Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rencana perubahan nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta Selatan saat Prabowo menghadiri acara penyerahan denda serta penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kompleks Kejaksaan Agung, Selasa, 6 Oktober.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa perubahan nama BNN merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap penanganan persoalan narkotika. Ia menyebut lembaga tersebut nantinya akan menggunakan nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Penyampaian itu menjadi salah satu pokok pernyataan Presiden dalam acara yang juga berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.
Rencana tersebut menunjukkan adanya penekanan pada penanggulangan narkotika sebagai agenda nasional. Istilah “penanggulangan” mencakup upaya yang lebih luas dalam menghadapi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, meskipun rincian mengenai perubahan kelembagaan, dasar hukum, serta waktu pelaksanaannya belum disampaikan dalam pernyataan tersebut.
Selain menyampaikan rencana perubahan nama BNN, Prabowo turut menyoroti persoalan kampung narkoba. Sorotan ini menempatkan keberadaan kawasan yang berkaitan dengan peredaran narkotika sebagai isu yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penanganan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperhatikan pencegahan dan perlindungan masyarakat.
Pernyataan Presiden di kompleks Kejaksaan Agung itu menjadi penanda awal mengenai arah pembahasan perubahan nama lembaga yang menangani persoalan narkotika. Untuk saat ini, BNN tetap merupakan nama yang digunakan, sementara rencana penggunaan nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai proses dan penerapannya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti keberadaan jaringan narkoba yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ia menyebut bahwa aparat telah menghadapi dan memberantas puluhan jaringan narkoba. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkotika tidak hanya berkaitan dengan pelaku perorangan, tetapi juga dengan jaringan yang memiliki keterhubungan dan mampu menjalankan aktivitasnya secara terorganisasi. Penyebutan puluhan jaringan itu menjadi bagian dari penjelasan Prabowo mengenai upaya pemberantasan narkoba yang telah dilakukan.
Prabowo juga menyampaikan bahwa terdapat puluhan kampung narkoba yang berhasil diberantas. Istilah tersebut digunakan dalam pernyataannya sendiri ketika menggambarkan fenomena kampung narkoba di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan mengenai kampung narkoba perlu dipahami sesuai dengan konteks pidato dan informasi yang disampaikan, tanpa memperluasnya menjadi keterangan mengenai wilayah tertentu atau menambahkan rincian yang tidak tersedia dalam bahan sumber.
Sorotan itu memperlihatkan perhatian Prabowo terhadap dua sisi persoalan narkotika, yakni keberadaan jaringan dan munculnya kampung narkoba. Keduanya disebut dalam rangkaian pernyataan tentang langkah pemberantasan yang telah dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa puluhan jaringan narkoba dan puluhan kampung narkoba telah berhasil diberantas, sehingga informasi tersebut menjadi pokok penting dalam pidatonya. Pernyataan itu sekaligus menggambarkan bahwa isu narkoba dipandang sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius melalui tindakan pemberantasan.
Namun, uraian tersebut tidak secara otomatis memberikan gambaran lebih luas mengenai jumlah keseluruhan kampung narkoba di Indonesia, lokasi keberadaannya, maupun bentuk kawasan yang dimaksud. Informasi yang dapat disampaikan berdasarkan pernyataan Prabowo terbatas pada adanya fenomena kampung narkoba, serta klaim bahwa puluhan di antaranya telah berhasil diberantas. Penekanan ini penting agar pembahasan tetap sejalan dengan sumber dan tidak menambahkan kesimpulan di luar keterangan yang tersedia.
Prabowo menyoroti risiko besar yang dihadapi petugas ketika menjalankan pemberantasan narkoba. Menurutnya, upaya penindakan tidak selalu berlangsung dalam situasi aman karena aparat dapat menghadapi perlawanan saat memasuki lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tugas pemberantasan tidak hanya memerlukan ketegasan, tetapi juga kesiapan menghadapi ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Ia menyampaikan bahwa petugas berpotensi diserang ketika memasuki kawasan yang hendak ditertibkan. Ancaman itu menjadi salah satu tantangan serius dalam operasi di lapangan, terutama ketika jaringan narkoba berusaha mempertahankan pengaruh dan kegiatannya. Prabowo juga menyebut sudah ada beberapa anggota kepolisian yang meninggal ketika berupaya menertibkan narkoba. Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya pengorbanan aparat dalam menjalankan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang terlarang.
Prabowo menegaskan bahwa persoalan dan risiko tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia. Karena itu, pemberantasan narkoba perlu dihadapi dengan keseriusan, keberanian, serta dukungan yang memadai bagi petugas. Ia menyatakan komitmen untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi persoalan tersebut, termasuk memperkuat upaya penertiban dan memastikan penanganannya tidak dilakukan secara setengah-setengah. Komitmen itu menjadi penegasan bahwa pemerintah memandang peredaran narkoba sebagai ancaman yang membutuhkan kerja berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, dan keberanian aparat di lapangan. Dengan pendekatan yang lebih tegas dan terarah, upaya perlindungan terhadap petugas sekaligus masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Dalam konteks kelembagaan pemberantasan narkoba dan penataan institusi keamanan, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pada posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada Kamis, 1 Oktober, Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pelantikan tersebut menghubungkan isu pemberantasan narkoba dengan perubahan kepemimpinan di lingkungan kepolisian.
Pelantikan Suyudi dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya sebagai calon tunggal Kapolri. Nama Suyudi menjadi satu-satunya nama yang diserahkan Presiden Prabowo kepada DPR melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026. Surat tersebut tertanggal 30 September 2026 dan menjadi dasar proses persetujuan parlemen sebelum pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Dengan demikian, perubahan tersebut mencakup dua penempatan kelembagaan, yakni pengangkatan Suyudi sebagai pimpinan baru Polri dan penugasan Listyo pada posisi Kepala Staf Presiden. Rangkaian pelantikan ini berlangsung bersamaan dengan perhatian terhadap agenda pemberantasan narkoba, termasuk pembahasan mengenai perubahan nama BNN dan penanganan kampung narkoba. Informasi mengenai pergantian jabatan tersebut menegaskan urutan formal prosesnya: Presiden mengajukan satu nama, DPR mengesahkannya sebagai calon Kapolri, kemudian pelantikan dilakukan oleh Presiden pada 1 Oktober.
