Yogyakarta, 27 Juni 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memastikan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional berjalan selaras dengan kebutuhan keamanan nasional. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber di seluruh Indonesia yang digelar di Yogyakarta, Kamis (26/6/2025).
Eko Dono menekankan, penguatan keamanan siber nasional tidak bisa dilepaskan dari tata kelola politik dan keamanan negara. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kemenko Polkam dan Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, Kemenko Polkam memiliki mandat sebagai sumbu integrasi lintas sektor untuk memastikan perencanaan pembangunan TIK berjalan harmonis dengan kebutuhan keamanan nasional.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan fundamental untuk menjawab tuntutan zaman,” ujar Eko Dono mengutip pesan Menko Polkam Budi Gunawan. Namun, Eko Dono juga mengakui adanya kesenjangan serius dalam akses dan kualitas layanan TIK di Indonesia.
Berdasarkan data BAKTI Komdigi per Maret 2025, dari total 84.276 desa di Indonesia, sebanyak 8.065 desa (9,6%) masih memiliki cakupan sinyal dan kualitas internet rendah. Sedangkan 1.849 desa (2,2%) belum terjangkau sinyal seluler sama sekali. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi—daerah yang strategis dari sisi geopolitik, ketahanan energi, dan integrasi nasional.
“Kesenjangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga hak warga negara mendapatkan layanan dasar dan akses informasi yang setara. Oleh karena itu, program Zero Blankspot mencerminkan komitmen kita terhadap keadilan pembangunan,” jelas Eko Dono.
Selain pembangunan konektivitas, Eko Dono mengingatkan pentingnya penguatan sistem keamanan siber. Ia menyoroti tren peningkatan tajam serangan siber dalam dua tahun terakhir, yang menargetkan lembaga pemerintah, infrastruktur informasi vital, dan data pribadi masyarakat.
“Tanpa mitigasi adaptif, kita berisiko menghadapi disrupsi digital yang merusak kepercayaan publik dan melemahkan kedaulatan negara. Penguatan deteksi dini, respons insiden, dan pengelolaan keamanan informasi harus menjadi agenda paralel pembangunan konektivitas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno, menyatakan bahwa pemerintah daerah didorong untuk mencanangkan program Zero Blankspot di wilayahnya masing-masing. Pemda juga diminta melakukan pemetaan blankspot hingga tingkat desa/kelurahan sebagai baseline perencanaan pusat dan daerah dalam mengatasi blankspot.
“Kami mendorong kepala daerah menjamin stabilitas keamanan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi, serta memastikan akses jaringan seluler dan internet tersedia di fasilitas layanan dasar seperti sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan, hingga ruang publik dan kawasan strategis,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sebagai bagian dari sinergi memperkuat konektivitas sekaligus keamanan nasional.
(Tim/Red/**)