Jakarta | Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai memberikan dampak langsung terhadap aktivitas penerbangan. Sejumlah penerbangan mengalami penundaan karena kondisi udara di sekitar wilayah terdampak tidak mendukung keselamatan operasional pesawat. Asap yang menyelimuti kawasan tersebut menurunkan jarak pandang secara signifikan, sehingga proses keberangkatan maupun kedatangan pesawat perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa jarak pandang di tengah kepungan kabut asap berada pada kisaran 500 hingga 800 meter. Rentang tersebut menunjukkan bahwa jarak pandang masih terbatas dan berpotensi menyulitkan penerbangan, terutama ketika pesawat melakukan lepas landas atau mendarat. Karena itu, pengelola bandara dan maskapai harus mempertimbangkan faktor keselamatan sebelum menentukan kelanjutan jadwal penerbangan.
Dudung juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami langsung dampak kabut asap tersebut. Beberapa hari sebelumnya, ketika hendak menuju Sumatera Selatan, penerbangannya turut mengalami penundaan. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa gangguan bukan hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga dapat memengaruhi perjalanan pejabat dan mobilitas pemerintahan. Keterangan tersebut disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026, dalam konteks pembahasan mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan serta langkah penanganannya. Penundaan penerbangan menjadi salah satu indikator awal bahwa kabut asap telah mengganggu aktivitas publik secara lebih luas, sekaligus menegaskan perlunya pemantauan jarak pandang dan koordinasi antarlembaga secara berkelanjutan.
Pernyataan Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada transportasi udara. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kabut asap dipandang sebagai kondisi yang perlu segera ditangani karena dapat mengganggu kelancaran penerbangan serta aktivitas masyarakat yang bergantung pada layanan udara.
Menurut Dudung, fokus perhatian Presiden diarahkan pada percepatan pengendalian kebakaran. Upaya pengendalian yang berlangsung secara cepat menjadi hal penting untuk mengurangi sumber kabut asap dan membatasi dampaknya terhadap wilayah sekitar, termasuk jalur transportasi udara. Dengan demikian, perkembangan penanganan karhutla menjadi bagian yang terus dipantau sejalan dengan munculnya gangguan akibat asap.
Dudung juga menyampaikan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai kondisi kabut asap yang memengaruhi penerbangan. Informasi tersebut menjadi dasar untuk melihat perkembangan situasi di lapangan, terutama terkait dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap jarak pandang serta kelancaran transportasi udara. Kondisi itu menunjukkan bahwa penanganan kebakaran perlu terus mendapat perhatian agar dampaknya tidak meluas.
Selanjutnya, Dudung mengatakan akan melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut akan memuat perkembangan kondisi kabut asap dan proses pengendalian kebakaran yang sedang berlangsung. Penyampaian informasi secara berkala diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai situasi terkini, termasuk sejauh mana penanganan kebakaran telah berjalan dan pengaruhnya terhadap gangguan penerbangan.
Dudung berencana menyampaikan laporan mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh. Laporan tersebut akan memuat berbagai hal yang telah ditangani oleh pemerintah bersama unsur terkait, termasuk tindakan pemadaman, pencegahan perluasan titik api, pemantauan kondisi udara, serta koordinasi antarlembaga. Penyampaian laporan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi terkini dan efektivitas langkah yang telah dijalankan di lapangan.
Selain mencatat kegiatan yang sudah dilakukan, laporan itu akan mencantumkan persentase pelaksanaan setiap langkah penanganan. Informasi tersebut penting untuk menunjukkan sejauh mana rencana yang telah disusun benar-benar terlaksana, sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan penguatan. Dudung juga akan menjelaskan langkah konkret berikutnya, termasuk tindakan yang menjadi prioritas berdasarkan perkembangan titik panas, arah angin, kondisi lahan, dan potensi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Sejumlah wilayah menjadi perhatian utama dalam laporan tersebut, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ketiga wilayah itu dipandang perlu mendapatkan pemantauan dan penanganan yang terukur karena memiliki potensi karhutla serta dampak asap yang dapat mengganggu kesehatan, transportasi, dan kegiatan ekonomi. Prioritas penanganan akan disesuaikan dengan tingkat ancaman di masing-masing daerah, sehingga sumber daya dapat dikerahkan secara tepat dan tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran meluas.
Persoalan tersebut juga tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah dalam negeri. Penyebaran asap disebut telah menjangkau negara tetangga, sehingga dampak karhutla dinilai telah berkembang menjadi isu lintas negara. Pernyataan itu menegaskan pentingnya pengendalian sumber asap secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan, terutama di wilayah yang berpotensi menghasilkan sebaran asap lebih luas. Laporan Dudung nantinya menjadi dasar untuk melihat capaian penanganan, menentukan kebutuhan tambahan, serta menetapkan urutan langkah yang harus segera dilakukan, tanpa mendahului atau menyimpulkan adanya respons dari negara lain.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadapi hambatan utama berupa bentang lahan gambut yang luas. Karakteristik gambut membuat upaya pemadaman tidak mudah dilakukan, karena kondisi lahan dapat menyulitkan akses dan memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan situasi di lapangan. Luas wilayah yang harus dipantau dan ditangani juga menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh unsur yang terlibat.
Pemerintah telah mengerahkan personel gabungan untuk mendukung penanganan karhutla. Unsur tersebut mencakup TNI, Polri, serta satuan terkait di daerah. Pengerahan lintas instansi dilakukan agar penanganan dapat berjalan secara terpadu, terutama dalam menghadapi kondisi lahan yang luas dan memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Setiap unsur menjalankan peran sesuai kewenangan dan kebutuhan penanganan di wilayah masing-masing.
Menurut Dudung, sumber daya manusia telah dikerahkan untuk mendukung langkah penanganan. Namun, jumlah dan kesiapan personel perlu disesuaikan dengan luas wilayah yang dihadapi. Bentang lahan yang besar membuat pelaksanaan di lapangan memerlukan arahan khusus dari tingkat pusat, khususnya untuk langkah-langkah yang bersifat insidental. Arahan tersebut dibutuhkan agar keputusan dapat diambil secara terkoordinasi ketika muncul kebutuhan penanganan tertentu.
Karena itu, perkembangan kondisi di lapangan akan dilaporkan untuk menjadi bahan koordinasi lebih lanjut. Laporan tersebut diharapkan dapat mendukung pemberian arahan khusus dari pemerintah pusat, terutama terkait tindakan insidental yang perlu dilakukan dalam menghadapi hambatan geografis dan karakter lahan gambut. Dengan koordinasi unsur pusat, pemerintah daerah, dan personel gabungan, langkah penanganan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata di setiap wilayah.
Baca juga: Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
