Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Merata meski 99 Kabupaten dan Kota Menembus 6%

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Merata meski 99 Kabupaten dan Kota Menembus 6%

Kabupaten Kendal | Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 99 kabupaten dan kota di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen sepanjang semester I 2026. Angka ini menunjukkan adanya sejumlah wilayah yang mampu menciptakan kinerja ekonomi relatif kuat dalam periode tersebut. Pertumbuhan itu dapat ditopang oleh berbagai sektor, termasuk perdagangan, industri pengolahan, pertanian, pertambangan, pariwisata, serta aktivitas jasa yang berkembang sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Namun, capaian tersebut belum dapat dimaknai sebagai tanda bahwa pertumbuhan ekonomi telah berlangsung secara merata di seluruh Indonesia. Masih terdapat sejumlah provinsi yang mencatat pertumbuhan di bawah rata-rata nasional. Perbedaan kinerja antardaerah memperlihatkan bahwa manfaat pemulihan dan ekspansi ekonomi belum tersebar dengan kecepatan yang sama. Kesenjangan tersebut juga mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, kapasitas produksi, kualitas infrastruktur, investasi, serta daya saing dan produktivitas tenaga kerja di setiap wilayah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi kinerja ekonomi pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Karena itu, penguatan ekonomi daerah menjadi unsur penting dalam menjaga sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Daerah yang memiliki potensi besar perlu diperkuat agar dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, sementara wilayah yang masih tertinggal membutuhkan dukungan kebijakan, investasi, dan peningkatan kapasitas yang lebih terarah. Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers sinergi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BPS. Forum itu menegaskan pentingnya membaca angka pertumbuhan tidak hanya dari sisi agregat nasional, tetapi juga berdasarkan sebaran dan kualitas kinerja ekonomi di daerah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah serta mendorong pemerataan manfaat pembangunan.

Perbedaan kinerja ekonomi antardaerah tidak terlepas dari struktur kegiatan usaha yang menjadi penopangnya. Di sejumlah wilayah, pertumbuhan tinggi didorong oleh berkembangnya industri pengolahan, masuknya investasi, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian. Ketiga faktor tersebut dapat memperluas kegiatan produksi, menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja, dan menggerakkan sektor pendukung di sekitar pusat-pusat ekonomi.

Industri pengolahan memiliki peran penting karena mengubah bahan baku menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Kehadiran kegiatan manufaktur juga mendorong munculnya kebutuhan terhadap jasa logistik, perdagangan, penyediaan bahan pendukung, serta layanan lainnya. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya terlihat pada perusahaan industri, tetapi juga pada pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasok dan layanan ekonomi lokal.

Kabupaten Kendal menjadi salah satu contoh daerah yang pertumbuhannya didukung oleh aktivitas industri manufaktur. Kegiatan tersebut memperkuat basis produksi daerah dan membuka ruang bagi berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri. Pergerakan investasi dan operasional perusahaan manufaktur turut membentuk ekosistem usaha, mulai dari penyediaan barang dan jasa hingga kebutuhan tenaga kerja.

Dorongan serupa terlihat di Kabupaten Batang melalui aktivitas kawasan industri di wilayahnya. Kawasan industri dapat menjadi tempat terkonsentrasinya investasi dan kegiatan produksi, sehingga menciptakan keterkaitan perusahaan, infrastruktur, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal. Perkembangan kawasan ini memberikan tambahan momentum bagi kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya.

Di luar sektor industri, peningkatan produktivitas pertanian juga dapat menopang pertumbuhan wilayah. Hasil produksi yang lebih baik berpotensi memperkuat pendapatan pelaku usaha dan menghidupkan kegiatan perdagangan serta pengolahan berbasis komoditas lokal. Contoh Kendal dan Batang menunjukkan bahwa industri dan investasi berperan dalam mempercepat kegiatan ekonomi daerah, terutama ketika didukung oleh keterhubungan antarsektor dan kapasitas produksi yang berkembang.

Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap di Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh daerah yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi mendekati 7%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah tidak selalu ditentukan oleh keberadaan industri berskala besar atau aktivitas pertambangan. Dengan mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, daerah dapat membangun sumber pertumbuhan yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat.

Di Sidrap, peningkatan produktivitas sektor pertanian menjadi salah satu faktor yang dikaitkan dengan kinerja tersebut. Perbaikan produksi, pemanfaatan teknologi, penguatan akses pasar, serta dukungan terhadap pelaku usaha dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. Pada saat yang sama, masuknya investasi turut membuka peluang baru, baik melalui penambahan modal, penciptaan lapangan kerja, maupun perluasan jaringan distribusi bagi produk-produk daerah.

Pengembangan industri pengolahan porang juga memperlihatkan upaya Sidrap untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Porang yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai hasil pertanian dapat diolah menjadi bahan baku atau produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Proses ini berpotensi memperkuat keterkaitan petani, pelaku usaha pengolahan, dan pasar, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada tahap produksi bahan mentah.

Amalia menilai pengalaman Sidrap memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan tinggi dapat dicapai tanpa bergantung pada industri besar maupun sektor pertambangan. Kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mengenali sektor unggulan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pengolahan lanjutan. Strategi tersebut dapat membuat perekonomian lebih beragam dan menciptakan nilai tambah di dalam daerah. Dengan demikian, penguatan komoditas pertanian dan industri pengolahan dapat menjadi dasar pertumbuhan yang lebih inklusif, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang terbatas.

Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat sejumlah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional pada periode yang dibahas dalam konferensi pers. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian 99 kabupaten dan kota yang tumbuh lebih dari 6 persen belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan antardaerah. Penguatan ekonomi masih diperlukan, terutama di wilayah Sumatra, agar sumber pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada kawasan tertentu. Sebaliknya, seluruh provinsi di Pulau Jawa tercatat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode tersebut.

Data BPS menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah perlu memperluas sumber pertumbuhan, memperkuat sektor produktif, serta mendorong aktivitas ekonomi di wilayah yang belum tumbuh secara optimal. Pendekatan tersebut perlu mempertimbangkan struktur ekonomi, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan potensi komoditas setiap daerah. Dengan demikian, kebijakan pengembangan wilayah tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menyampaikan bahwa capaian kabupaten dan kota yang mampu tumbuh di atas 6 persen perlu dipelajari untuk kemudian direplikasi di daerah lain. Replikasi tidak berarti menyalin kebijakan secara langsung, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi setempat. Penguatan industri pengolahan, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, serta pengembangan rantai nilai dinilai dapat menjadi jalur penting untuk memperluas manfaat pertumbuhan.

Dradjad optimistis pengalaman daerah dengan pertumbuhan tinggi dapat menopang target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027, bahkan berpotensi melampauinya apabila momentum terus dibangun. Ia juga berpandangan bahwa target 8 persen yang dicanangkan presiden dapat dicapai melalui kebijakan yang konsisten dan penguatan ekonomi daerah. Tantangan utamanya adalah memastikan faktor pendorong di wilayah maju diterapkan secara sesuai di daerah lain, sehingga pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada pusat industri atau kawasan tertentu saja.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Tantangan Pariwisata | Pertumbuhan Energi dan Infrastruktur Digital di Indonesia: IEE Series Energy Week 2026 | Dampak Ekonomi dari PON Pantai Ancol 2026