Jakarta | Penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia belum mengambil keputusan untuk membatalkan keberangkatan jemaah secara sepihak meskipun situasi keamanan di kawasan Arab Saudi memanas akibat konflik yang melibatkan kelompok Houthi. Sikap tersebut diambil dengan mempertimbangkan bahwa kondisi penerbangan menuju Tanah Suci masih terus berkembang dan belum terdapat keputusan resmi yang mengharuskan seluruh perjalanan dihentikan.
Saat ini, penyelenggara masih menunggu kepastian dari maskapai penerbangan yang melayani rute Indonesia menuju Arab Saudi. Informasi mengenai jadwal penerbangan, perubahan rute, potensi penundaan, serta kebijakan operasional menjadi dasar penting sebelum keputusan disampaikan kepada calon jemaah. Setiap maskapai dapat mengambil langkah berbeda berdasarkan penilaian risiko, kondisi wilayah udara, dan arahan dari otoritas terkait.
Selain maskapai, kepastian juga diharapkan dari General Authority of Civil Aviation (GACA), yakni otoritas penerbangan sipil Arab Saudi. Arahan dari GACA diperlukan untuk memastikan apakah bandara dan jalur penerbangan internasional, khususnya yang menghubungkan Indonesia dengan Jeddah dan Madinah, tetap beroperasi secara normal, mengalami pembatasan, atau ditutup sementara. Penyelenggara perlu menyesuaikan kebijakan dengan informasi resmi agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah.
Keputusan pembatalan belum dibuat karena akses penerbangan dari Indonesia ke Jeddah dan Madinah masih belum sepenuhnya ditutup. Selama layanan tersebut masih tersedia, penyelenggara umrah cenderung menunggu perkembangan sebelum menentukan langkah berikutnya. Mereka juga diharapkan terus berkoordinasi dengan jemaah, maskapai, mitra di Arab Saudi, serta instansi pemerintah Indonesia. Apabila terdapat perubahan jadwal atau pembatasan perjalanan, informasi resmi perlu disampaikan secara terbuka, termasuk mengenai pilihan penjadwalan ulang, pengembalian biaya, dan prosedur perlindungan jemaah.
Kondisi penerbangan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi penyelenggara perjalanan umrah dari Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Arab Saudi. Hingga informasi terbaru, rute langsung dari Jakarta menuju Arab Saudi belum ditutup oleh maskapai yang melayani jamaah umrah. Garuda Indonesia dan Saudia Airlines masih menyediakan penerbangan menuju Jeddah dan Madinah, sehingga keberangkatan jamaah tetap dapat berlangsung dengan mengikuti perkembangan situasi serta ketentuan yang berlaku.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, menjelaskan bahwa wilayah yang terdampak serangan berada di sekitar Abha, Najran, dan Riyadh. Lokasi tersebut memiliki jarak yang cukup jauh dari Makkah dan Madinah, dua kota utama yang menjadi tujuan ibadah jamaah umrah. Perbedaan lokasi ini menjadi salah satu dasar bagi penyelenggara dalam menilai kondisi keamanan dan kelayakan operasional penerbangan.
Meski demikian, penyelenggara tetap perlu memantau informasi resmi dari maskapai, otoritas penerbangan, serta pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Perubahan situasi regional dapat memengaruhi jadwal penerbangan, rute perjalanan, prosedur keamanan, maupun layanan di bandara. Karena itu, jamaah disarankan berkomunikasi secara berkala dengan biro perjalanan untuk memperoleh informasi mengenai jadwal, dokumen perjalanan, dan kemungkinan penyesuaian teknis.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin, 12 Oktober 2026, menyatakan bahwa penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan Madinah masih berjalan normal. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa operasional penerbangan pada kedua rute masih berlangsung seperti biasa pada saat pernyataan disampaikan. Kendati demikian, kondisi penerbangan tetap dapat berubah mengikuti perkembangan keamanan dan keputusan masing-masing maskapai, sehingga kepastian perjalanan perlu dikonfirmasi kembali sebelum keberangkatan.
Penyelenggara perjalanan umrah dari Indonesia masih memantau perkembangan keamanan di kawasan Arab Saudi serta menunggu informasi resmi mengenai kondisi penerbangan. Dalam situasi seperti ini, biro perjalanan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri perubahan jadwal, pengalihan rute, maupun penghentian operasional penerbangan. Penyelenggara hanya dapat menyampaikan pembaruan kepada jemaah berdasarkan keputusan dan pemberitahuan yang diterima dari pihak terkait.
Keputusan utama berada pada maskapai penerbangan dan General Authority of Civil Aviation (GACA), yaitu otoritas penerbangan sipil Arab Saudi. Maskapai akan menilai kondisi operasional, keselamatan penerbangan, ketersediaan jalur udara, serta arahan dari otoritas setempat sebelum menentukan langkah berikutnya. GACA memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan mengenai pembukaan, pembatasan, penutupan, atau pengaturan kembali aktivitas penerbangan di bandara-bandara Arab Saudi.
Apabila Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah ditutup, seluruh pergerakan penerbangan yang berkaitan dengan perjalanan jemaah umrah berpotensi terdampak. Dampak tersebut dapat berupa pembatalan penerbangan, penundaan keberangkatan dan kepulangan, atau penjadwalan ulang ke waktu yang belum dapat dipastikan. Jemaah yang sudah berada dalam rangkaian perjalanan juga mungkin menghadapi perubahan jadwal kepulangan, penyesuaian layanan, dan kebutuhan akomodasi tambahan sesuai kebijakan maskapai serta penyelenggara.
Namun, dampak terhadap keberangkatan berikutnya masih menunggu keputusan resmi dari maskapai dan GACA. Karena itu, jemaah disarankan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Penyelenggara perjalanan akan terus berkoordinasi dengan maskapai, mitra di Arab Saudi, dan pihak berwenang untuk memperoleh kepastian mengenai jadwal penerbangan. Setiap perubahan operasional akan disampaikan setelah terdapat pemberitahuan resmi, sehingga jemaah dapat menyiapkan langkah yang diperlukan secara tepat.
Travel umrah Indonesia belum berani membatalkan perjalanan atas inisiatif sendiri meskipun situasi penerbangan di kawasan Arab Saudi masih menghadapi gangguan. Keputusan pembatalan tidak dapat diambil secara sepihak karena berkaitan dengan jadwal penerbangan, kebijakan maskapai, serta arahan dari otoritas penerbangan sipil. Penyelenggara masih menunggu kepastian resmi mengenai kondisi perjalanan sebelum menentukan langkah bagi jemaah yang telah terdaftar.
Apabila pembatalan dilakukan tanpa keputusan resmi dari maskapai atau General Authority of Civil Aviation (GACA), risiko kerugian berpotensi harus ditanggung oleh penyelenggara. Karena itu, travel memilih untuk tidak terburu-buru menetapkan pembatalan. Sikap tersebut bukan berarti mengabaikan kekhawatiran jemaah, melainkan menjadi upaya untuk memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi seluruh pihak.
Syam menyebut gangguan perjalanan yang tidak dapat dihindari berpotensi dikategorikan sebagai keadaan kahar atau force majeure. Namun, status tersebut masih menunggu kepastian dari pihak terkait. Penetapan keadaan kahar akan berhubungan dengan langkah yang dapat diambil penyelenggara, termasuk penanganan terhadap perjalanan yang terdampak dan kewajiban masing-masing pihak. Sampai ada penjelasan resmi, travel masih berada dalam posisi menunggu informasi yang dapat dijadikan dasar.
Di sisi lain, jemaah membutuhkan informasi yang jelas mengenai kelanjutan perjalanan mereka. Mereka perlu mengetahui apakah keberangkatan tetap dilakukan sesuai rencana atau terdapat perubahan setelah keputusan resmi diterbitkan. Jemaah juga menunggu kepastian mengenai kemungkinan pengembalian dana yang telah dibayarkan apabila perjalanan tidak dapat dilanjutkan. Kejelasan informasi dari maskapai, GACA, dan pihak terkait menjadi penting agar penyelenggara dapat menyampaikan perkembangan secara terbuka kepada jemaah.
Baca juga: Pertemuan Penting Persija dan Persib: Menanti Aksi Balsa Sekulic di Super League | Normalisasi Penerbangan Tiga Bandara Pasca Letusan Gunung Anak Krakatau | Bahaya Debu Vulkanis bagi Penerbangan
