Jakarta | Jenderal Tandyo Budi Revita resmi menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Pergantian tersebut menyusul pengangkatan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI. Dengan jabatan baru itu, Tandyo memimpin institusi yang memiliki peran luas dalam menjaga pertahanan negara sekaligus mendukung sejumlah agenda pemerintah di berbagai daerah.
Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026, Tandyo menyampaikan bahwa dirinya menerima amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin TNI AD. Ia menggambarkan penugasan tersebut sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan memperhatikan arahan presiden serta kebutuhan organisasi. Pernyataan itu menandai fokus awal kepemimpinannya pada pelaksanaan tugas dan program yang telah ditetapkan pemerintah.
Tandyo mengatakan sejumlah program strategis Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melibatkan TNI AD. Karena itu, percepatan pelaksanaan program tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi institusi yang dipimpinnya. Keterlibatan tersebut menuntut koordinasi yang baik jajaran TNI AD, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah, agar dukungan militer dapat berjalan sesuai sasaran dan kewenangan.
Prioritas itu juga menempatkan TNI AD sebagai salah satu unsur yang mendukung kebijakan pemerintah di lapangan. Tandyo perlu memastikan kesiapan personel dan satuan untuk menjalankan penugasan, sambil tetap menjaga profesionalisme serta fokus utama pada pertahanan. Kecepatan kerja, menurut arahan yang disampaikannya, perlu diimbangi perencanaan dan koordinasi agar program terlaksana tertib dan berkelanjutan.
Peralihan kepemimpinan dari Maruli kepada Tandyo berlangsung ketika pemerintah menaruh perhatian pada berbagai agenda strategis. Dengan amanat presiden sebagai landasan, KSAD baru diharapkan mengarahkan organisasi agar mampu mendukung prioritas nasional secara efektif. Tantangan berikutnya ialah menerjemahkan arahan tersebut menjadi langkah kerja yang jelas bagi satuan, sehingga kontribusi TNI AD dapat diberikan secara terukur, selaras dengan tugas institusi, dan menjawab kebutuhan pelaksanaan program di daerah.
Tandyo menyebut KDKMP, Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan sebagai sasaran percepatan operasional TNI AD. Ketiga hal tersebut disampaikan sebagai program yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas. Penyebutan itu menegaskan bahwa percepatan menjadi bagian dari upaya TNI AD untuk menindaklanjuti arahan yang telah diberikan, dengan tetap berfokus pada program-program yang disebutkan. Tidak ada rincian lebih lanjut mengenai bentuk ataupun mekanisme pelaksanaannya dalam keterangan tersebut.
Dalam penjelasannya, Tandyo menyatakan bahwa program-program yang menjadi tugas dari Presiden akan segera diselesaikan. Pernyataan ini mencakup KDKMP, Sekolah Rakyat, serta ketahanan pangan, tanpa menguraikan masing-masing program secara terperinci. Dengan demikian, pesan utama yang disampaikan adalah komitmen untuk mempercepat pekerjaan yang telah ditugaskan dan memastikan penyelesaiannya menjadi perhatian. KDKMP tetap disebut sesuai istilah yang digunakan, sementara Sekolah Rakyat dan ketahanan pangan disebut sebagai sasaran lainnya.
Penekanan pada percepatan operasional menunjukkan bahwa TNI AD menempatkan penyelesaian tugas tersebut sebagai prioritas dalam pelaksanaan arahan. Tandyo tidak hanya menyebut daftar program, tetapi juga mengaitkannya dengan kewajiban untuk segera menuntaskan pekerjaan yang diberikan Presiden. Keterangan ini memberikan gambaran mengenai fokus yang disampaikan, yakni mendorong tindak lanjut atas tiga sasaran itu. Namun, tanpa penjelasan tambahan mengenai bentuk program, tahapan, maupun ukuran keberhasilan, informasi yang tersedia terbatas pada nama sasaran dan pernyataan bahwa pelaksanaannya akan dipercepat serta segera diselesaikan. Karena itu, ketiganya dapat dipahami sebagai agenda yang masuk dalam perhatian operasional TNI AD, sementara rincian teknisnya tidak dijabarkan dalam pernyataan tersebut.
Tandyo juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai persoalan yang memerlukan perhatian serta dukungan bersama. Menurut dia, keberadaan prajurit TNI AD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia merupakan modal penting untuk membantu mempercepat upaya penanganan kebakaran. Persebaran tersebut memungkinkan prajurit mendukung langkah pemadaman sesuai kebutuhan dan kemampuan yang tersedia di lapangan. Sorotan ini menegaskan bahwa peran TNI AD dalam menghadapi karhutla dapat diarahkan sebagai dukungan terhadap upaya penanggulangan, terutama ketika pemadaman membutuhkan bantuan lintas unsur.
Ia secara khusus menekankan pentingnya bantuan untuk pemadaman di lahan gambut. Karakter lahan tersebut membuat upaya penanganan kebakaran memerlukan perhatian dan kerja yang sungguh-sungguh. Dalam konteks itu, prajurit yang berada di berbagai wilayah dapat menjadi sumber dukungan bagi upaya pemadaman, dengan tetap menyesuaikan tindakan terhadap kebutuhan di lapangan. Tandyo menyampaikan bahwa TNI AD akan mengerahkan kemampuan semampunya untuk membantu penanganan karhutla. Pernyataan tersebut menunjukkan kesiapan institusi untuk mengambil bagian dalam upaya bersama, tanpa menyatakan bahwa prajurit bekerja sendiri atau menggantikan peran pihak lain.
Dukungan tersebut berangkat dari kapasitas yang dimiliki serta jangkauan prajurit di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kondisi itu, TNI AD dapat membantu mempercepat penanganan ketika dukungan diperlukan, termasuk pada upaya pemadaman di lahan gambut. Penekanan pada kemampuan semampunya juga menggambarkan bahwa pengerahan bantuan disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia. Tandyo tidak merinci jumlah personel maupun lokasi kebakaran; karena itu, fokus pernyataannya terletak pada kesiapan untuk mendukung, bukan pada klaim mengenai skala pengerahan atau hasil pemadaman.
Penanganan karhutla membutuhkan perhatian berkelanjutan, sementara dukungan prajurit dapat menjadi bagian dari langkah yang dilakukan untuk mengatasi kebakaran. Pesan Tandyo menempatkan persebaran prajurit sebagai modal untuk membantu mempercepat pemadaman, dengan perhatian khusus pada lahan gambut. Komitmen mengerahkan kemampuan semampunya menegaskan kesediaan TNI AD mendukung upaya penanggulangan sesuai kapasitas. Dengan demikian, kontribusi yang disampaikan berfokus pada bantuan praktis dalam pemadaman dan kerja bersama menghadapi kebakaran hutan dan lahan, tanpa mengesampingkan kebutuhan serta kondisi di lapangan.
Menurut Tandyo, Papua termasuk dalam prioritas program Presiden. Perhatian terhadap wilayah tersebut, sebagaimana ia paparkan, mencakup dua hal yang perlu berjalan beriringan: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan gangguan keamanan. Dengan demikian, pembahasan mengenai Papua tidak hanya menyoroti persoalan keamanan, tetapi juga kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tandyo menempatkan kedua aspek itu sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap Papua, tanpa memisahkan kebutuhan warga dari upaya menjaga situasi keamanan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa agenda di wilayah itu memiliki dimensi sosial sekaligus keamanan. Kesejahteraan masyarakat disebut sebagai perhatian, sementara gangguan keamanan tetap ditangani sesuai situasi yang dihadapi. Dalam penjelasannya, ia menggunakan penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya, sebagai contoh persoalan keamanan yang menjadi perhatian.
Tandyo menyampaikan bahwa dalam rentang dua hingga tiga hari sebelum pernyataannya, ada pihak yang turun dan ada yang ditangkap dalam penanganan KKB di Maybrat. Ia menyebut hal tersebut sebagai bagian dari langkah untuk memberi efek gentar kepada warga yang belum sadar, agar kembali kepada NKRI. Uraian itu merupakan penjelasan Tandyo mengenai tujuan langkah penanganan yang ia contohkan. Pernyataan tersebut tidak mengubah pokok bahwa perhatian di Papua, menurutnya, juga mencakup kesejahteraan masyarakat. Penanganan gangguan keamanan dan perhatian terhadap warga hadir bersama dalam prioritas yang ia sampaikan. Contoh Maybrat menggambarkan sisi keamanan dari agenda itu, sedangkan penyebutan kesejahteraan menegaskan bahwa fokusnya tidak terbatas pada penindakan. Kedua hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangannya mengenai pelaksanaan prioritas pemerintah di Papua.
Penjelasan Tandyo perlu dipahami sesuai batas informasi yang ia sampaikan: Papua menjadi prioritas program Presiden, kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian, dan gangguan keamanan ditangani. Ia tidak merinci identitas ataupun jumlah pihak yang turun atau ditangkap, sehingga informasi itu tidak perlu ditafsirkan lebih jauh.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Gerak Cepat Babinsa Bersama Tim Karhutla Padamkan Api
