KEDIRI — Bayangkan sebuah situasi di mana seorang sopir truk tangki bahan bakar minyak (BBM) terpaksa menerobos lampu merah dan menabrak pembatas jalan hingga rusak demi menghindari kerumunan anak sekolah yang tiba-tiba menyeberang tanpa melihat jalan. Secara tekstual, sang sopir telah memenuhi unsur pidana pengrusakan fasilitas publik dan pelanggaran lalu lintas. Namun, apakah adil jika hukum menjatuhkan sanksi penjara kepadanya?
Dalam belantara hukum pidana Indonesia, terdapat sebuah labirin keadilan yang jarang dipahami oleh masyarakat awam. Sebuah kondisi paradoks di mana seseorang secara nyata melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik (melanggar hukum), namun ia dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Fenomena legal ini dikenal dengan istilah overmacht atau daya paksa.
Berikut adalah investigasi mendalam mengenai bagaimana hukum pidana kita bekerja tidak hanya menggunakan kacamata kuda, melainkan juga menggunakan hati nurani dan rasionalitas logis melalui doktrin overmacht.
Secara harfiah, overmacht berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan sebagai “daya paksa” atau “keadaan memaksa”. Di Indonesia, fondasi hukum mengenai hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (WvS) yang menyatakan:
“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
Dalam kodifikasi hukum nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), konsep ini tetap dipertahankan dan diperjelas dalam Pasal 40 yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau ancaman yang tidak dapat dihindari, tidak dipidana.”
Dedy Luqman Hakim, S.H., Salah satu Praktisi Hukum Kediri, Ketua LBH Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya sekaligus Biro Hukum GRIB JAYA DPC Kota Kediri, memberikan penjelasan bahwa pasal ini adalah katup penyelamat agar hukum tidak menjadi alat tirani yang buta terhadap realitas kemanusiaan.
“Hukum pidana kita tidak hanya melihat apa yang dilakukan, tetapi mengapa itu dilakukan. Overmacht adalah bukti bahwa hukum menghargai insting bertahan hidup dan batas kemampuan psikologis manusia,” ujar Dedy Luqman Hakim, S.H., dalam sebuah diskusi baru-baru ini.
Untuk menghindari salah kaprah di masyarakat—agar tidak semua pelaku kejahatan berlindung di balik alasan “terpaksa”—ilmu hukum pidana membagi overmacht ke dalam 3 (tiga) kategori yang sangat ketat:
1. Daya Paksa Absolut (Vis Absoluta). Kondisi di mana fisik seseorang sama sekali tidak berdaya karena kekuatan luar yang mutlak tidak bisa dilawan. Contoh: Seseorang yang tangannya dipegang paksa oleh orang lain yang jauh lebih kuat, lalu tangan tersebut digerakkan untuk memukul wajah orang ketiga. Secara fisik, tangan pelaku yang memukul, namun secara hukum, ia tidak memiliki kehendak sama sekali.
2. Daya Paksa Relatif (Vis Compulsiva). Kondisi di mana secara fisik seseorang masih bisa memilih, namun secara psikologis pilihan tersebut sangat terjepit akibat tekanan atau ancaman luar yang luar biasa besar. Contoh: Seorang kasir bank yang ditodong senjata api di kepalanya oleh perampok, lalu diperintahkan untuk membuka brankas uang. Sang kasir bisa saja menolak, namun taruhannya adalah nyawa. Pilihan memberikan uang bank (melanggar hukum) dilakukan demi menyelamatkan nyawa (kepentingan yang lebih tinggi).
3. Keadaan Darurat (Noodtoestand). Kondisi di mana seseorang dihadapkan pada benturan dua kepentingan hukum, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, atau benturan antara dua kewajiban hukum. Contoh Kasus Klasik: Dua orang yang selamat dari kapal tenggelam berada di atas sekeping papan kayu di tengah laut. Papan tersebut hanya kuat menahan beban satu orang. Jika keduanya bertahan, keduanya tenggelam. Salah satu akhirnya mendorong yang lain demi bertahan hidup. Di sini terjadi benturan antara kepentingan nyawa sendiri dan nyawa orang lain.
Masyarakat sering kali bingung membedakan antara “Perbuatan Melawan Hukum” dan “Pertanggungjawaban Pidana”. Dalam teori hukum pidana, untuk menghukum seseorang, harus dipenuhi dua elemen besar:
1. Unsur Objektif (Perbuatannya): Apakah perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang? (Sifat melawan hukum / wederrechtelijkheid).
2. Unsur Subjektif (Orangnya): Apakah pelaku memiliki kesalahan (schuld) dan dapat dimintai pertanggungjawaban?
Overmacht bekerja pada ranah Alasan Pemaaf (Schulditsluitingsgrond). Artinya, perbuatan orang tersebut tetap dinyatakan salah dan melanggar hukum, namun kesalahan tersebut dimaafkan oleh negara karena adanya daya paksa. Karena kesalahannya dihapus, maka syarat “pertanggungjawaban pidana” runtuh, sehingga pelaku tidak dapat dijatuhi vonis pidana.
Jangan salah kaprah. Seseorang tidak bisa sekadar datang ke kantor polisi atau ruang sidang lalu berteriak, “Saya terpaksa!” untuk langsung bebas. Pembuktian overmacht di tingkat penyidikan hingga persidangan memerlukan analisis yang sangat tajam dan komprehensif.
Hakim dan Jaksa Penuntut Umum akan menguji klaim overmacht menggunakan parameter yang sangat ketat, di antaranya:
1. Asas Proporsionalitas. Apakah keseimbangan antara kepentingan yang dilanggar dengan kepentingan yang dilindungi masuk akal? Mencuri mobil mewah milik tetangga dengan alasan “stres karena terlilit utang” jelas tidak memenuhi asas ini. Namun, mendobrak pintu rumah tetangga yang sedang terbakar untuk menyelamatkan bayi di dalamnya adalah tindakan yang proporsional.
2. Asas Subsidiaritas. Apakah ada jalan keluar lain yang bisa diambil pelaku saat kejadian selain melakukan tindak pidana tersebut? Jika ternyata masih ada celah atau pilihan legal lain namun pelaku tetap memilih jalan melanggar hukum, maka overmacht akan gugur.
3. Imanensi Sifat Bahaya. Ancaman atau bahaya yang mendasari daya paksa tersebut harus bersifat seketika (imminent), nyata, dan tidak bisa ditunda.
Dalam sejarah peradilan Indonesia, beberapa kasus yang menyeret masyarakat kecil sering kali menyentuh wilayah overmacht atau keadaan darurat, meski dalam praktiknya sering kali bergeser ke arah keadilan restoratif (restorative justice) atau penyesuaian vonis oleh hakim.
Sebagai contoh, kasus seorang ibu yang terpaksa mencuri susu bayi di toko swalayan karena bayinya kelaparan dan ia tidak memiliki uang sama sekali setelah berhari-hari mencari kerja. Secara hukum positif, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 476 UU no.1 tahun 2023 atau KUHP baru tentang pencurian biasa. Namun, melihat eskalasi pemahaman hukum modern saat ini, aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kini lebih progresif.
Melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kasus-kasus bernuansa “terpaksa demi menyambung hidup yang darurat” kini sering kali diselesaikan di luar pengadilan.
Namun, jika kasus tersebut tetap melaju ke meja hijau, peran seorang Penasihat Hukum sangat krusial untuk menyusun pleidoi (nota pembelaan) yang secara ilmiah mampu meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur Pasal 48 KUHP Lama atau Pasal 40 KUHP Baru benar-benar terpenuhi dalam diri terdakwa.
Hukum sering kali dicitrakan kaku, tajam ke bawah, dan tanpa kompromi. Namun hadirnya doktrin overmacht dalam sistem peradilan pidana membuktikan bahwa hukum kita dikonstruksikan dengan akal sehat dan empati yang mendalam. Hukum mengakui bahwa ada momen-momen ekstrem dalam hidup manusia di mana kehendak bebas (free will) seseorang direnggut oleh keadaan.
Melalui edukasi hukum ini, masyarakat diharapkan dapat melihat sebuah peristiwa pidana secara lebih bijaksana dan objektif. Tidak semua yang melanggar hukum harus berakhir di balik jeruji besi, karena keadilan tertinggi justru terkadang ditemukan ketika hukum bersedia memaafkan mereka yang tak berdaya di hadapan paksaan keadaan.
