Kabupaten Jember | Komisi D DPRD Kabupaten Jember mengusulkan penambahan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang belum terpantau di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jember. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan sekolah, terutama pada area yang selama ini belum tercakup kamera. Dorongan ini muncul setelah adanya dugaan kekerasan terhadap sejumlah siswa yang melibatkan mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) yang sedang menjalani kegiatan magang di sekolah tersebut. Dugaan itu masih perlu ditangani melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi, sehingga belum dapat dinyatakan sebagai peristiwa yang terbukti.
Penambahan CCTV dinilai dapat membantu pihak sekolah memantau situasi secara lebih menyeluruh, sekaligus menyediakan rekaman apabila diperlukan untuk menelusuri suatu kejadian. Kamera pengawas dapat menjadi salah satu unsur pendukung keamanan, tetapi penerapannya perlu disertai prosedur penggunaan yang jelas. Penentuan lokasi pemasangan, pengelolaan rekaman, serta pihak yang berwenang mengaksesnya perlu diperhatikan agar pengawasan berjalan tertib dan tetap menghormati privasi siswa. Langkah tersebut juga perlu diimbangi dengan pengawasan langsung oleh tenaga pendidik dan pengelola sekolah, bukan hanya mengandalkan perangkat elektronik.
Usulan Komisi D muncul di tengah perhatian terhadap perlindungan siswa dan tata kelola kegiatan magang di sekolah. Karena dugaan yang dilaporkan melibatkan peserta magang, pihak terkait perlu memastikan bahwa setiap kegiatan mereka berlangsung dalam pendampingan dan pengawasan yang memadai. Sekolah, penyelenggara program, serta instansi berwenang dapat berkoordinasi untuk mengevaluasi prosedur perlindungan anak, mekanisme pelaporan, dan tindak lanjut atas informasi yang diterima. Penanganan yang cermat perlu memberi ruang bagi keterangan semua pihak, menjaga kerahasiaan serta kondisi siswa, dan menghindari kesimpulan sebelum pemeriksaan selesai. Dengan demikian, penambahan kamera dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas, bersama penguatan aturan, pendampingan, dan komunikasi yang aman bagi siswa.
Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris, menyampaikan perhatian terhadap pengawasan di lingkungan sekolah setelah muncul dugaan kekerasan yang melibatkan siswa. Perhatian itu disampaikan saat ia bersama rombongan legislator melakukan inspeksi mendadak pada Selasa (27/10) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jember, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD untuk melihat situasi secara langsung sekaligus memperoleh keterangan dari pihak sekolah mengenai perkembangan penanganan kasus. Sunarsi menekankan bahwa lingkungan belajar harus memberi rasa aman bagi seluruh siswa, terlebih ketika terdapat laporan yang menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan mereka.
Dalam sidak itu, rombongan memeriksa sejumlah fasilitas sekolah dan meninjau kondisi lingkungan yang digunakan para siswa. Legislator juga memastikan keadaan siswa yang diduga menjadi korban, dengan tetap memperhatikan bahwa informasi mengenai dugaan tersebut perlu ditangani secara cermat. Mereka meminta penjelasan pihak sekolah tentang langkah yang telah dilakukan dan perkembangan penanganan kasus. Pemeriksaan lapangan ini dimaksudkan untuk memahami situasi, bukan menggantikan proses klarifikasi maupun penanganan yang menjadi tanggung jawab pihak terkait. Keterangan yang diperoleh diharapkan membantu memastikan perhatian terhadap siswa berjalan tanpa mengabaikan prosedur dan kepentingan mereka.
Perhatian terhadap pengawasan sekolah menjadi penting agar potensi risiko dapat dikenali dan ditindaklanjuti dengan tepat. Pihak sekolah diharapkan menjaga komunikasi, mencermati kondisi siswa, serta memastikan mekanisme pelaporan dapat digunakan ketika muncul persoalan. Pengawasan juga perlu berlangsung secara konsisten, bukan hanya setelah suatu dugaan mencuat, sehingga siswa mengetahui kepada siapa mereka dapat menyampaikan keluhan atau meminta bantuan. Melalui kunjungan tersebut, DPRD mendorong agar keselamatan dan kenyamanan siswa menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi lingkungan sekolah. Langkah tindak lanjut yang terukur, disertai koordinasi dengan pihak berwenang, diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan memastikan kegiatan belajar berlangsung dalam suasana yang aman.
Sunarsi menyampaikan bahwa siswa yang diduga menjadi korban dalam peristiwa kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat Jember telah pulih dan kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Setelah sempat mengalami kondisi yang membutuhkan perhatian, mereka kini dapat kembali menjalani aktivitas pembelajaran di sekolah. Kembalinya para siswa ke kegiatan belajar menjadi perkembangan positif bagi mereka dan lingkungan sekolah. Namun, pemulihan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Kondisi yang membaik tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh peristiwa yang diduga terjadi, dan bukan pula penanda bahwa penanganan persoalan sudah berakhir. Perkembangan kesehatan dan kegiatan belajar siswa merupakan hal yang berbeda dari proses penegakan hukum yang masih berlangsung.
Menurut Sunarsi, para siswa juga mulai merasa lebih nyaman setelah mahasiswa yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut ditarik kembali ke Unhan. Perubahan situasi itu dinilai membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi siswa untuk kembali belajar dan menjalani kegiatan sehari-hari. Meski begitu, rasa nyaman yang mulai tumbuh tidak seharusnya ditafsirkan sebagai penyelesaian perkara ataupun sebagai kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab. Dugaan keterlibatan tetap harus diuji melalui tahapan pemeriksaan yang berlaku. Keterangan tentang kondisi siswa dan penarikan mahasiswa tersebut menjadi bagian dari perkembangan situasi, sementara penentuan fakta serta tindak lanjut atas dugaan kekerasan berada dalam proses penanganan oleh pihak berwenang.
Sunarsi menegaskan bahwa perkara ini masih diproses di Polres Jember. Penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya mengumpulkan keterangan dan bukti terkait dugaan peristiwa tersebut. Dengan demikian, para siswa yang kembali mengikuti pembelajaran tidak berarti proses hukum telah dihentikan atau dinyatakan selesai. Pemeriksaan kepolisian tetap menjadi jalur untuk mengungkap kejadian berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia. Perkembangan selanjutnya perlu menunggu proses penyidikan, tanpa mendahului kesimpulan mengenai kronologi maupun pihak yang terlibat. Pemulihan siswa dan kelanjutan penanganan perkara sama-sama penting: kegiatan pendidikan dapat berlangsung kembali, sedangkan dugaan kekerasan tetap ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kondisi siswa yang dilaporkan membaik tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi pengawasan di lingkungan Sekolah Rakyat. Perbaikan tersebut merupakan perkembangan positif, tetapi langkah pencegahan tetap diperlukan agar kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari siswa berlangsung dalam suasana aman. Sunarsi menilai penguatan sistem pengawasan perlu dipertimbangkan, terutama dengan meninjau kembali area-area penting yang belum terjangkau pemantauan. Evaluasi ini dapat membantu pihak sekolah mengenali titik yang berpotensi menjadi ruang kurang terpantau dan menentukan cara yang sesuai untuk meningkatkan perlindungan siswa.
Usulan penambahan CCTV dipandang sebagai salah satu upaya untuk memperluas jangkauan pemantauan. Kamera dapat membantu petugas mengamati kondisi di area yang memerlukan perhatian, sekaligus melengkapi pengawasan langsung oleh tenaga sekolah. Perangkat tersebut bukan pengganti pendampingan maupun prosedur perlindungan siswa, melainkan dukungan bagi sistem pengawasan yang lebih menyeluruh. Karena itu, pembahasannya perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi kebutuhan dan keselamatan, dengan mempertimbangkan lokasi yang penting serta cara pemantauan dilakukan secara bertanggung jawab.
Selain berperan dalam pencegahan, rekaman CCTV dapat membantu penelusuran apabila muncul persoalan serupa di kemudian hari. Informasi visual berpotensi memberi gambaran mengenai situasi dan rangkaian kejadian, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih terarah. Hal ini penting agar penanganan tidak hanya bergantung pada keterangan yang mungkin berbeda, sekaligus mendukung klarifikasi secara hati-hati. Meski demikian, penggunaan rekaman harus memperhatikan privasi dan kepentingan siswa, serta dikelola oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, penguatan pemantauan dapat mendukung respons yang lebih baik tanpa mengabaikan hak dan rasa aman anak. Evaluasi berkala atas sistem yang berjalan juga penting, supaya kebutuhan pengawasan dapat dikenali dan ditangani secara proporsional.
Baca juga: Ancaman Hukum Terhadap Mantan Kepala Sekolah Terkait Kasus Kekerasan Siswa | Penguatan Pengawasan dalam RUU Perampasan Aset | Pelebaran Jalan Akses Menuju Sekolah Rakyat di Rancamaya
