Jakarta, 2 Desember 2024 – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada perubahan dalam posisi kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam menyikapi isu strategis di kawasan tersebut.
“Kami tegaskan, tidak ada pergeseran posisi terkait kedaulatan. Indonesia tetap konsisten pada sikap dan prinsip yang sudah ada,” ujar Menlu Sugiono usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12).
Selain menjaga kedaulatan, pemerintah menjajaki kolaborasi ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan yang menjadi perhatian bersama.
Pembentukan Komite Kerja Sama
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia dan RRT sepakat membentuk komite bersama untuk mendiskusikan rincian kerja sama.
Komite ini akan mencakup pembahasan aspek geografis, hukum, dan ekonomi untuk memastikan manfaat bersama bagi kedua negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dengan membentuk suatu komite bersama untuk mendalami detail lokasi geografisnya. Namun, masing-masing pihak tetap berpegang pada hukum dan prinsip kedaulatan negaranya,” tegas Sugiono.
Penguatan Posisi Global
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa lawatan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara sahabat pada November lalu telah memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia di kancah global.
“Presiden menegaskan pentingnya partisipasi dalam forum ekonomi global seperti BRICS, OECD, dan CPTPP. Kita akan bergabung dengan klub mana pun yang membawa manfaat ekonomi besar bagi bangsa ini,” jelas Hasan.
Langkah strategis ini diharapkan memperkokoh posisi Indonesia di tingkat internasional, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, dan memastikan kesejahteraan rakyat.
(M. Ridho)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
