Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dipercepat. Arahan tersebut disampaikan karena persoalan karhutla mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan dinilai memerlukan langkah terpadu, cepat, serta terukur. Presiden menekankan pentingnya memastikan setiap perkembangan di lapangan segera ditindaklanjuti agar kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi dapat ditekan.
Perintah itu disampaikan dalam rapat penanganan karhutla bersama jajaran pemerintah di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini, membahas hambatan dalam operasi, dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api, tetapi juga mencakup pencegahan perluasan kebakaran, perlindungan kawasan terdampak, serta pengawasan terhadap potensi munculnya titik panas baru.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, target Presiden adalah menyelesaikan persoalan tersebut secepat mungkin. Menurut dia, arahan Presiden menunjukkan bahwa pemerintah ingin seluruh sumber daya dikerahkan secara efektif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kecepatan respons juga diperlukan untuk mengurangi risiko asap, gangguan kesehatan, dan kerusakan ekosistem yang dapat berlangsung lebih lama apabila kebakaran tidak segera dikendalikan.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Presiden. Operasi saat ini difokuskan di enam provinsi yang memerlukan perhatian dan penguatan penanganan di lapangan, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyesuaikan pengerahan personel, peralatan, dan dukungan operasional sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Dengan arahan tersebut, penanganan karhutla diharapkan berlangsung lebih terkoordinasi, tidak berhenti pada respons darurat, dan berjalan seiring dengan upaya mitigasi untuk mencegah kejadian serupa berulang.
Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam rapat yang membahas percepatan penanganan, disampaikan bahwa operasi pemadaman menggunakan helikopter telah dilakukan untuk menjangkau area yang terbakar dari udara. Dukungan tersebut tetap penting, terutama ketika lokasi kebakaran berada di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat atau memiliki medan yang berat.
Namun, kabut asap tebal menjadi kendala bagi efektivitas operasi udara. Jarak pandang yang terbatas dapat menyulitkan penerbangan, pemantauan titik api, serta penentuan sasaran pemadaman secara tepat. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih mengoptimalkan operasi darat sebagai pendekatan utama dalam kondisi tersebut. Penyesuaian ini dilakukan agar upaya pemadaman dapat berlangsung secara aman, terarah, dan sesuai dengan perkembangan kebakaran di setiap wilayah.
Operasi darat ditujukan untuk menjangkau titik-titik api yang tidak mudah dicapai dari udara. Tim di lapangan memanfaatkan kendaraan operasional, mobil pemadam, alat berat, pompa, selang, serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Perlengkapan tersebut digunakan untuk membuka atau memperbaiki akses menuju lokasi, mengangkut personel dan logistik, membasahi area yang terbakar, serta membuat sekat agar api tidak meluas. Koordinasi dengan pemerintah daerah, petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat juga diperlukan untuk mempercepat respons.
Dudung menegaskan bahwa istilah operasi darat dalam konteks penanganan karhutla tidak merujuk pada operasi militer. Istilah tersebut semata-mata menggambarkan kegiatan pemadaman yang dilakukan dari permukaan tanah. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa fokus utama operasi adalah penanganan teknis kebakaran melalui pengerahan personel, kendaraan, alat berat, dan peralatan pemadam. Dengan memadukan dukungan helikopter dan penguatan kerja di darat, penanganan diharapkan mampu menjangkau lebih banyak titik api sekaligus membatasi dampak asap terhadap kesehatan, lingkungan, dan aktivitas warga.
Kalimantan Tengah, khususnya kawasan Tanjung Puting dan wilayah yang berbatasan dengan taman nasional, menjadi salah satu prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perhatian tersebut tidak hanya berkaitan dengan luas serta nilai ekologis kawasan, tetapi juga dengan keberadaan satwa yang harus dilindungi. Hutan gambut dan ekosistem pesisir di sekitar taman nasional merupakan habitat penting bagi berbagai jenis satwa, sehingga setiap tindakan pemadaman perlu dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan gangguan tambahan terhadap lingkungan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, keberadaan satwa seperti buaya dan harimau turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan operasi. Informasi mengenai satwa tersebut perlu diperhatikan oleh seluruh personel agar pergerakan di lapangan tidak membahayakan petugas maupun hewan. Selain mencegah korban, pendekatan ini membantu memastikan proses pemadaman tetap sejalan dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Pengamatan jejak, pemantauan titik rawan, serta koordinasi dengan pengelola kawasan menjadi bagian penting sebelum pengerahan tim dilakukan.
Tantangan lainnya terletak pada kondisi medan yang sulit. Lahan gambut, kanal, vegetasi rapat, dan jarak antarlokasi dapat membatasi jangkauan kendaraan darat serta alat berat. Pada saat yang sama, penggunaan helikopter juga tidak selalu mudah karena dipengaruhi cuaca, jarak pandang, ketersediaan sumber air, dan karakteristik lokasi pendaratan. Hambatan tersebut membuat respons terhadap titik api membutuhkan perencanaan yang lebih rinci dan pemilihan jalur yang aman.
Karena itu, pemadaman di sekitar Tanjung Puting tetap perlu mengandalkan strategi darat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Tim dapat memanfaatkan sekat bakar, pompa, sumber air terdekat, serta pemantauan berkelanjutan untuk mencegah api meluas atau kembali menyala. Setiap langkah harus mempertimbangkan keselamatan personel, perlindungan kawasan, dan pergerakan satwa. Dengan koordinasi pemerintah, pengelola taman nasional, aparat, masyarakat, dan relawan, penanganan dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengabaikan nilai konservasi kawasan.
Arahan presiden menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus mengutamakan pencegahan yang presisi, terukur, dan dimulai sejak tingkat daerah. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah api muncul, melainkan perlu memetakan wilayah rawan, mengenali potensi sumber api, serta memastikan langkah pengawasan berjalan sebelum memasuki periode risiko tinggi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat deteksi dini sekaligus mengurangi luas area terdampak.
Sistem pencegahan terpadu perlu dibangun melalui pembentukan dan koordinasi masyarakat peduli karhutla bersama Babinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini dapat memperkuat pemantauan lapangan, pelaporan titik panas, edukasi kepada warga, dan respons awal terhadap indikasi kebakaran. Keterlibatan unsur masyarakat juga penting karena mereka berada paling dekat dengan lahan, permukiman, dan kawasan yang berpotensi terdampak. Dengan pembagian peran yang jelas, informasi dapat diteruskan secara cepat kepada aparat dan satuan penanganan terkait.
Presiden juga meminta agar kampanye pencegahan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Arahan tersebut ditujukan kepada gubernur di enam provinsi yang menjadi fokus penanganan, pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Kampanye perlu memuat larangan pembakaran lahan, prosedur pelaporan, serta langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan asap atau titik api. Dukungan BMKG dalam mitigasi cuaca turut diperlukan untuk membaca perkembangan kondisi atmosfer dan mengantisipasi periode yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Di lapangan, pemerintah dinilai telah mengerahkan upaya maksimal melalui operasi pemadaman, pengawasan, dan mitigasi lintas lembaga. Capaian penanganan tercatat berada di sekitar 692 hektare per hari, menunjukkan intensitas kerja yang besar dalam mengendalikan karhutla. Presiden menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada prajurit TNI-Polri serta seluruh pihak yang terlibat dalam pemadaman. Penguatan pencegahan, koordinasi, dan kesiapsiagaan diharapkan menjaga hasil tersebut sekaligus mencegah api berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Baca juga: Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
