JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) segera menyelesaikan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut memuat gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan, perkara ini kini berada pada tahapan akhir sebelum majelis hakim menyampaikan putusan.
Perhatian publik tertuju pada agenda pembacaan putusan yang telah dijadwalkan MK pada 5–6 Oktober 2026. Penjadwalan tersebut menjadi penanda bahwa proses penanganan perkara telah memasuki fase penentuan. Dengan demikian, perkembangan berikutnya akan berpusat pada pelaksanaan sidang pembacaan putusan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.
Perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi perhatian karena berkaitan dengan gugatan atas syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Namun, pada tahap ini, fokus utama berada pada penyelesaian proses persidangan dan pembacaan putusan. MK akan menyampaikan hasil pemeriksaan perkara melalui agenda yang berlangsung pada dua tanggal tersebut.
Agenda 5–6 Oktober 2026 juga menunjukkan bahwa perkara ini telah bergerak dari tahapan pemeriksaan menuju penyelesaian akhir. Masyarakat kini menunggu kepastian mengenai waktu pembacaan putusan serta hasil yang akan disampaikan dalam persidangan. Sampai agenda tersebut berlangsung, penanganan perkara tetap menjadi bagian dari proses hukum yang sedang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dasar penetapan jadwal pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026. Peraturan ini menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan dan diproses pada 2026. PMK tersebut mengatur rangkaian tahapan pemeriksaan, kegiatan persidangan, serta jadwal penanganan perkara sejak permohonan diterima hingga putusan diucapkan.
Dalam ketentuan tahapan persidangan dan lampirannya, PMK Nomor 1 Tahun 2026 mencantumkan jadwal sidang putusan atau pengucapan putusan bagi perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan. Rentang waktu yang ditetapkan adalah 5 hingga 6 Oktober 2026. Dengan demikian, tanggal tersebut menjadi kerangka jadwal resmi bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan agenda pengucapan putusan terhadap perkara yang memenuhi tahapan pemeriksaan lanjutan.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan permohonan mengenai syarat pendidikan Gibran dan termasuk perkara yang menjadi perhatian dalam rangkaian penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan PMK itu, agenda sidang putusan perkara tersebut dijadwalkan berada dalam rentang 5–6 Oktober 2026. Penyebutan rentang ini penting karena aturan menetapkan jangka waktu pelaksanaan agenda, bukan pernyataan bahwa putusan pasti dibacakan pada salah satu tanggal tertentu sebelum terdapat penetapan atau informasi resmi lebih lanjut dari Mahkamah.
PMK Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo di Jakarta pada 16 September 2026. Penetapan tersebut memberikan landasan administratif dan prosedural bagi seluruh tahapan penanganan permohonan, termasuk penyusunan agenda persidangan dan pengucapan putusan. Oleh sebab itu, jadwal 5 hingga 6 Oktober 2026 perlu dipahami sebagai jadwal yang bersumber dari PMK, dengan pelaksanaan teknis tetap mengikuti ketentuan serta pemberitahuan resmi Mahkamah Konstitusi.
Jadwal penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak selalu bersifat kaku. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 memuat tahapan dan jadwal sebagai pedoman dalam proses pemeriksaan permohonan, tetapi ketentuan tersebut tidak menyatakan bahwa seluruh jadwal sama sekali tidak dapat berubah. Dalam pelaksanaannya, tahapan yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi selama penanganan perkara.
Penyesuaian tersebut berkaitan dengan kebutuhan proses pemeriksaan dan pengelolaan perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, jadwal yang tercantum dalam PMK berfungsi sebagai acuan bagi para pihak dan penyelenggara peradilan, sekaligus memberikan ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan tahapan apabila keadaan penanganan permohonan memerlukannya. Perubahan atau penyesuaian jadwal tetap berada dalam kerangka prosedur yang diatur oleh Mahkamah.
Dalam konteks perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan, tanggal 5–6 Oktober 2026 menjadi acuan tahapan pengucapan putusan. Jadwal tersebut mencakup perkara-perkara yang telah masuk ke tahap pembacaan putusan sesuai penanganan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, termasuk perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran. Penetapan tanggal itu menunjukkan tahapan yang dijadwalkan dalam proses pemeriksaan perkara.
Namun, sifat jadwal sebagai acuan tidak mengubah pentingnya mengikuti informasi resmi dari Mahkamah Konstitusi. Setiap perkembangan mengenai pelaksanaan tahapan perkara akan merujuk pada pemberitahuan dan keputusan yang dikeluarkan lembaga tersebut. Oleh karena itu, PMK Nomor 1 Tahun 2026 perlu dipahami secara utuh: jadwal telah ditetapkan sebagai pedoman, tetapi masih dapat disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi dalam penanganan permohonan. Ketentuan ini tidak memberikan dasar untuk menarik prediksi mengenai perubahan jadwal maupun isi putusan.
Dalam persidangan pada Jumat, 2 Oktober 2026, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyampaikan pesan kepada seluruh pihak sebelum pembacaan putusan perkara syarat pendidikan Gibran. Ia meminta semua pihak memberikan ruang yang cukup kepada para hakim konstitusi untuk menjalankan tugasnya secara saksama. Ruang tersebut diperlukan agar hakim dapat mempelajari perkara secara menyeluruh tanpa tekanan yang muncul dari berbagai opini di luar persidangan.
Saldi juga mengingatkan para pihak agar tidak terlalu larut dalam perdebatan opini yang saling berhadapan di ruang publik. Beragam pandangan mengenai perkara, baik yang mendukung maupun yang menolak, berkembang di luar proses persidangan. Namun, menurut pesan yang disampaikan dalam sidang, perkembangan opini tersebut tidak seharusnya mengganggu kemandirian hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan seluruh aspek perkara.
Ia menjelaskan bahwa setelah persidangan, para hakim konstitusi akan mempelajari seluruh bahan perkara secara mandiri. Proses itu dilakukan di ruangan masing-masing pada akhir pekan. Bahan yang dipelajari mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan perkara, sehingga setiap hakim memiliki kesempatan untuk menelaahnya secara mendalam sebelum pembahasan bersama dilakukan.
Setelah menyelesaikan kajian mandiri, para hakim akan kembali berkumpul untuk membahas perkara tersebut. Dalam forum itu, mereka membicarakan hasil telaah masing-masing dan melanjutkan proses pengambilan keputusan. Penjelasan Saldi menegaskan bahwa tahapan sebelum putusan dibacakan berlangsung melalui kerja internal para hakim, bukan melalui tekanan atau perdebatan opini yang berkembang di ruang publik.
