Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan pemadaman sekaligus penguatan pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara terarah dan terus diperkuat.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh sumber daya dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Arahan itu mencakup penguatan upaya pemadaman di wilayah terdampak serta pelaksanaan pencegahan secara berkelanjutan. Percepatan penanganan diperlukan agar api dapat dikendalikan dan tidak berkembang ke wilayah yang lebih luas. Pemerintah juga diminta menjaga agar setiap langkah penanganan berlangsung secara konsisten sesuai kebutuhan di lapangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan mengenai rapat tersebut pada hari yang sama. Menurut pernyataan Teddy, Presiden menekankan pentingnya pengerahan seluruh sumber daya dan penguatan upaya penanganan karhutla. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa pemadaman dan pencegahan menjadi dua hal yang dibahas secara bersamaan dalam rapat terbatas itu. Dengan arahan tersebut, pemerintah memperkuat fokus pada percepatan pengendalian kebakaran serta pencegahan agar dampaknya tidak meluas.
Laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan Teddy menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah. Dari enam provinsi yang paling terdampak dalam laporan tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu menggambarkan luas area yang masih memerlukan tindakan pemadaman pada saat laporan disampaikan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai tingkat kerusakan maupun penyebab kebakaran.
Enam provinsi tersebut menjadi bagian dari pemantauan dan penanganan pemerintah terhadap karhutla. Petugas di lapangan masih melakukan upaya untuk mengendalikan titik-titik api dan memadamkan lahan yang terbakar. Informasi mengenai luasan sekitar 639 hektare menjadi dasar untuk melihat bahwa pekerjaan penanggulangan belum selesai dan masih membutuhkan koordinasi antarlembaga serta dukungan operasional di wilayah terdampak.
Di wilayah yang masuk perhatian, pemerintah kini mengarahkan fokus utama ke dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Penetapan fokus tersebut menempatkan kedua daerah sebagai prioritas dalam penguatan penanganan karhutla, termasuk pemantauan kondisi lapangan dan pelaksanaan pemadaman. Arahan ini tidak mengesampingkan lima provinsi lainnya yang juga masih menangani lahan terbakar, tetapi menegaskan bahwa Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi pusat perhatian pemerintah dalam perkembangan penanganan saat ini. Dengan demikian, informasi yang tersedia menekankan pada status pemadaman di enam provinsi serta prioritas wilayah pemerintah, tanpa menyimpulkan besaran kerusakan atau faktor yang memicu kebakaran.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan serta Kalimantan Tengah diperkuat melalui operasi darat yang melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Pengerahan dalam jumlah besar ini ditujukan untuk mempercepat penanganan titik api, membatasi penyebaran kebakaran, serta menjaga agar kondisi di lapangan dapat terus dipantau secara terpadu. Setiap unsur bekerja berdasarkan kebutuhan operasi dan perkembangan situasi pada area yang terdampak.
Operasi darat dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemadaman pada lahan yang baru terbakar. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, rata-rata keberhasilan pemadaman mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya respons langsung mampu menekan perkembangan api sekaligus mengurangi potensi meluasnya kebakaran ke area lain. Evaluasi dan penyesuaian langkah penanganan tetap diperlukan karena kondisi lahan dan arah penyebaran api dapat berubah.
Penanganan melalui jalur darat berlangsung bersamaan dengan operasi udara di sejumlah lokasi. Dukungan udara dilakukan melalui water bombing untuk membantu mempercepat pemadaman, terutama ketika penanganan dari darat perlu diperkuat. Pelaksanaan kedua jalur operasi secara simultan memungkinkan respons diberikan secara lebih cepat dan terkoordinasi sesuai kebutuhan. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, menjaga efektivitas pemadaman harian, serta mencegah munculnya dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan perbaikan di sejumlah wilayah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan tersebut tercermin dari berkurangnya titik panas dan menurunnya potensi penyebaran api di beberapa kawasan, meskipun pemantauan tetap dilakukan secara intensif. Pemerintah masih meminta seluruh unsur di daerah untuk menjaga kesiapsiagaan, terutama pada area yang memiliki lahan gambut, semak kering, atau akses pemadaman yang terbatas.
Untuk mendukung upaya pengendalian, pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Pelaksanaan operasi disesuaikan dengan dinamika atmosfer dan pertumbuhan awan hujan yang terpantau melalui pemantauan meteorologi. Awan-awan yang berpotensi menghasilkan hujan dimanfaatkan agar curah hujan dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan, khususnya daerah rawan kebakaran dan lokasi yang masih menunjukkan aktivitas panas. Langkah ini diharapkan membantu membasahi lahan, mengurangi kekeringan, serta mencegah api meluas, meskipun hasilnya tetap bergantung pada ketersediaan awan dan kondisi cuaca.
Perkiraan awal musim hujan juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam penyusunan langkah penanganan berikutnya. Musim hujan diperkirakan mulai berlangsung lebih merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkiraan tersebut dapat membantu mengurangi risiko karhutla, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian. Karena itu, patroli, pemantauan titik panas, penegakan hukum, dan kesiapan personel pemadam tetap perlu dipertahankan sampai kondisi benar-benar stabil.
Koordinasi mengenai perkembangan tersebut dibahas dalam rapat yang diikuti sejumlah pejabat secara langsung dan virtual. Peserta rapat mencakup unsur kementerian, TNI, Polri, BNPB, BMKG, gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, serta pangdam dan kapolda dari kedua provinsi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam memperkuat pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak karhutla.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
