Jakarta | Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disiapkan untuk menyediakan modal awal bagi pembentukan Lembaga Pengelola Pusat Finansial Internasional Indonesia (LP PFII). Dukungan ini menjadi bagian penting dari skema pendanaan lembaga pada tahap persiapan, ketika LP PFII membutuhkan sumber daya untuk mulai menjalankan fungsi dan membangun kapasitas operasionalnya. Dengan adanya penyediaan modal dari Danantara, pembentukan lembaga tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dukungan anggaran negara pada awal kegiatan.
Dasar pengaturan mengenai peran tersebut tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pasal itu menyebut dana yang disediakan Danantara sebagai investasi khusus pada LP PFII. Istilah investasi khusus menegaskan bahwa dana tersebut dialokasikan secara spesifik untuk mendukung pembentukan lembaga, bukan sekadar kontribusi umum yang tidak memiliki tujuan penggunaan yang jelas. Pengaturan ini sekaligus memberikan landasan bagi Danantara untuk berperan dalam skema pendanaan awal LP PFII.
Modal awal tersebut wajib diserahkan dalam bentuk tunai. Ketentuan ini memastikan LP PFII memperoleh dana yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan awal, seperti menyiapkan operasional dan mendukung tahapan pembentukan organisasi. Besaran modal tidak disebut sebagai angka tetap dalam uraian ketentuan ini, melainkan ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional lembaga pada tahap awal. Dengan demikian, perhitungan dana dapat dikaitkan dengan keperluan nyata saat LP PFII mulai dibangun dan beroperasi.
Pengaturan dalam Pasal 24 itu juga menempatkan kebutuhan awal lembaga sebagai pertimbangan dalam penyaluran investasi. Besarnya modal perlu mencukupi agar kegiatan persiapan dapat berjalan, tetapi penetapannya tetap berpijak pada kebutuhan operasional tahap awal. Skema ini membedakan dukungan modal awal dari kebutuhan pendanaan yang mungkin muncul ketika lembaga berkembang dan menjalankan fungsi secara lebih luas. Ketentuan tersebut termuat dalam Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia yang dibahas pada Senin, 2 November 2026. Karena itu, peran Danantara dalam ketentuan ini dapat dipahami sebagai penyedia investasi khusus berbentuk tunai untuk menopang pembentukan LP PFII, dengan nilai yang memperhatikan kebutuhan awal lembaga.
Ketentuan dalam undang-undang membatasi makna investasi khusus Danantara pada pelaksanaan amanat hukum untuk mendukung Lembaga Pengelola Investasi (LP PFII). Dengan demikian, penyertaan modal tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari skema pendanaan yang ditetapkan, bukan sebagai dasar untuk menganggap Danantara memiliki lembaga itu. UU secara tegas memisahkan tindakan investasi dari timbulnya hak kepemilikan maupun kewenangan pengendalian atas LP PFII.
Pembedaan ini penting ketika membahas posisi Danantara sebagai pemodal awal. Peran tersebut berkaitan dengan kontribusi modal pada tahap awal sesuai mandat yang diberikan undang-undang. Status sebagai pihak yang menyediakan modal tidak dengan sendirinya mengubah kedudukan LP PFII, dan tidak membuat Danantara berhak menentukan atau menguasai lembaga tersebut. Besarnya arti kontribusi awal dalam pembiayaan tidak menghapus batas hukum yang melekat pada investasi itu.
Karena itu, istilah investasi khusus tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kepemilikan atas LP PFII, baik secara langsung maupun melalui klaim kendali. Ketentuan yang relevan menegaskan bahwa investasi Danantara dimaksudkan untuk menjalankan amanat undang-undang, sementara hak kepemilikan dan pengendalian tidak diberikan kepada Danantara melalui investasi tersebut. Penjelasan mengenai peran pemodal awal perlu tetap dibedakan dari pernyataan tentang kewenangan atas lembaga.
Pemisahan tersebut membantu menjaga pembacaan skema pendanaan agar tetap sesuai dengan batas yang ditetapkan UU. Danantara dapat disebut sebagai penyedia modal awal dalam konteks pelaksanaan mandat, tetapi sebutan itu tidak identik dengan pemilik atau pengendali LP PFII. Dengan memahami kedua hal tersebut secara terpisah, pembahasan tentang dukungan pendanaan tidak mencampuradukkan kontribusi modal dengan hak atas lembaga. Batas ini juga mencegah kesimpulan yang melampaui ketentuan, yakni bahwa partisipasi dalam investasi otomatis memberi Danantara kewenangan untuk mengatur atau menguasai LP PFII.
Penggunaan modal awal PFII tidak dapat ditetapkan semata-mata melalui keputusan internal tanpa mengikuti tata cara yang diatur undang-undang. Pasal 26 ayat (1) menetapkan kewajiban Dewan PFII untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran penggunaan modal awal kepada Presiden. Penyampaian tersebut bertujuan memperoleh persetujuan Presiden sebelum penggunaan modal dijalankan sesuai rencana. Ketentuan ini menempatkan persetujuan sebagai bagian penting dari pengelolaan dana pada tahap awal operasional lembaga.
Batas waktu penyampaian rencana itu dihitung sejak PFII menerima modal awal. Dewan wajib menyerahkan rencana kerja dan anggaran paling lama 30 hari kalender setelah penerimaan tersebut. Artinya, tenggat tidak dihitung berdasarkan tanggal pembentukan PFII ataupun tanggal keputusan mengenai sumber pendanaan, melainkan berdasarkan saat modal awal benar-benar diterima. Penetapan tenggat yang jelas membantu memastikan rencana penggunaan dana disusun dan diajukan dalam waktu terukur.
Rencana kerja dan anggaran memberi kerangka bagi Presiden untuk menilai tujuan, prioritas, serta kebutuhan penggunaan modal awal. Karena itu, dokumen yang disampaikan perlu menjelaskan kegiatan yang akan didukung dan alokasi anggarannya secara memadai. Persetujuan atas rencana tersebut juga menyediakan dasar bagi Dewan PFII dalam melaksanakan pengelolaan modal sesuai arah yang diajukan. Dengan demikian, kewajiban ini menghubungkan mandat pengelolaan lembaga dengan mekanisme persetujuan dan akuntabilitas pada tahap penggunaan dana.
Sumber modal awal PFII juga tidak terbatas pada investasi khusus dari Danantara. Undang-undang membuka kemungkinan pendanaan dari badan usaha, barang milik negara atau barang milik daerah yang dialihkan melalui hibah, dan/atau sumber lain yang sah. Ragam sumber ini menunjukkan bahwa pembentukan modal dapat melibatkan kontribusi selain investasi Danantara, sepanjang dasar dan prosesnya sesuai ketentuan. Perbedaan sumber dana tidak menghapus kewajiban Dewan untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Presiden dalam tenggat 30 hari kalender setelah modal awal diterima. Dengan demikian, pengelolaan sejak awal memerlukan kejelasan mengenai asal dana sekaligus penggunaan yang direncanakan.
Selain modal awal yang bersumber dari Danantara, pembiayaan LP PFII dapat ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan ini memiliki fungsi yang berbeda dari penyertaan modal awal: APBN dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan lembaga serta kewajiban tertentu yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan PFII. Dengan demikian, skema pendanaan LP PFII dapat mencakup sumber modal awal sekaligus dukungan anggaran negara sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Penggunaan APBN dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional LP PFII. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, sehingga ketersediaan anggaran dapat mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, APBN juga dapat digunakan untuk pembayaran hak keuangan bagi pihak-pihak yang berhak di lingkungan PFII. Cakupan dukungan ini turut meliputi fasilitas bagi SDM. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi pembiayaan kebutuhan lembaga dan SDM melalui anggaran negara, terpisah dari modal awal yang diberikan Danantara.
Pengajuan anggaran untuk dukungan tersebut dilakukan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam APBN. Pengajuan disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, termasuk suburusan hilirisasi yang berada dalam lingkup urusan investasi, kepada menteri. Mekanisme melalui BA BUN menjadi jalur penganggaran yang perlu ditempuh untuk mengusulkan kebutuhan operasional, pembayaran hak keuangan, maupun fasilitas SDM. Karena itu, dukungan APBN tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan otomatis tersedia; pengajuannya tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan penganggaran yang berlaku.
Pemisahan modal awal Danantara dan dukungan APBN membantu menjelaskan peran masing-masing sumber pendanaan dalam skema LP PFII.
Baca juga: Danantara Siapkan Pabrik Etanol untuk Memperkuat Kemandirian Energi Indonesia | Danantara Siapkan Konsolidasi Asuransi Syariah hingga Tiga BUMN | Dukungan Kementerian untuk Produk UMKM Palu Masuk Pasar Global
