JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto membantah isu mengenai adanya upaya untuk menjauhkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bantahan tersebut disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang mengaitkan perubahan dalam pemerintahan dengan dugaan pemisahan hubungan Jokowi dan pemerintahan yang sedang berjalan.
Isu itu muncul dan dikaitkan dengan perombakan kabinet yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya. Sejumlah perubahan dalam susunan pemerintahan kemudian dibaca sebagai bagian dari upaya tertentu terhadap posisi serta hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Namun, Bambang menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar.
Pernyataan Wamensesneg itu menempatkan perombakan kabinet sebagai pokok yang tidak dapat langsung dihubungkan dengan isu adanya upaya menjauhkan Jokowi. Ia membantah adanya kaitan seperti yang beredar, sehingga informasi mengenai perubahan dalam pemerintahan perlu dipahami berdasarkan keterangan resmi, bukan melalui dugaan yang berkembang.
Bantahan tersebut juga menjadi penegasan bahwa isu mengenai hubungan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan pemerintah. Bambang tidak membenarkan narasi yang menyebut perombakan kabinet digunakan untuk menjauhkan Presiden ke-7 RI itu dari pemerintahan saat ini.
Dengan demikian, inti pernyataan Bambang adalah penolakan terhadap isu tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk memisahkan atau menjauhkan Jokowi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu yang mengaitkan hal itu dengan perombakan kabinet pun dibantah dan tidak dinyatakan sebagai alasan di balik perubahan yang berlangsung.
Isu yang beredar menyoroti dua perubahan jabatan penting di pemerintahan dan kepolisian. Perubahan pertama berkaitan dengan posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dalam informasi yang menjadi bahan perbincangan, Jenderal Suyudi Ario Seto disebut menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Pergantian tersebut kemudian dipandang sebagai perubahan strategis karena jabatan Kapolri memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, koordinasi keamanan, serta pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat nasional.
Perubahan kedua menyangkut jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sugiono disebut mengambil alih posisi yang sebelumnya ditempati Pratikno. Sebagai menteri koordinator, pejabat yang memimpin bidang ini bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai kebijakan pemerintah terkait pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pergantian tersebut turut menarik perhatian publik dan menjadi bagian dari isu mengenai penataan kembali susunan pejabat negara.
Kedua perubahan itu menjadi dasar munculnya anggapan bahwa pergantian Kapolri dan Menko PMK memiliki kaitan dengan Joko Widodo. Dugaan tersebut muncul karena pergantian berlangsung pada jabatan yang dinilai strategis serta melibatkan nama-nama pejabat dengan posisi penting dalam struktur pemerintahan. Sejumlah pihak kemudian menghubungkan perubahan itu dengan kepentingan politik atau langkah tertentu yang berkaitan dengan mantan presiden tersebut.
Namun, anggapan mengenai keterkaitan tersebut dibantah oleh Wamensesneg. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan jabatan harus dipahami berdasarkan keputusan dan kebutuhan kelembagaan, bukan semata-mata melalui spekulasi politik. Dengan demikian, informasi tentang Jenderal Suyudi Ario Seto yang menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Sugiono yang menggantikan Pratikno merupakan konteks utama munculnya isu, sedangkan klaim bahwa keduanya berkaitan dengan Jokowi tetap menjadi tudingan yang telah disanggah pemerintah.
Pada Kamis, 8 Oktober 2026, Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan bantahan secara tegas terkait pemberitaan yang mengaitkan pergantian Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dengan Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dengan demikian, Bambang menegaskan langsung bahwa isu yang beredar perlu dilihat berdasarkan keterangan resmi, bukan semata-mata berdasarkan spekulasi atau pemberitaan yang berkembang.
Bambang membantah adanya upaya untuk “mempreteli” orang-orang Jokowi melalui pergantian jabatan tersebut. Istilah itu merujuk pada anggapan bahwa perubahan posisi di lingkungan pemerintahan dilakukan secara khusus untuk menyingkirkan atau mengurangi peran orang-orang yang dikaitkan dengan Jokowi. Menurut penegasan Bambang, anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ia menyatakan bahwa pemberitaan mengenai adanya upaya semacam itu tidak benar.
Bantahan ini sekaligus memperjelas posisi Bambang terhadap isu yang menghubungkan perubahan jabatan dengan kepentingan politik tertentu. Ia tidak membenarkan narasi bahwa pergantian Kapolri dan Menko PMK merupakan bagian dari langkah untuk “mempreteli” orang-orang Jokowi. Pernyataan yang disampaikan di Kompleks Parlemen itu mempertahankan makna bahwa tidak ada tindakan seperti yang diberitakan. Karena itu, informasi mengenai hubungan pergantian kedua pejabat tersebut dan upaya menyingkirkan orang-orang Jokowi perlu dipahami sebagai pemberitaan yang telah dibantah secara tegas oleh Bambang. Penjelasan tersebut menempatkan bantahan resmi sebagai rujukan utama dalam memahami isu yang beredar pada saat itu.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang menyatakan bahwa kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berada dalam kondisi solid. Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab anggapan bahwa perubahan pada posisi strategis pemerintahan menunjukkan adanya keretakan atau perbedaan sikap di unsur-unsur kabinet. Menurut Bambang, koordinasi pemerintahan tetap berjalan dan setiap pejabat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab serta kewenangan masing-masing.
Bambang juga membantah anggapan bahwa pergantian Kapolri dan menteri berkaitan dengan upaya menjauhkan Joko Widodo dari pemerintahan. Ia menilai pergantian tersebut tidak perlu dikaitkan dengan persoalan politik yang lebih luas, termasuk hubungan pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya. Penempatan maupun perubahan pejabat, menurut dia, merupakan bagian dari dinamika normal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai pergantian pejabat dilakukan sebagai hal yang biasa dan tidak dapat langsung dimaknai sebagai langkah untuk mengubah hubungan politik tertentu. Bambang meminta masyarakat melihat persoalan tersebut secara proporsional, tanpa membangun tafsir yang melampaui keterangan resmi pemerintah. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa soliditas kabinet Prabowo tetap terjaga, sementara pergantian pejabat tidak berkaitan dengan usaha menjauhkan Jokowi dari pemerintahan, melainkan merupakan pergantian biasa dalam pelaksanaan pemerintahan.
