Maybrat, Papua Barat Daya (21/6/2025) — Wujud nyata kehadiran negara kembali terasa di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten Maybrat, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi dampak berat akibat konflik sosial. Sinergitas TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam mengawal serta mengamankan kunjungan penting dari pejabat tinggi pemerintah pusat dan daerah ke wilayah rawan tersebut.
Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara terpadu oleh jajaran Polres Maybrat, Satgas BKO Brimob Polda Papua Barat Daya, Kodim 1809/Maybrat, serta Satgas Yonif 10 Marinir/SBY, berlangsung dalam suasana penuh kewaspadaan namun tetap kondusif. Fokus utama mereka adalah menjamin kelancaran kunjungan dan keselamatan para pejabat negara saat menyambangi Distrik Aifat Selatan, daerah yang sebelumnya sempat masuk dalam kategori zona merah konflik sosial.
Rombongan pejabat terdiri dari Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, serta Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, yang didampingi oleh jajaran Forkopimda Maybrat. Mereka secara langsung meninjau kondisi warga yang terdampak konflik, sekaligus menyerap aspirasi melalui forum dengar pendapat.
Dalam kunjungan itu, dilakukan juga konsultasi publik oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang menghadirkan warga secara langsung untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan masukan terkait perlindungan hak asasi manusia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sebagai bentuk respons konkret atas peristiwa yang pernah mengguncang kehidupan sosial di Maybrat.
Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Thomas Harming Suwarta, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah bukan hanya simbolik, tapi untuk merespons aspirasi masyarakat secara langsung. “Kami hadir bukan hanya untuk melihat, tapi untuk mendengar dan merespons secara konkret. Ini adalah instruksi langsung dari Menteri Hukum dan HAM RI agar negara hadir nyata di tengah rakyatnya,” ujarnya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya proses rekonsiliasi dan pembangunan ulang kepercayaan antarwarga. “Saya mengajak seluruh warga yang memiliki kerabat atau saudara yang masih terlibat dalam konflik atau perbedaan pemahaman untuk membuka pintu rekonsiliasi. Kita bangun kembali Maybrat dengan hati yang damai,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa hasil kunjungan ini akan diterjemahkan ke dalam kebijakan provinsi, termasuk penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan sosial.
Kapolres Maybrat, Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K., menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan seluruh elemen keamanan. “Keberhasilan pengamanan ini adalah hasil dari soliditas TNI–Polri. Sinergi ini menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung proses pemerintahan serta pelayanan publik, terutama di wilayah rawan,” katanya.
Sementara itu, Dandim 1809/Maybrat, Letkol Inf. Afrianto Dolly, juga menegaskan komitmen TNI dalam menjaga keamanan rakyat. “Kami hadir untuk mendampingi masyarakat dalam setiap proses pemulihan. TNI–Polri bersatu untuk rakyat, demi Papua yang damai dan sejahtera.”
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup di sepanjang jalur yang dilewati rombongan, termasuk Pos Titik Kuat Faankario Satgas Marinir, lokasi pembangunan Gereja Fito Kisor, serta berbagai titik strategis lainnya. Semua langkah dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap jalannya agenda kenegaraan ini.
Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kuat bahwa sinergitas antarinstansi—khususnya TNI dan Polri—adalah elemen vital dalam misi kemanusiaan, perlindungan HAM, dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Papua Barat Daya.
Dengan langkah-langkah seperti ini, pemerintah mengirim pesan tegas: Negara tidak absen. Negara hadir. Dan kehadiran itu bukan sebatas seremonial, tetapi penuh tanggung jawab, empati, dan keberpihakan pada rakyat.
(Tim/Red)