Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober. Pertemuan tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi karhutla di sejumlah wilayah sekaligus merumuskan langkah-langkah penanganan yang perlu segera dilakukan secara terpadu.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi nasional agar respons pemerintah terhadap karhutla berlangsung cepat, terarah, dan efektif. Pembahasan mencakup pemantauan kondisi terkini, kesiapan unsur terkait, serta penguatan langkah pencegahan dan penanggulangan di lapangan. Forum terbatas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap perkembangan dapat ditangani melalui kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan aparat keamanan.
Sejumlah pejabat mengikuti rapat secara langsung maupun melalui forum hybrid. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ditempatkan sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan arahan langsung dari Presiden. Melalui rapat ini, pemerintah memusatkan koordinasi pada pembaruan informasi dan pelaksanaan tindakan yang dapat mempercepat pengendalian karhutla, sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan aktivitas perekonomian.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi yang terdampak. Berdasarkan laporan dalam rapat koordinasi, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan di lapangan belum selesai dan membutuhkan koordinasi berkelanjutan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur penanganan kebencanaan.
Informasi mengenai 639 hektare lahan itu perlu dipahami sebagai luasan yang masih ditangani oleh petugas pemadam, bukan sebagai gambaran bahwa seluruh lahan telah selesai terbakar atau seluruhnya telah ditangani. Status tersebut menegaskan bahwa upaya pemadaman masih berjalan pada sejumlah wilayah di enam provinsi. Karena itu, perkembangan kondisi lapangan perlu terus dipantau agar setiap kebutuhan penanganan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara terarah.
Dalam rapat tersebut, perhatian utama diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah itu menjadi fokus percepatan penanganan di tengah masih berlangsungnya pemadaman pada area yang dilaporkan. Penetapan fokus tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan koordinasi nasional untuk memastikan dukungan dan langkah operasional dapat bergerak sesuai kebutuhan wilayah. Dengan cakupan penanganan yang tersebar di enam provinsi serta luasan yang masih mencapai sekitar 639 hektare, pemerintah perlu menjaga kesinambungan pemantauan, mempercepat pelaksanaan pemadaman, dan memastikan laporan dari daerah tersampaikan secara tepat. Langkah itu menjadi bagian penting dari upaya mengendalikan situasi dan mencegah proses penanganan berjalan lebih lambat.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berlangsung melalui operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Pengerahan kekuatan tersebut diarahkan untuk mempercepat respons terhadap titik api, mencegah perluasan kebakaran, serta menangani area yang baru terdampak. Koordinasi di lapangan dilakukan secara berkelanjutan agar upaya pemadaman dapat menyesuaikan kondisi setiap wilayah dan perkembangan api dari waktu ke waktu.
Dalam pelaksanaannya, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka tersebut menggambarkan capaian pemadaman terhadap area baru yang terbakar dalam satu hari, bukan persentase dari keseluruhan luas kebakaran. Karena itu, operasi tetap dilanjutkan secara konsisten untuk memastikan api yang masih tersisa dapat dikendalikan dan potensi penyebaran ke area lain dapat ditekan.
Selain operasi darat, dukungan udara melalui water bombing juga terus dilakukan di sejumlah wilayah. Upaya ini menjadi bagian penting dari penanganan terpadu, terutama untuk mempercepat pemadaman pada lokasi yang memerlukan dukungan tambahan. Penggunaan water bombing berjalan berdampingan dengan pengerahan personel di darat, sehingga proses pengendalian kebakaran dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan secara bersamaan.
Perkembangan kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan arah yang lebih baik. Perbaikan tersebut mencerminkan berlangsungnya pengendalian di lapangan, meskipun pemantauan dan penanganan tetap diperlukan untuk menjaga situasi. Operasi darat dan water bombing terus dikerahkan sesuai kebutuhan agar perkembangan positif di sejumlah wilayah dapat dipertahankan, sekaligus memastikan setiap kemunculan api baru memperoleh penanganan secara cepat.
Langkah lanjutan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diarahkan pada penguatan operasi di lapangan serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah terdampak. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi mempercepat pemadaman sekaligus mencegah titik api berkembang dan meluas ke kawasan lain.
Optimalisasi operasi modifikasi cuaca dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkembangan kondisi cuaca tetap menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menentukan langkah penanganan. Namun, arahan Presiden menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak menunggu perubahan musim. Seluruh unsur diminta bergerak cepat, mengerahkan kemampuan secara optimal, dan memastikan kebakaran segera dikendalikan.
Dalam koordinasi tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, yang disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Kehadiran unsur kementerian memperkuat pembahasan mengenai pengendalian kebakaran pada wilayah dengan karakteristik hutan, lahan gambut, dan kawasan konservasi. Penanganan di setiap lokasi tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan sumber daya masing-masing.
Melalui sambungan konferensi video, rapat juga diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sejumlah panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan gubernur dari wilayah-wilayah yang mengalami karhutla. Keterlibatan unsur pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga teknis menjadi bagian dari koordinasi lintas wilayah. Arahan yang disampaikan menempatkan percepatan pemadaman, pengerahan sumber daya, serta pencegahan perluasan kebakaran sebagai tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara terpadu.
Baca juga: TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
