut penekanannya, pelaksanaan program perlu lebih mengutamakan masyarakat miskin, termasuk siswa dari keluarga yang paling membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Arah tersebut dimaksudkan agar bantuan makanan menjangkau kelompok yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, bukan semata-mata mengikuti kemudahan penyaluran.
Perhatian terhadap wilayah pedesaan juga menjadi bagian penting dari rekomendasi itu. Kebutuhan gizi dapat berhadapan dengan hambatan yang berbeda satu daerah dan daerah lainnya, termasuk jarak, kondisi akses, dan keterbatasan layanan. Karena itu, hasil survei dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai wilayah mana yang belum terlayani secara memadai. Dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat setempat, penyaluran MBG diharapkan semakin tepat sasaran dan tidak meninggalkan siswa yang tinggal jauh dari pusat layanan.
Firman turut menyoroti daerah terpencil serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kelompok wilayah ini perlu mendapat perhatian dalam perencanaan distribusi karena akses yang terbatas dapat membuat pemenuhan asupan gizi menjadi lebih menantang. Prioritas bagi daerah 3T bukan berarti mengabaikan wilayah lain, melainkan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang terungkap melalui survei. Pendekatan tersebut dapat membantu pihak terkait menyusun urutan penjangkauan yang lebih peka terhadap kesenjangan, serta memastikan bahwa lokasi yang paling membutuhkan tidak tertunda hanya karena lebih sulit dijangkau.
Penekanan tersebut merupakan rekomendasi mengenai sasaran distribusi berdasarkan temuan survei, bukan pernyataan bahwa perubahan kebijakan telah diberlakukan. Temuan tentang ketidakmerataan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi cakupan program dan merancang langkah perbaikan. Dalam proses itu, kondisi ekonomi keluarga, lokasi tempat tinggal, dan hambatan akses perlu dipertimbangkan secara bersama. Dengan menjadikan siswa miskin, masyarakat pedesaan, wilayah terpencil, dan daerah 3T sebagai perhatian utama, perbaikan penyaluran MBG berpeluang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata. Namun, penetapan langkah dan pelaksanaannya tetap memerlukan keputusan serta tindak lanjut dari pihak berwenang.
Dalam pemaparan hasil survei lainnya, Firman menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi mendukung kehadiran dan kegiatan belajar siswa. Salah satu temuan yang disoroti adalah perbedaan pola absensi siswa yang menerima MBG dan mereka yang belum menerima program tersebut. Penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan siswa nonpenerima. Temuan ini menunjukkan bahwa penyediaan makanan di sekolah dapat menjadi salah satu faktor yang membantu siswa mengikuti pembelajaran secara lebih teratur, meskipun survei tersebut tidak memberikan ukuran dampak dalam angka.
Firman juga mengaitkan manfaat MBG dengan upaya mengurangi rasa lapar yang dialami siswa selama berada di sekolah. Ketika kebutuhan makan lebih terbantu, siswa dinilai dapat menjalani kegiatan belajar dengan lebih nyaman dan memiliki semangat belajar yang lebih baik. Dengan demikian, program ini tidak hanya dipandang dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dari kemungkinan kontribusinya terhadap pengalaman belajar sehari-hari. Penjelasan tersebut tetap perlu dibaca sebagai hasil survei yang disampaikan Firman, tanpa mengasumsikan bahwa seluruh siswa mengalami perubahan yang sama.
Perbedaan kehadiran penerima dan nonpenerima disebut cukup besar pada desil 1, yaitu kelompok rumah tangga paling miskin. Sorotan terhadap kelompok ini penting karena keterbatasan ekonomi dapat membuat dukungan makan di sekolah lebih berarti bagi siswa. Menurut Firman, selisih tingkat kehadiran yang menonjol pada desil tersebut memperlihatkan bahwa manfaat MBG berpotensi terasa lebih kuat bagi anak-anak dari keluarga berpendapatan paling rendah. Namun, bahan yang disampaikan tidak mencantumkan besaran selisih atau angka dampaknya, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik terbatas pada perbandingan yang dilaporkan. Temuan ini menjadi salah satu alasan untuk memperhatikan siapa yang telah menerima program dan kelompok mana yang masih belum terjangkau. Jika perluasan MBG dilakukan dengan mempertimbangkan kerentanan ekonomi, siswa miskin dapat memperoleh prioritas yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks evaluasi, perkembangan kehadiran dan semangat belajar dapat terus dicermati bersama aspek pemenuhan makanan, agar manfaat program dipahami secara lebih menyeluruh dan tidak dilebihkan dari bukti yang tersedia.
Temuan survei DEN-BPS tidak hanya menggambarkan sebaran penerima MBG dan akses terhadap program, tetapi juga menyoroti bagaimana mutu makanan berkaitan dengan pengalaman siswa di sekolah. Dalam survei yang sama, kualitas menu disebut sebagai alasan utama meningkatnya semangat belajar. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian siswa terhadap makanan yang mereka terima merupakan bagian penting dalam memahami manfaat program, di samping ketersediaan dan pemerataan layanan.
Angka yang disampaikan secara spesifik dalam survei tersebut adalah 95 persen siswa penerima MBG mengaku semangat belajarnya lebih tinggi ketika menu yang diterima dinilai baik. Pernyataan ini merupakan pengakuan siswa mengenai semangat mereka, bukan pengukuran perubahan nilai akademik, kehadiran, atau hasil belajar lainnya. Karena itu, angka tersebut perlu dibaca sesuai cakupannya: mayoritas responden penerima menyampaikan bahwa menu yang mereka nilai baik berjalan seiring dengan semangat belajar yang lebih tinggi.
Kaitan ini memberi alasan bagi pelaksanaan MBG untuk memperhatikan mutu makanan secara konsisten, bukan hanya memastikan makanan tersedia. Menu yang layak, beragam, dan sesuai kebutuhan penerima dapat menjadi bagian dari pengalaman makan yang lebih positif menurut siswa. Namun, survei ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kualitas menu menyebabkan peningkatan prestasi atau dampak pendidikan tertentu. Pengakuan tentang semangat belajar tetap penting sebagai temuan persepsi, sementara penilaian atas dampak akademik memerlukan indikator dan pengukuran tersendiri.
Dalam konteks pemerataan, perhatian terhadap mutu perlu berjalan beriringan dengan upaya menjangkau siswa yang paling membutuhkan.
