Tuban, Jawa Timur — Aktivitas pagi di Kabupaten Tuban berlangsung seperti hari-hari sebelumnya. Pasar mulai ramai, warga berangkat bekerja, dan desa-desa bergerak dalam ritme rutin. Namun di sejumlah titik, suasana terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau aktivitas ekonomi, melainkan karena kehadiran polisi lalu lintas yang datang tanpa sirene, tanpa peluit, dan tanpa sikap menghakimi.
Melalui program Polantas Menyapa, jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tuban turun langsung ke desa-desa dan pasar tradisional. Kehadiran aparat kali ini bukan untuk melakukan penindakan atau razia, melainkan membuka dialog dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi upaya sadar untuk menggeser relasi lama antara polisi dan warga—dari hubungan yang cenderung formal dan berjarak menuju interaksi yang setara dan terbuka.
Di lapangan, sekat formal nyaris tak terlihat. Di sebuah pos pelayanan sederhana, seorang petani bercaping duduk berdampingan dengan petugas berseragam cokelat. Di sudut lain, seorang ibu rumah tangga dengan tenang menanyakan prosedur pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Percakapan berlangsung tanpa ketegangan, tanpa kecemasan, dan tanpa nada tinggi.
“Bapak, Ibu, santai saja. Kami di sini untuk membantu, bukan mempersulit,” ujar salah satu petugas kepada warga.
Kalimat sederhana itu menjadi pembuka dialog yang efektif. Di tengah pengalaman publik yang selama ini kerap diwarnai rasa canggung dan takut saat berhadapan dengan aparat, pendekatan persuasif semacam ini dinilai mampu meruntuhkan jarak psikologis antara kepolisian dan masyarakat.
Selama bertahun-tahun, layanan administrasi kendaraan—mulai dari SIM, pajak kendaraan, hingga pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)—sering dipersepsikan sebagai proses yang rumit dan menegangkan. Melalui Polantas Menyapa, persepsi tersebut perlahan diubah. Di pasar tradisional, petugas membagikan brosur edukasi pajak kendaraan dan menjelaskan prosedur dengan bahasa yang sederhana, tanpa tekanan, dan tanpa ancaman.
“Biasanya kami takut bertanya. Sekarang jadi paham,” ujar seorang pedagang sayur usai berdialog dengan petugas.
Lebih dari sekadar penyampaian informasi teknis, kehadiran polisi menghadirkan rasa dihargai bagi warga—sebuah aspek mendasar yang kerap terabaikan dalam praktik pelayanan publik. Rasa dihargai itu tumbuh dari cara berbicara, sikap mendengar, dan kesediaan aparat untuk menjelaskan tanpa menggurui.
Bagi warga yang baru membeli sepeda motor, penjelasan mengenai tahapan pengambilan BPKB menjadi kelegaan tersendiri. Proses dijabarkan secara runtut dan perlahan, memberikan kepastian di tengah kerumitan administrasi yang selama ini dianggap membingungkan.
“Kami tidak ingin masyarakat bingung atau takut salah. Polisi harus hadir memberi kepastian,” kata salah satu anggota Satlantas Polres Tuban.
Kasat Lantas Polres Tuban, AKP Muhammad Hariyazie Syakhranie, S.Tr.K., S.I.K., menegaskan bahwa Polantas Menyapa bukan kegiatan simbolik atau seremonial. Program ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi jangka panjang kepolisian dalam membangun kepercayaan publik.
“Kami ingin masyarakat merasakan polisi sebagai sahabat. Tidak ada rasa takut, tidak ada kebingungan. Polisi harus hadir, membumi, dan menemani,” ujarnya.
Pernyataan tersebut tidak berhenti sebagai slogan. Kehadiran langsung petugas di desa, pasar, dan ruang-ruang publik menjadi bukti konkret dari komitmen tersebut—bahwa pelayanan kepolisian tidak hanya soal penegakan aturan, tetapi juga soal kehadiran dan empati.
Melalui Polantas Menyapa, Polres Tuban menghadirkan wajah lain kepolisian: lebih humanis, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat. Program ini tidak semata berbicara tentang tertib berlalu lintas, tetapi juga tentang membangun rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, dan menghadirkan negara tanpa jarak.
Langkah yang sederhana ini membawa dampak nyata. Polisi tidak lagi dipandang semata sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai mitra yang siap mendengar dan membantu. Dari desa-desa di Tuban, tumbuh harapan bahwa pelayanan publik yang menyentuh hati bukan sekadar wacana, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan—ketika negara benar-benar hadir di tengah warganya.