Jakarta | Pemerintah tengah membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menelusuri dugaan praktik kolusi dalam pembentukan kemitraan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pola pembentukan yayasan yang diduga berkaitan dengan penentuan titik layanan tertentu sebelum yayasan tersebut bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sorotan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menempatkan tata kelola kemitraan sebagai salah satu aspek yang perlu diperiksa agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pola yang menjadi perhatian, penentuan lokasi atau titik layanan disebut berlangsung sebelum yayasan menjalin kerja sama dengan SPPG. Urutan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pemilihan mitra, dasar penetapan titik, serta kemungkinan adanya pengaturan yang tidak semestinya. Pemerintah menyoroti dugaan praktik itu sebagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh yayasan atau kemitraan terlibat pelanggaran. Pembedaan ini penting karena yayasan yang bekerja sama dengan SPPG merupakan bagian dari pelaksanaan layanan, sementara dugaan penyimpangan harus dinilai berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan.
Penjelasan Zulkifli memberi konteks tentang upaya pemerintah menata hubungan yayasan dan SPPG, sekaligus memastikan titik pelayanan ditetapkan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap proses tersebut dibutuhkan untuk mencegah kepentingan tertentu memengaruhi penentuan lokasi maupun pemilihan mitra. Namun, rincian mengenai pihak yang diduga terlibat, jumlah titik yang menjadi perhatian, dan langkah pemeriksaan lanjutan tidak dirinci dalam pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers itu. Karena itu, dugaan kolusi tetap perlu dipahami sebagai hal yang sedang disoroti, bukan fakta pelanggaran yang telah dipastikan. Pembenahan tata kelola diharapkan menjaga kemitraan tetap transparan dan mendukung penyaluran makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Zulkifli menegaskan bahwa praktik yang menyimpang dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh terus berlangsung. Sikap tersebut sejalan dengan upaya pemerintah membenahi pelaksanaan program, termasuk menata kemitraan dengan yayasan serta memperkuat pengawasan terhadap dapur. Pembenahan ini diperlukan agar kegiatan di lapangan berjalan sesuai ketentuan dan tujuan program, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang. Karena itu, praktik yang dinilai bermasalah sedang dibersihkan dan tidak semestinya dianggap sebagai hal yang dapat ditoleransi.
Namun, kemungkinan penanganan melalui jalur hukum disampaikan secara bersyarat. Pemerintah membuka kemungkinan membawa pelanggaran ke ranah hukum apabila kesalahan dilakukan dengan sengaja dan bukti atau keadaan yang ada menunjukkan hal tersebut secara jelas. Penegasan ini membedakan evaluasi dan perbaikan tata kelola di satu sisi, dengan dugaan pelanggaran yang memenuhi kondisi tertentu di sisi lain. Dengan demikian, pernyataan itu tidak dapat dimaknai sebagai keputusan bahwa setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG otomatis akan diproses di pengadilan.
Pendekatan tersebut menempatkan kejelasan fakta sebagai pertimbangan penting. Kesalahan yang terjadi perlu ditelaah berdasarkan keadaan dan bukti yang tersedia sebelum kemungkinan langkah hukum dipertimbangkan. Zulkifli tidak menyatakan bahwa proses hukum tertentu telah dimulai atau bahwa pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk membawa semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Yang disampaikan adalah bahwa tindakan hukum dapat menjadi pilihan ketika unsur kesengajaan dan kejelasan bukti atau keadaan terpenuhi. Sementara itu, pembenahan terhadap praktik yang tidak sesuai tetap menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan program. Penegasan batas tersebut penting agar pengawasan dan penertiban berlangsung secara proporsional, tanpa mengabaikan kemungkinan pertanggungjawaban ketika pelanggaran memang dilakukan secara sengaja dan dapat dibuktikan dengan jelas.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyampaikan bahwa pembenahan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap operasional dapur. Langkah ini bertujuan memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari proses pengolahan makanan hingga penyalurannya kepada penerima manfaat. Pemeriksaan juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan mendorong pengelola segera melakukan perbaikan. Dengan pengawasan yang lebih teratur, BGN berupaya menjaga agar makanan yang disediakan aman, layak, dan mendukung tujuan pemenuhan gizi.
Selain memeriksa dapur, BGN memperbaiki dan memutakhirkan data penerima manfaat. Ketepatan data diperlukan agar layanan MBG menjangkau kelompok sasaran secara sesuai dan pelaksanaannya dapat direncanakan dengan lebih baik. Pemutakhiran tersebut juga membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian jumlah penerima, kebutuhan layanan, dan kemampuan operasional dapur. Pengelola program di lapangan perlu mendukung proses ini dengan memberikan informasi yang benar serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Perbaikan data dan pemeriksaan operasional berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
Pengawasan BGN turut menekankan pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Dapur perlu menjaga kebersihan area kerja, peralatan, serta proses penanganan bahan pangan dan makanan siap santap. Pengelolaan limbah juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kebersihan lingkungan dan keamanan layanan. Apabila ditemukan persoalan, pengelola harus menindaklanjuti temuan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Dapur yang bermasalah, termasuk terkait pengelolaan limbah atau kebersihan, dapat dihentikan operasionalnya untuk sementara agar pembenahan dilakukan. Jika pelanggaran atau kekurangan tidak dapat ditangani sesuai persyaratan, penghentian dapat diberlakukan secara permanen. Kebijakan ini menegaskan bahwa keberlangsungan layanan bergantung pada kepatuhan terhadap standar, bukan sekadar kemampuan menyediakan makanan. Melalui pemeriksaan, penataan data, dan penegakan ketentuan sanitasi, BGN berupaya memperkuat mutu pelaksanaan MBG sekaligus melindungi penerima manfaat.Pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk memastikan setiap dapur mengikuti prosedur operasional standar (SOP). Salah satu langkah yang sedang diuji adalah menghubungkan kamera pengawas atau CCTV di dapur dengan pusat pemantauan. Sistem ini diharapkan membantu petugas memperoleh gambaran lebih langsung mengenai proses kerja, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan dapat dipantau dengan lebih teratur. Uji coba tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan operasional, bukan sekadar mengandalkan laporan setelah kegiatan berlangsung. Meski demikian, penerapannya masih dalam tahap pengujian dan belum menjadi sistem yang berlaku menyeluruh.
Sudaryono menjelaskan bahwa dapur-dapur MBG pada dasarnya telah dilengkapi CCTV. Selama ini, rekaman kamera tersebut umumnya dimanfaatkan secara internal oleh masing-masing dapur. Artinya, keberadaan perangkat pengawas bukan hal baru, tetapi akses dan pemanfaatannya belum terhubung secara terpusat untuk mendukung pengawasan BGN. Kini, BGN sedang menguji penarikan tayangan CCTV dari sekitar 70 dapur ke pusat. Langkah ini memungkinkan pemantauan dilakukan dari lokasi terpusat, sekaligus menjadi bahan untuk menilai apakah koneksi, kualitas tayangan, dan proses pengawasan dapat berjalan sesuai kebutuhan. Jumlah dapur yang terlibat menunjukkan skala uji coba, bukan cakupan nasional yang sudah diterapkan.
Dalam pengujian tersebut, BGN juga menyiapkan dukungan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu memantau kepatuhan terhadap SOP. Teknologi ini ditujukan sebagai alat bantu pengawasan, sehingga proses pemantauan dapat lebih terarah dan temuan yang perlu diperiksa dapat dikenali. Namun, penggunaan AI dan koneksi CCTV masih perlu diuji sebelum ditetapkan sebagai mekanisme operasional tetap. Tahap percobaan dapat memberikan masukan mengenai ketepatan pemantauan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pengelolaan data dan tindak lanjut oleh petugas. Karena itu, publik perlu membedakan rencana pengembangan ini dari sistem yang telah berjalan penuh. BGN masih menguji integrasi CCTV dan AI pada sejumlah dapur, sementara penerapan di seluruh dapur MBG belum dinyatakan berlangsung.
Baca juga: Komentar Prabowo Soal Pakar yang Sering Kritik Pemerintah | Pemerintah Jakarta Cabut Kebijakan PJJ, Sekolah Kembali Normalkan Aktivitas Belajar | BULOG Jamin Mutu Bantuan Pangan, Perkuat Pengawasan Pengolahan Beras di Cirebon
