JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama telah menjangkau 2.450.068 pekerja. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 3.697.836 penerima yang telah ditetapkan pemerintah untuk menerima bantuan pada tahap ini. Dengan demikian, proses penyaluran sudah berjalan kepada sebagian besar penerima yang memenuhi persyaratan, tetapi belum dapat dianggap selesai sepenuhnya.
Data penerima yang digunakan dalam penyaluran tersebut telah diterima dan melalui proses validasi. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pekerja yang sesuai dengan ketentuan, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi atau penerima yang tidak memenuhi kriteria. Setelah data dinyatakan sesuai, penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Informasi mengenai perkembangan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Selasa, 24 Juni 2025, dalam konferensi pers di Jakarta. Ia menjelaskan capaian penyaluran berdasarkan data yang tersedia pada tanggal tersebut, termasuk jumlah penerima yang telah ditetapkan dan pekerja yang sudah menerima BSU.
Angka 2.450.068 pekerja karena itu menggambarkan realisasi sementara penyaluran tahap pertama, bukan pernyataan bahwa seluruh penerima telah memperoleh bantuan. Masih terdapat penerima lain dari total 3.697.836 orang yang proses penyalurannya perlu dilanjutkan sesuai hasil pemadanan data, kesiapan rekening atau kanal pembayaran, serta mekanisme distribusi yang berlaku. Perkembangan berikutnya akan menentukan kapan seluruh penerima yang telah tervalidasi dapat menerima bantuan secara bertahap.
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama belum mencakup seluruh penerima yang telah ditetapkan. Dari total 3.697.836 pekerja yang masuk dalam daftar penerima, sebanyak 2,45 juta orang telah menerima bantuan. Sementara itu, masih terdapat 1.247.768 penerima yang belum menerima dana karena proses penyalurannya masih berlangsung.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerima yang sudah mendapatkan BSU tidak sama dengan total penerima yang ditetapkan untuk tahap pertama. Angka 2,45 juta merujuk pada pekerja yang penyalurannya telah terlaksana, sedangkan 1.247.768 orang merupakan bagian dari penerima yang masih menunggu penyelesaian proses. Dengan demikian, kelompok yang belum menerima bantuan bukan penerima tambahan, melainkan bagian dari total penerima tahap pertama.
Penyaluran kepada 1.247.768 penerima tersebut akan dilanjutkan secara bertahap selama Juni hingga Juli. Proses ini membuat penerimaan bantuan tidak berlangsung serentak bagi seluruh pekerja yang telah tercantum sebagai penerima. Karena itu, penerima yang belum memperoleh dana masih termasuk dalam cakupan penyaluran BSU tahap pertama, meskipun bantuannya belum diterima pada tahap awal.
Informasi mengenai jumlah yang masih menunggu penting untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perkembangan penyaluran. Sebanyak 2,45 juta penerima telah menerima bantuan, tetapi proses untuk memenuhi hak seluruh 3.697.836 penerima belum selesai. Sisa penerima akan tetap menjadi bagian dari penyaluran lanjutan secara bertahap pada periode Juni sampai Juli, sesuai dengan proses yang sedang berjalan.
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) diarahkan untuk membantu mendorong daya beli masyarakat melalui dukungan bagi kelompok pekerja dengan penghasilan terbatas. Sasaran ini berkaitan dengan kondisi pekerja yang menerima gaji Rp3,5 juta atau tidak lebih dari upah minimum provinsi (UMP). Dengan menetapkan kelompok tersebut sebagai penerima, kebijakan BSU menempatkan pekerja berpenghasilan terbatas sebagai bagian utama dari upaya menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tujuan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran BSU tidak ditujukan secara umum kepada seluruh pekerja, melainkan berfokus pada kelompok yang berada dalam batas penghasilan tertentu. Pekerja dengan gaji Rp3,5 juta atau penghasilan yang tidak melebihi UMP menjadi sasaran karena kriteria penghasilan itu digunakan untuk mengidentifikasi penerima yang termasuk dalam kelompok pekerja berpenghasilan terbatas. Penjelasan mengenai sasaran ini memberikan gambaran bahwa kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan pekerja.
Melalui sasaran tersebut, BSU dihubungkan dengan upaya mendorong daya beli masyarakat dari sisi pekerja. Dukungan program diarahkan kepada penerima yang memiliki penghasilan dalam batas yang telah ditentukan, sehingga fokus kebijakannya tetap berada pada kelompok pekerja yang memenuhi kriteria pendapatan itu. Dalam bahan sumber, tujuan program dijelaskan sebagai bagian dari usaha membantu mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat, dengan pekerja bergaji Rp3,5 juta atau tidak lebih dari UMP sebagai kelompok yang menjadi perhatian utama. Uraian ini menegaskan hubungan tujuan kebijakan dan sasaran penerimanya tanpa memperluas informasi di luar keterangan mengenai arah program serta kelompok pekerja yang dituju.
Setelah penyaluran BSU tahap pertama menjangkau 2,45 juta pekerja, pemerintah mulai menyiapkan proses untuk tahap berikutnya. Kementerian Ketenagakerjaan sedang melakukan validasi terhadap data sekitar 4,5 juta pekerja yang disampaikan sebagai calon penerima manfaat. Tahap ini diperlukan agar bantuan dapat diberikan kepada pekerja yang benar-benar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Data calon penerima tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, penyampaian data belum berarti bahwa seluruh nama di dalamnya telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Data tersebut masih harus melalui pemeriksaan dan pencocokan dengan berbagai kriteria, termasuk status kepesertaan, kesesuaian identitas, serta persyaratan lain yang ditentukan dalam program BSU.
Karena itu, sekitar 4,5 juta pekerja tersebut masih berstatus sebagai calon penerima. Masyarakat tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa mereka pasti memperoleh bantuan atau telah menerima BSU. Status akhir baru dapat diketahui setelah seluruh rangkaian verifikasi dan validasi selesai dilakukan oleh instansi yang berwenang. Proses ini juga penting untuk mengurangi risiko kesalahan penyaluran, data ganda, atau penerima yang tidak sesuai dengan sasaran program.
Kementerian Ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi standar administrasi sebelum menetapkan penerima pada tahap selanjutnya. Apabila terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, proses pemeriksaan dapat memerlukan waktu tambahan. Oleh sebab itu, pekerja yang masuk dalam daftar calon penerima sebaiknya menunggu pengumuman resmi dan tidak menganggap status tersebut sebagai kepastian pencairan.
Validasi yang sedang berlangsung berkaitan dengan rencana penyaluran BSU berikutnya. Proses tersebut tidak mengubah angka 2,45 juta pekerja yang telah menerima bantuan pada tahap pertama. Jumlah penerima tahap pertama merupakan capaian penyaluran yang sudah dilakukan, sedangkan data sekitar 4,5 juta pekerja masih menjadi bahan pemeriksaan untuk menentukan penerima pada tahap selanjutnya.
