Jakarta | Dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melintasi batas wilayah Indonesia menjadi perhatian pemerintah setelah sejumlah negara sahabat menyampaikan protes. Asap yang terbawa angin tersebut tidak hanya mengganggu kualitas udara di daerah terdampak, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di negara tetangga. Pemerintah menilai persoalan ini perlu ditangani secara serius karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keselamatan penerbangan, hubungan antarnegara, serta komitmen regional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. “Ya, kita menerima protes dari sejumlah negara sahabat karena asap kebakaran hutan dan lahan berdampak ke negara tetangga. Bapak Presiden memberikan perhatian serius terhadap masalah ini,” ujar Dudung. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memandang karhutla bukan semata-mata sebagai persoalan domestik, melainkan isu yang memiliki konsekuensi lintas negara.
Protes diplomatik dari negara-negara tetangga menunjukkan bahwa dampak kabut asap telah dirasakan di luar wilayah Indonesia. Situasi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan pemantauan titik panas, dan mempercepat langkah pencegahan serta pemadaman di kawasan rawan. Penanganan juga perlu dilakukan secara transparan agar negara-negara terdampak memperoleh informasi yang akurat mengenai sumber asap, perkembangan kebakaran, dan tindakan yang sedang ditempuh. Perhatian langsung Presiden diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah sekaligus menjaga komunikasi dengan negara sahabat. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi mencakup upaya mengurangi risiko berulangnya pencemaran udara lintas batas dan mempertahankan hubungan baik di kawasan.
Dudung menjelaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi hambatan yang tidak sederhana. Salah satu persoalan utama terdapat pada karakteristik lahan gambut yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Api pada kawasan semacam ini tidak selalu terlihat di permukaan, karena dapat merambat melalui lapisan tanah dan menyebar ke area lain. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama, sekaligus menuntut pemantauan berulang setelah api dinyatakan padam.
Lahan gambut juga memiliki material organik yang mudah terbakar ketika berada dalam keadaan kering. Air yang disemprotkan dari darat maupun udara belum tentu langsung menjangkau titik api di bawah permukaan. Petugas harus memastikan bagian tanah yang terbakar benar-benar basah agar bara tidak kembali menyala. Tantangan ini semakin berat ketika cuaca panas, angin kencang, serta akses menuju lokasi terbatas. Medan yang sulit dijangkau dapat memperlambat mobilisasi personel, peralatan, dan sumber air.
Selain kondisi lahan, luas area yang terbakar turut memengaruhi efektivitas penanganan. Ketika titik api tersebar di wilayah yang lebar, petugas perlu menentukan prioritas berdasarkan tingkat ancaman, kedekatan dengan permukiman, serta potensi meluasnya kebakaran. Pengawasan udara, pemadaman dari darat, dan pembuatan sekat untuk membatasi pergerakan api harus dilakukan secara terpadu. Besarnya cakupan wilayah membuat koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam setiap tahap operasi.
Meski menghadapi berbagai kendala tersebut, pemerintah tetap menjalankan langkah-langkah penanggulangan melalui pengerahan personel, pemanfaatan peralatan pemadam, pemantauan titik panas, dan upaya pembasahan lahan. Penanganan juga diarahkan pada pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan terhadap masyarakat di sekitar area terdampak. Menurut Dudung, karakter lahan dan besarnya wilayah terbakar memang menjadi tantangan, tetapi kondisi itu tidak menghentikan upaya pemerintah untuk mengendalikan karhutla secara bertahap dan berkelanjutan.
Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan personel TNI, Polri, serta satuan-satuan terkait. Pengerahan tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya titik api, dan memastikan dampak asap terhadap masyarakat dapat dikendalikan. Selain bertugas di lapangan, personel juga mendukung pemantauan wilayah, distribusi peralatan, pengamanan area terdampak, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga teknis.
Wilayah yang menjadi fokus laporan dan penanganan meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ketiga kawasan tersebut mendapat perhatian karena memiliki sejumlah titik rawan karhutla dan berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, transportasi, serta hubungan dengan negara tetangga. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi perkembangan titik panas, kondisi lahan, dan kebutuhan tambahan di setiap lokasi.
Dudung berperan sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam posisi tersebut, ia mengarahkan sinergi antarlembaga agar tindakan di lapangan berjalan terpadu, mulai dari deteksi dini hingga pemadaman dan penanganan pascakebakaran. Koordinasi menjadi penting karena karhutla tidak hanya membutuhkan respons militer dan kepolisian, tetapi juga dukungan pemadam kebakaran, pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, serta satuan teknis lainnya.
Pemerintah juga akan mengevaluasi berbagai langkah yang telah dilaksanakan. Evaluasi mencakup capaian penanganan, persentase pelaksanaan di setiap wilayah, hambatan yang masih ditemukan, dan efektivitas penggunaan personel maupun peralatan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan tindakan konkret berikutnya, termasuk penambahan kekuatan, penguatan patroli, percepatan pemadaman, dan peningkatan perlindungan bagi masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat menetapkan wilayah yang harus diprioritaskan berdasarkan tingkat ancaman, luas kebakaran, kepadatan penduduk, serta potensi penyebaran asap. Pendekatan ini diharapkan membuat sumber daya tersedia digunakan secara tepat dan respons terhadap karhutla berlangsung lebih cepat, terukur, serta berkelanjutan.
Berbagai langkah pemerintah dalam merespons dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana. Pembahasan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan penanganan di lapangan dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama karena kondisi asap telah menimbulkan perhatian di luar wilayah terdampak. Pemerintah perlu memastikan setiap tindakan berjalan terukur, terpadu, dan sesuai dengan perkembangan situasi di masing-masing daerah.
Dudung menyebut terdapat kemungkinan Presiden memberikan arahan khusus untuk penanganan karhutla secara insidental. Arahan itu dapat disesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk perubahan sebaran asap, kebutuhan pemadaman, serta dampak yang dirasakan masyarakat. Namun, bentuk kebijakan maupun langkah lanjutan yang akan ditempuh belum dapat disampaikan sebelum pembahasan bersama Presiden berlangsung. Pemerintah masih menunggu keputusan dan penekanan yang akan diberikan dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Dudung belum memberikan jawaban mengenai tawaran bantuan dari negara lain. Menurutnya, hal tersebut masih perlu dibicarakan terlebih dahulu bersama Presiden. Pemerintah akan mempertimbangkan tawaran tersebut secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan penanganan karhutla, mekanisme kerja sama, serta kesesuaian bantuan dengan langkah yang telah disiapkan di dalam negeri. Keputusan mengenai bentuk respons terhadap tawaran itu akan disampaikan setelah proses pembahasan selesai.
Perkembangan karhutla menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak lagi terbatas pada wilayah yang mengalami kebakaran. Asap yang terbawa angin telah memengaruhi negara tetangga dan memicu protes, sehingga persoalan ini berkembang menjadi isu yang menyentuh hubungan antarnegara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi, mempercepat penanganan di lapangan, dan membahas setiap opsi secara hati-hati bersama Presiden, termasuk kemungkinan arahan khusus maupun kerja sama dengan negara lain.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi
