Yogyakarta | Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan pembiayaan bergulir bagi koperasi pada forum kerja sama regional di Yogyakarta. Paparan tersebut menjadi bagian dari pertemuan ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan pertemuan ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC), yang berlangsung pada 12–13 Oktober 2026. Delegasi dari negara-negara anggota ASEAN menghadiri rangkaian pertemuan untuk bertukar pandangan mengenai penguatan koperasi pertanian.
Dalam forum itu, pengalaman pembiayaan bergulir Indonesia disampaikan sebagai salah satu pendekatan untuk memperluas dukungan kepada koperasi. Pembahasan menyoroti pentingnya akses terhadap modal dengan biaya terjangkau, agar koperasi dapat memperoleh sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan usahanya. Ketersediaan pendanaan dapat mendukung koperasi dalam menjalankan layanan bagi anggota dan mengembangkan aktivitas ekonomi, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertanian. Pertukaran pengalaman antardelegasi juga membuka ruang untuk memahami beragam kebijakan dan praktik yang diterapkan di kawasan.
Aspek pemberdayaan koperasi perempuan turut menjadi pokok bahasan. Perhatian terhadap koperasi yang melibatkan perempuan berkaitan dengan upaya memperkuat partisipasi dan kapasitas mereka dalam kegiatan ekonomi. Dukungan pembiayaan dan pengembangan koperasi dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai cara memperluas kesempatan bagi anggota perempuan untuk berperan dalam pengelolaan usaha serta aktivitas pertanian. Forum ASEAN menyediakan kesempatan bagi negara anggota untuk mendiskusikan isu tersebut dalam konteks pengembangan koperasi yang inklusif.
Selain pembiayaan dan pemberdayaan, penggunaan teknologi digital dibahas sebagai dukungan bagi produktivitas pertanian. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu unsur dalam memperkuat kegiatan koperasi dan membantu pengembangan usaha pertanian. Karena itu, pembahasan menghubungkan akses modal, penguatan peran koperasi perempuan, dan adopsi teknologi digital sebagai isu yang saling melengkapi dalam agenda pengembangan koperasi pertanian. Penyampaian Deva Rachman menempatkan pengalaman Indonesia dalam konteks dialog regional, sekaligus memberi kesempatan kepada delegasi ASEAN untuk mencermati pendekatan pembiayaan bergulir dan kaitannya dengan kebutuhan koperasi.
Data yang dipaparkan dalam forum mencatat bahwa sejak 2008, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir dengan nilai kumulatif sebesar Rp22,91 triliun hingga Oktober 2026. Angka tersebut menggambarkan akumulasi penyaluran dalam rentang waktu yang disebutkan, bukan nilai penyaluran untuk satu tahun tertentu. Paparan itu juga menyebutkan bahwa dana telah menjangkau 3.930 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi. Dengan demikian, cakupan geografis dan jumlah koperasi mitra disampaikan secara agregat. Rangkaian angka ini memberikan gambaran umum mengenai skala pembiayaan yang telah disalurkan sejak awal periode tersebut hingga batas waktu data yang dilaporkan.
Dalam paparan yang sama, lebih dari 529.000 pengguna akhir disebut memperoleh manfaat dari penyaluran tersebut. Jumlah ini dicantumkan bersama nilai dana, jumlah koperasi mitra, dan sebaran provinsi sebagai bagian dari informasi mengenai jangkauan program. Data yang tersedia tidak merinci identitas, kelompok, sektor, wilayah, atau jenis usaha para pengguna akhir. Paparan tersebut juga tidak menjelaskan pembagian manfaat per koperasi, besaran yang diterima setiap pengguna akhir, ataupun metode penghitungan jumlah penerima manfaat. Karena itu, angka lebih dari 529.000 perlu dipahami sebagai jumlah agregat yang disampaikan dalam forum, tanpa penambahan rincian tentang profil penerima atau bentuk manfaatnya.
Angka penyaluran, jumlah koperasi mitra, sebaran provinsi, dan pengguna akhir tersebut merupakan data yang dipaparkan dalam forum untuk periode sejak 2008 hingga Oktober 2026. Keempatnya menunjukkan beberapa ukuran jangkauan yang berbeda: nilai dana, jumlah mitra koperasi, wilayah provinsi, serta jumlah pengguna akhir yang dilaporkan memperoleh manfaat. Angka-angka itu dapat dibaca sebagai ringkasan skala penyaluran LPDB Koperasi dalam periode tersebut, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan rincian setiap transaksi atau hasil pada tingkat penerima. Dengan menjaga pembacaan tetap pada informasi yang tersedia, gambaran jangkauan dana bergulir dapat disampaikan secara faktual tanpa menyimpulkan hal lain yang tidak tercantum dalam paparan.
LPDB Koperasi merupakan badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi yang menjalankan mandat pembiayaan sekaligus pemberdayaan koperasi. Perannya tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga mendukung koperasi agar mampu mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab dan mengembangkan usaha yang produktif. Dengan pendekatan tersebut, dana yang disalurkan diharapkan memberi manfaat bagi koperasi penerima serta mendukung kegiatan ekonomi anggota, termasuk usaha di sektor riil dan pertanian. Pembiayaan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas usaha, sementara pemberdayaan membantu koperasi memanfaatkan dukungan itu secara lebih efektif.
Pelaksanaan tugas LPDB Koperasi bertumpu pada tiga prinsip yang saling berkaitan. Pertama, keberhasilan penyaluran pembiayaan, yaitu dana dapat dijangkau koperasi yang membutuhkan dan memenuhi ketentuan. Kedua, keberhasilan pemanfaatan dana, yang dinilai dari penggunaan pembiayaan untuk tujuan usaha sebagaimana direncanakan, bukan sekadar dari jumlah dana yang diterima. Ketiga, keberhasilan pengembalian pembiayaan sesuai kewajiban. Pengembalian yang lancar menjaga keberlanjutan dana dan memungkinkan dana tersebut diputar kembali untuk mendukung koperasi lain. Karena itu, kualitas penyaluran, penggunaan, dan pengembalian perlu dijaga bersama oleh lembaga pembiayaan dan koperasi penerima.
Untuk mendukung usaha sektor riil, LPDB Koperasi menyediakan skema pembiayaan dengan tarif jasa kompetitif, mulai dari 3 persen, menggunakan metode sliding rate. Dalam metode ini, perhitungan jasa mengikuti sisa pokok pembiayaan, sehingga beban jasa dapat menurun seiring pembayaran pokok. Skema tersebut juga tidak membebankan biaya administrasi dan provisi, sehingga koperasi dapat memperhitungkan kebutuhan modal dengan lebih jelas sejak awal. Ketentuan tarif dan pembiayaan tetap mengikuti persyaratan yang berlaku serta penilaian atas pengajuan koperasi. Melalui biaya yang lebih terjangkau, dukungan ini ditujukan untuk membantu koperasi memperoleh modal bagi kegiatan produktif, memperluas kapasitas usaha, dan menjaga kelangsungan operasionalnya. Dengan demikian, pembiayaan dapat berfungsi sebagai dukungan yang terukur, bukan sekadar tambahan dana, sekaligus memberi ruang bagi koperasi untuk merencanakan pengembangan usaha secara bertahap dan memenuhi kewajiban pengembalian.
Pertanian menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam pembiayaan LPDB Koperasi. Pada 2026, pembiayaan untuk sektor ini tercatat sekitar Rp379,28 miliar, atau meningkat hingga tujuh kali lipat dibandingkan nilai pada 2021. Angka tersebut menunjukkan besarnya alokasi pembiayaan yang diarahkan kepada kegiatan usaha koperasi di sepanjang rantai sektor pertanian. Namun, besaran dana dan pertumbuhannya perlu dibaca sebagai informasi mengenai penyaluran pembiayaan, bukan sebagai ukuran langsung atas hasil atau dampak yang telah dicapai oleh penerima.
Cakupan usaha yang disebut dalam pembiayaan ini beragam. Di dalamnya terdapat usaha tebu dan gula, termasuk kegiatan yang terkait dengan komoditas serta pengolahannya. Tembakau juga menjadi salah satu bidang yang tercakup. Selain komoditas, pembiayaan meliputi sarana produksi pertanian dan pupuk, yang berhubungan dengan kebutuhan operasional usaha tani. Bidang lain yang disebut adalah peternakan dan susu, serta perikanan. Dengan cakupan tersebut, pembiayaan tidak terbatas pada satu komoditas atau satu jenis kegiatan, melainkan menyentuh sejumlah usaha yang memiliki karakter dan kebutuhan berbeda.
Ragam bidang tersebut relevan dengan perhatian terhadap pengembangan koperasi pertanian. Dalam forum yang membahas penguatan koperasi, pembiayaan dapat menjadi bagian dari percakapan mengenai kebutuhan modal, jenis usaha yang dijalankan anggota, dan dukungan kelembagaan yang diperlukan. Rincian sektor juga membantu memperjelas bahwa koperasi pertanian dapat berkegiatan dalam produksi, penyediaan input, peternakan, pengolahan komoditas, maupun perikanan.
Baca juga: Kerja Sama Pangan dan Pertanian Indonesia-Bulgaria | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Dukungan Panser Biru menjelang Laga Perdana PSIS Semarang
