Kabupaten Asahan, Sumut | Koalisi DPP LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) dan Persatuan Mahasiswa Seluruh Indonesia (PERMASI) Asahan melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Bupati Asahan terkait jalan longsor yang berlokasi di Desa Perkebunan Aek Tarum akses penghubung antara Desa Aek Tarum dan Desa Aek Nagali yang terputus total.
Bobroknya sistem kerja di ruang lingkup Dinas Pemerintahan Kabupaten Asahan diduga tidak ada satu pun pegawai atau staf dan kepala bidang yang ada di kantor pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, diduga untuk kepentingan rakyat H Surya BSC Bupati Asahan tidak perduli sama sekali.
Dijelaskan, Dodi Antoni Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia (Ketum DPP LSM GEMMAKO ASAHAN SUMUT RI) dan Muhammad Seto Lubis Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Seluruh Indonesia (PERMASI) Kabupaten Asahan menyampaikan dengan senada pada press releasenya kepada awak media. Kami sangat kecewa berat atas pelayanan terhadap masyarakat lembaga dan awak media yang dilakukan Bupati Asahan terkesan tidak perduli dengan kondisi masyarakat terkhusus warga desa Aek Tarum dan Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau dimana akses penghubung jalan terputus hingga saat ini.
” Diketahui bahwa perbaikan jalan sedang dilakukan namun tidak ada kebijakan ataupun keputusan untuk Kompensasi dan CSR terhadap warga yang terdampak yang diduga akibat aktivitas pengangkutan muatan roda 8 milik PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) Aek Tarum IV”, jelasnya dengan senada
Lanjutnya, Adapun tuntutan 2 Lembaga tersebut, yaitu:
1. Meminta Bupati Asahan untuk mendesak pihak PT Brigstone (BSRE) Aek Tarum Divisi IV membuat kebijakan cepat untuk pengerjaan jalan yang terputus total karena masyarakat mengalami dampak serius dari segi perekonomian dan kelancaran dalam beraktivitas.
2. Meminta Bupati Asahan Lebih mengutamakan kepentingan warga setempat selama masa pengerjaan jalan tersebut belum selesai, diharapkan segala kebutuhan warga harus di prioritaskan dalam kebutuhan pokok sehari-hari.
3. Meminta Bupati Asahan untuk menekan Pihak PT Bridgestone BSRE untuk mempublikasikan kepada masyarakat terkait CSR yang diperuntukkan kepada 2 desa yang terdampak.
4. Meminta Bupati Asahan untuk transparansi dalam data HGU PT Bridgestone BSRE Divisi IV Aek Tarum yang diduga belum ada pengumuman secara resmi perpanjang kontrak terhadap pemerintah.
5. Meminta Bupati Asahan untuk mempertanyakan terkait Pekerja dan BPJS para pekerja yang diduga banyak pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan pihak PT Brigstone BSRE.
Dan, kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengintervensi sistem pelayanan dan ketertiban para pekerja di ruang lingkup pemerintah kabupaten asahan dan kami memohon kepada Presiden untuk segera turun tangan terhadap permasalahan yang diduga di lakukan oleh Pihak PT Bridgestone BSRE Divisi IV Aek Tarum “, jelasnya.
Ditambahkannya, jika tuntutan/permintaan kami tidak indahkan oleh APH terkhusus wilayah hukum kabupaten asahan. Maka, kami akan melakukan unjuk rasa besar -besaran hingga tetes darah terakhir untuk melawan yang diduga penjajah di Kabupaten Asahan yang tercinta ini “, Cetusnya.
(Red/Tim)